Atalia Praratya Nilai Kerja Keras DPD Desa Bersatu Jabar Berhasil

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Kerja keras DPD Desa Bersatu Jawa Barat (Jabar) dinilai berhasil terutama dalam menambah masa jabatan kepala desa. Menurut Ketua DPD Desa Bersatu Jabar, Atalia Praratya mengaku bersyukur atas kerja keras dan perjuangan seluruh pengurus maupun Organisasi Kemasyarakatan Desa (OKD) membuahkan sejumlah yang hasil baik.

Karena, kata dia, berkat kerja keras tersebut pemerintah pusat menambah masa jabatan kepala desa dari 6 menjadi 8 tahun. "Atas kerja keras luar biasa, mereka yang berjuang untuk desa maka, Alhamdulillah masa jabatan kepala desa berubah dari 6 menjadi 8 tahun," ujar Atalia di acara Pelantikan Kepungurusan DPD Desa Bersatu Jawa Barat (Jabar) masa bakti 2024-2029 oleh Ketua Umum DPP Desa Bersatu, Mochamad Asri Anas. Pelantikan itu dilaksanakan pada Sabtu (3/8/2024) di Gedung Youth Center, SOR Jabar Arcamanik, Kota Bandung yang dihadiri 5.000 peserta.

Tujuh organisasi kepala desa (OKD) di Jabar yang meliputi AKSI, APDESI, PABPDSI, ABPEDNAS, PP-PPDI, KOMPAKDESI, dan DPN-PPDI turut hadir dalam pelantikan pengurus DPD Desa Bersatu Jabar.

Atalia mengatakan, momentum ini menjadi istimewa karena seluruh ketua OKD mampu mengikis ego sektoral. Sehingga, dapat melebur menjadi sebuah kekuatan besar yaitu, Desa Bersatu. "Ini tidak mudah tentu saja, dan ini kerja keras semua pihak termasuk Pak Ketum, tapi inilah kita, hadir pada hari," katanya.

Menurutnya, masyarakat desa saat ini patut berbangga karena Presiden Joko Widodo menetapkan 15 Januari menjadi Hari Desa yang tercantum dalam Keppres Nomor 23 Tahun 2024.

Seluruh capaian itu, kata Atalia, merupakan hasil kerja bersama karena Keberhasilan tidak akan pernah bisa hadir tanpa kerja sama. Kemudian, kesuksesan juga tidak pernah bisa berhasil tanpa sesuatu yang digaungkan secara menyeluruh dan masif. "Tentu saja kemajuan tidak akan bisa berhasil tanpa persatuan," katanya.

Atalia menambahkan, dirinya bangga terhadap kinerja Pemprov Jabar. Karena, berhasil meraih penghargaan sebagai Penyelenggara Pembangunan Daerah terbaik satu dari Bappenas.

Raihan itu berkat sejumlah program yang dilaksanakan Pemprov Jabar seperti Gerbang Desa, Satu Desa Satu Bumdes, Satu Desa Satu Hafiz (Sadesha).

Hasilnya, dari total 5.311 desa yang ada di Jabar, tidak ada lagi yang berstatus desa yang tertinggal atau sangat tertinggal. Saat ini Jabar memiliki 1.828 desa mandiri, 2.553 desa maju, dan 330 desa berkembang. "Ini perlu kita syukuri dan kita harus terus dorong sehingga semua bisa terus menjadi maju dan juga mandiri," katanya.

Selain itu, Atalia memastikan DPD Desa Bersatu bukan merupakan organisasi politis. Atalia meminta kepada seluruh pengurus untuk mengabaikan apabila ada isu-isu dan lain hal.

Oleh karena itu, Atalia mengajak seluruh pengurus untuk berkomitmen menghadapi tantangan masa depan yang tidak mudah. Sehingga, keberadaan desa bisa menjadi tolok ukur keberhasilan sebuah negara. "Kita hanya punya satu tujuan dan kepentingan yaitu agar masyarakat menjadi sejahtera. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Dari desa untuk desa dan untuk Indonesia," katanya.

Sementara menurut Ketua Harian DPD Desa Bersatu Jabar, Dedi Supandi, tak jarang desa memiliki konotasi yang kurang elok. Sehingga ada kesenjangan jika dibandingkan dengan wilayah Kota. Bahkan, kadang pula dihubungkan dengan wilayah yang identik dengan kemiskinan

"Padahal tidak seperti itu. Setiap desa justru memiliki potensi yang lebih menarik. Baik dari sumber daya manusia yang lebih memegang adab ketimuran. Beberapa juga secara geografis lebih asri dari kota," kata Dedi Supandi.

Dedi Supandi memberi contoh seperti di Kabupaten Majalengka, di mana beberapa desa memiliki potensi wisata yang unggul. Termasuk pula produk- produk unggulan mulai dari kriya hingga buah-buahan.

"Saya rasa bukan hanya di Majalengka, tapi banyak juga desa di daerah lain yang memiliki potensi besar. Tinggal bagaimana mengembangkan potensi tersebut dengan langkah kolaborasi yang baik di setiap elemen, dari mulai organisasi hingga pemerintah," ujar Dedi yang menjabat PJ Bupati Majalengka ini.

Dedi Supandi pun menilai dengan ditetapkannya 15 Januari sebagai hari desa adalah suatu apresiasi yang tinggi terhadap desa itu sendiri dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dedi memastikan kesiapan Kabupaten Majalengka jika dipercaya menjadi tuan rumah untuk memperingati Hari Desa yang pertama pada 15 Januari 2015 nanti.

Ikuti Whatsapp Channel Republika