Instrumen-Instrumen Jerman Menuju Nol Emisi
Jerman telah menetapkan biaya Menetapkan biaya emisi karbon dioksida.
REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN — Keterbatasan anggaran mempersulit Jerman meraih target nol-emisi pada tahun 2045. Pada Rabu (17/7/2024), kabinet Jerman meloloskan anggaran 2025 setelah perdebatan berbulan-bulan, tapi masih menyisakan kesenjangan 17 miliar euro atau 18,58 miliar dolar AS antara pengeluaran yang diproyeksikan dengan pendapatan untuk memenuhinya.
Kekurangan anggaran akan mempersulit upaya transisi industri dan pertanian ke rendah atau nol emisi. Selain itu, dapat membahayakan proyek-proyek energi pemerintah ke depannya.
Langkah-langkah transisi seperti elektrifikasi, penyerapan karbon dan pembangkit listrik energi hidro sulit dikalkulasi tapi diperkirakan membutuhkan dana hingga triliunan euro. Pemerintah Jerman juga harus menyeimbangkan pendapatan antara dana publik dengan investasi swasta.
Berikut instrumen-instrumen transisi energi hijau pemerintah Jerman sejauh ini:
Biaya CO2
Pembangkit listrik, industri, dan maskapai harus membayar CO2 yang mereka keluarkan. Mereka dapat membeli izin atau menjualnya jika karbon yang mereka keluarkan lebih sedikit dari izin yang mereka beli.
Negara-negara Uni Eropa menerima uang dari penjualan izin tersebut. Jerman menerima sekitar 18 miliar euro pada tahun 2023 yang digunakan untuk Dana Iklim dan Transformasi, yang dirancang untuk mendanai langkah-langkah dekarbonisasi lainnya.
Pajak bahan bakar
Pada tahun 2021, Jerman memperkenalkan pajak nasional pada pemanas dan sektor transportasi. Pajak ini diberlakukan pada pemanas yang menggunakan bahan bakar fosil dan diesel yang tidak masuk dalam skema jual-beli izin karbon.
Pajak ini dirancang untuk mendorong masyarakat menggunakan mobil listrik dan menggunakan pemanas non bahan bakar fosil.
Awalnya, Pemerintah Jerman memberikan uang pada rumah tangga pendapatan rendah atau orang yang menyewa tempat tinggalnya dan tidak memiliki kewenangan atas penggunaan energi di gedung tempat tinggal mereka untuk meringankan beban pajak ini. Tapi rencana ini gagal dijalankan karena kekurangan anggaran.
Undang-undang energi terbarukan
Pada 2000, Jerman memperkenalkan apa yang disebut biaya tambahan energi terbarukan yang merupakan biaya yang ditambahkan pada tagihan listrik untuk membantu menutup biaya sumber energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin.
Sumber energi terbarukan seringkali lebih mahal untuk diproduksi daripada sumber tradisional seperti batu bara atau gas alam. Tambahan biaya ini membantu menjembatani kesenjangan antara biaya produksi dan tarif listrik.
Uang yang terkumpul melalui tambahan biaya ini kemudian digunakan untuk mendukung proyek dan pengembangan energi terbarukan. Konsumen harus membayar biaya tambahan dalam tagihan mereka.
Namun karena biayanya yang tinggi, pada paruh kedua tahun 2022 lalu pemerintah Jerman membebaskan biaya tersebut dan dihapuskan sepenuhnya pada tahun 2023. Saat ini anggaran pemerintah Jerman yang menanggung biayanya.
Ini artinya lebih dari 20 miliar euro anggaran pemerintah Jerman pada tahun 2024 mengalir ke operator jaringan transportasi listrik sehingga mereka dapat membayar produsen listrik ramah lingkungan dengan harga tetap.
Tarif tambahan pada elektrifikasi
Pemerintah Jerman juga memberlakukan tarif-tarif tambahan untuk mendanai proyek-proyek energi terbarukan. Termasuk tarif koneksi pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai, tarif penggunaan jaringan dan keringanan pada pelanggan besar dengan menjadikan tarif proporsional menjadi tarif yang dibagi dengan seluruh pelanggan.
Pemerintah Jerman juga mempertimbangkan tarif baru untuk membantu pembangunan pembangkit listrik tenaga hidro baru.
Tarif jaringan
Tarif jaringan mencakup sekitar 20 persen tagihan yang dibayar pelanggan listrik di Jerman. Tarif ini akan naik untuk mencerminkan biaya meningkatkan kebutuhan jaringan untuk menyalurkan energi terbarukan dalam jumlah besar. Total biaya kemungkinan akan mencapai beberapa ratus miliar euro pada tahun 2045.
Pembangunan jaringan hidro
Menteri Ekonomi Jerman Robert Habeck mendukung sistem untuk menurunkan biaya pembangunan transportasi jaringan listrik tenaga hidro antar-generasi. Berdasarkan rencana ini pemerintah akan membayar biaya pembangunan infrastruktur dan pemulihan jangka panjang ke "rekening amortisasi."
Perjanjian perlindungan iklim
Perjanjian perlindungan iklim memberikan subsidi kepada perusahaan untuk bahan bakar alternatif yang awalnya mahal yang mereka ajukan pada saat tender.
Perusahaan-perusahaan tersebut membayar kembali subsidi tersebut kepada negara ketika biaya operasional turun karena teknologi alternatif menjadi lebih efisien.
Jaminan pembayaran Pemerintah Jerman ingin mengganti jaminan pembayaran selama 20 tahun di bawah undang-undang energi terbarukan yang lama, karena konsumen tidak dapat lagi menanggung tagihan atas bantuan yang diberikan kepada produsen.
Tujuannya adalah beroperasi dengan batasan harga untuk mengurangi beban anggaran umum negara, sambil tetap berpegang pada rencana ekspansi.
20 persen tagihan yang dibayar pelanggan listrik di Jerman. Tarif ini akan naik untuk mencerminkan biaya meningkatkan kebutuhan jaringan untuk menyalurkan energi terbarukan dalam jumlah besar. Total biaya kemungkinan akan mencapai beberapa ratus miliar euro pada tahun 2045.
Pembangunan jaringan hidro
Menteri Ekonomi Jerman Robert Habeck mendukung sistem untuk menurunkan biaya pembangunan transportasi jaringan listrik tenaga hidro antar-generasi. Berdasarkan rencana ini pemerintah akan membayar biaya pembangunan infrastruktur dan pemulihan jangka panjang ke "rekening amortisasi."
Perjanjian perlindungan iklim Perjanjian perlindungan iklim memberikan subsidi kepada perusahaan untuk bahan bakar alternatif yang awalnya mahal yang mereka ajukan pada saat tender.
Perusahaan-perusahaan tersebut membayar kembali subsidi tersebut kepada negara ketika biaya operasional turun karena teknologi alternatif menjadi lebih efisien.
Meningkatkan jaminan pasca-pembayaran energi terbarukan Pemerintah Jerman ingin mengganti jaminan pembayaran selama 20 tahun di bawah undang-undang energi terbarukan yang lama, karena konsumen tidak dapat lagi menanggung tagihan atas bantuan yang diberikan kepada produsen.
Tujuannya adalah beroperasi dengan batasan harga untuk mengurangi beban anggaran umum negara, sambil tetap berpegang pada rencana ekspansi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika