Program Makan Bergizi Gratis Bisa Turunkan Angka Prevalensi Stunting?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J Rachbini menyoroti program Presiden terpilih Prabowo Subianto mengenai makan bergizi gratis, kaitannya dengan dampak bagi anak-anak sebagai generasi emas 2045 mendatang. Menurutnya, program tersebut mestinya bisa menekan angka prevalensi stunting secara lebih agresif.

Hal itu disampaikan Didik dalam agenda agenda Economic Gathering 'The Urgency of Investing in Children during Prabowo Presidency' yang digelar INDEF di kawasan Jakarta Pusat, Senin (29/7/2024). 

Didik menerangkan ada sebanyak 80 juta penduduk anak-anak di Indonesia, kesemuanya menjadi bagian dari angkatan kerja pada 2045 mendatang. Sehingga menurutnya, perhatian pada kalangan tersebut merupakan investasi SDM bagi Indonesia yang jauh lebih penting dibandingkan investasi-investasi jenis lain. 

Kemudian, dia merelasikan hal itu dengan update data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang menunjukkan angka stunting di Indonesia. Data menunjukkan memang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir angka prevalensi stunting menurun signifikan, yakni pada 2019 sebesar 27,6 persen sedangkan pada 2023 menjadi 21,5 persen. 

Kendati secara kasat mata menurun, sebenarnya penurunan pada 2023 hanya 0,1 persen. Sehingga dibutuhkan langkah insentif dan masif dalam menurunkan angka prevalensi stunting.

"Ini senada dengan kebijakan Prabowo yaitu pemberian berbagai asupan bergizi bagi ibu hamil dan balita serta makan bergizi gratis. Dengan adanya program-program tersebut ada optimisme penurunan angka prevalensi stunting yang lebih cepat dan mencetak generasi emas yang lebih baik di masa yang akan datang," kata Didik dalam agenda diskusi INDEF. 

Lebih lanjut, Didik mengatakan, apalagi isu terbaru adanya lonjakan kasus gagal ginjak pada anak yang bersumber dari asupan makanan tidak sehat dan rendah gizi. "Ini jadi perhatian utama Presiden terpilih untuk memastikan anak tumbuh lebih baik," ujarnya.

Dia melanjutkan, untuk bisa mencapai Indonesia Emas 2045 yang inklusif, maka semestinya tidak ada anak tertinggal. "Sinergi pemerintah dengan berbagai pihak dibutuhkan untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Dengan investasi melalui bauran kebijakan dan kolaborasi visi Indonesia Emas 2045 dapat dicapai melalui presiden yang baru," tutupnya.

 Uji coba makan siang gratis... (baca di halaman selanjutnya)

Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran menyebutkan saat ini program makan bergizi gratis telah dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Namun, pelaksananya masih bersifat uji coba sekaligus riset.

Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Hasan Nasbi mengatakan, saat ini tim pakar telah memulai pilot project atau uji coba terkait program makan bergizi gratis. Uji coba itu dilakukan berdasarkan riset yang secara simultan terus dilakukan. 

"Jadi riset yang dikerjakan sekaligus. Dari sana kita akan mendapatkan finding spending, apa saja temuannya, apa yang diperbaiki yang harus diantisipasi, dan pada akhirnya itu mendapatkan kesimpulan," kata dia beberapa waktu lalu.

Menurut dia, uji coba itu masih terus berjalan. Namun, dalam uji coba yang dilakukan, belum ada kesimpulan terkait harga per porsi makanan yang disediakan.

Hasan menyatakan, uji coba makan bergizi gratis itu tak hanya dilakukan di satu daerah. Bahkan, uji coba itu sedang direplikasi di seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan agar tim pakar mendapatkan variasi data, sehingga kesimpulan yang dihasilkan tidak hanya terpaku ke satu wilayah.

"Selama beberapa bulan ke depan, dua hingga tiga bulan ke depan pilot project ini akan direplikasi. Jadi untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih objektif terhadap keadaan beberapa daerah di Indonesia," kata dia. 

Kendati demikian, Hasan belum mau mengungkap lokasi uji coba itu dilakukan. Ia juga tak mau berbicara terkait biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan uji coba itu.

"Kami tidak bisa bocorkan sekarang, karena seminim mungkin kami harus tekan gangguan intevensi terhadap riset ini. Ini pilot project tapi sekaligus juga riset," kata dia.

Ia menilai, proses mencari formula yang tepat untuk program makan bergizi gratis masih terus dilakukan. Karena itu, menurut dia, tidak tepat apabila ada spekulasi bahwa anggaran seporsi makanan menjadi Rp 7.500 ketika sedang proses mencari formula sedang berjalan.

"Ini kan program unggulan pasangan Prabowo-Gibran, jadi ini dipersiapkan sebaik mungkin. Namun, di tengah proses ini muncul isu isu seperti Rp 7500 itu kan menurut spekulasi seprti ada ide masukan dari berbagai orang. Mungkin menurut dia akan menjadi pegangan dari pilot project, padahal tidak sama sekali seperti itu," kata dia.

Hasan menegaskan, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran sampai hari ini belum punya kesimpulan, selain besaran anggaran Rp 71 triliun untuk program itu pada 2025. Karenanya, ia berharap ke depannya tidak ada lagi spekulasi terkait program makan bergizi gratis. 

"Yang jadi pegangan adalah dari tim resmi apakah itu pakar dan tim sinkronisasi, termasuk soal harga menurut saya itu masih jauh karena prosesnya masih berlangsung," kata dia.

Uji coba tak libatkan unsur pemerintah... (baca di halaman selanjutnya)

Hasan menyebut kegiatan riset yang saat ini tengah dilakukan untuk program makan bergizi gratis tidak melibatkan instrumen pemerintah. Hal itu dikarenakan pada tahun ini belum ada mata anggaran yang tersedia untuk program tersebut.

Kata Hasanm anggaran untuk program tersebut baru masuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (RAPBN) untuk tahun 2025. "Pak Prabowo belum dilantik jadi ketika melaksanakan riset juga tentu tidak bisa menggunakan instrumen-instrumen pemerintah," ujarnya. 

Dia mengatakan bahwa Tim Sinkronisasi pun bekerja untuk menyelaraskan rancangan anggaran untuk pemerintahan mendatang. Sehingga riset dan uji coba dalam program tersebut pun dilakukan secara mandiri.

Dia menyebut bahwa saat uji coba program itu sudah dilakukan terhadap siswa SD, SMP, SMA, hingga ibu hamil. Nantinya, kata dia, riset tersebut akan direplikasi untuk seluruh wilayah di Indonesia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika