PKS Pastikan tak Lagi Dukung Anies, Opsi Gabung KIM atau Koalisi Lain Dikaji
Surat rekomendasi dukungan untuk Anies berakhir pada 4 Agustus.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengungkap dukungan bagi Anies Baswedan dalam Pilgub Jakarta 2024 sudah tak lagi berlaku. Hal tersebut sesuai dengan tanggal surat rekomendasi yang diberikan kepada Anies.
"Keputusan dari DPP PKS sebelumnya bahwa kita rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies-Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus," kata Juru Bicara PKS Muhammad Kholid dalam konferensi pers di Kantor DPP PKS pada Sabtu (9/8/2024).
Kholid menyebut sampai sekarang PKS tak kunjung memperoleh surat rekomendasi dari partai lain guna mengusung Anies di Pilgub DKI Jakarta. Sebab, PKS kekurangan syarat minimal empat kursi kalau mau mengusung Anies sendirian.
"Tentu sebagai partai politik ketika kita belum memenuhi kursi tadi kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini," ucap Kholid.
Atas dasar itulah, PKS memilih meneruskan komunikasi dengan partai lain dalam rangka pengusungan Cagub-Cawagub di Pilgub Jakarta. PKS mengakui adanya komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM).
"Kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi," ujar Kholid.
Kholid juga menyebut PKS terus mengkaji opsi lain dalam kontestasi Pilgub Jakarta 2024. Tapi ia belum mau menyebut kepada siapa dukungan PKS berlabuh di Pilkada 2024.
"Maka DPP memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya," ucap Kholid.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu pun mengaku dirinya telah menjalin komunikasi dengan Presiden Terpilih Pemilu 2024, sekaligus Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto. Musyawarah majelis syuro ke-11 PKS mengamanatkan DPP PKS untuk melanjutkan komunikasi dengan partai politik.
"Bahwa pimpinan PKS telah berkomunikasi dengan Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden RI terpilih pada Pilpres 2024," kata Syaikhu saat mengumumkan hasil musyawarah majelis syuro ke-11 PKS di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu (10/8/2024).
Syakhu menjelaskan, bahwa hubungannya dengan Prabowo sudah terjalin sejak lama. Dirinya mengungkapkan PKS menjalin hubungan dengan Prabowo sejak Pilpres 2014 dan juga Pilpres 2019.
"Tentu saja kita memahami bahwa hubungan PKS dengan Pak Prabowo Subianto sudah terjalin sejak Pemilu Presiden 2019 dan Pemilu Presiden sebelumnya tahun 2014," ujarnya.
Syaikhu mengatakan, musyawarah majelis syuro ke-11 PKS ini memutuskan untuk melanjutkan komunikasi dengan pimpinan partai politik. Dia menilai hal itu sebagai upaya untuk membangun Indonesia yang lebih baik.
"Oleh karena itu musyawarah majelis syuro yang ke-11 ini mengamanatkan kepada DPP PKS untuk melanjutkan komunikasi yang telah berlangsung, baik kepada pimpinan-pimpinan partai, tokoh-tokoh keumatan sebagai upaya untuk membangun Indonesia yang lebih baik," kata Syaikhu.
Ahli hukum tata negara Refly Harun hari ini ikut menyoroti keputusan PKS yang membatalkan dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju di Pilgub Jakarta 2024. Dalam siniarnya yang ditayangkan pada Sabtu (10/8/2024), PKS belakangan terkesan mencari-cari pembenaran untuk akhirnya tidak mendukung Anies.
"Kalau mencari pembenaran enak bener kita ya kan, kalau sekadar mencari pembenaran. Tapi ya kalau PKS mau begitu ya terserah dia lah, orang partai, partai dia, kita kan cuma pemilih. Yang bisa dilakukan oleh pemilih adalah tidak memilihnya lagi, selesai," kata Refly.
Menurut Refly, jika memang PKS meninggalkan Anies, lama-lama partai itu akan ditinggalkan orang. Refly pun mengakui tidak akan memilih partai lain setelah Anies mereka tinggalkan. Namun, Refly akan menunggu posisi terakhir PKS hingga tenggat pendaftaran pasangan cagub-cawagub ke KPUD DKI Jakarta pada akhir Agustus ini.
"Lalu apakh saya akan memilih (partai) yang lain, enggak. Kita akan lihat bagaimana posisi terkahir, karena yang saya inginkan partai yang memperjuangkan nilai value, pertanyaan adalah dalam rentang waktu yang panjang (PKS) akan tergoda, karena itu anda akan di-punished pada periode itu saja, kalau dulu kita pilih PKS besok kita nggak akan pilih lagi, kalau dia berubah lagi mungkin pilih lagi, ya itu dinamika namanya voters. klo elite politik bilang politik itu dinamis, maka voters akan bilang nyoblos itu dinamis."
Ikuti Whatsapp Channel Republika