Didera Isu Larangan Jilbab, Ini Sambutan Kepala BPIP Saat Pelatihan Paskibraka
Paskibraka ditugaskan untuk menjaga konsensus ber-Pancasila.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Isu pelarangan jilbab di tengah Muslimah pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) Tahun 2024 diduga menyeret Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Belum ada pernyataan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Drs KH Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D soal isu tersebut. Meski demikian, dalam laman resmi bpip.go.id, Yudian memberi sambutan saat Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tahun 2024 di Cibubur, Depok, Jawa Barat, Sabtu (13/7).
Dia menyampaikan berbagai pesan kepada 76 Calon Paskibraka tingkat pusat tahun 2024 salah satunya adalah untuk mengiktuti proses pendidikan dan pelatihan secara maksimal. Dia menegaskan, pendidikan dan pelatihan ini merupakan suatu tahap penting yang harus dilalui menjadi Paskibraka.
“Adik-adik yang mengikuti Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka Tingkat Pusat ini adalah yang mewakili daerah di mana adik-adik berasal, dari seluruh penjuru Tanah Air”, ujar dia.
Ia berharap dalam proses diklat ini dapat dimanfaatkan, karena banyak sekali ilmu bagaimana menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila.
“Adik-adik belajar bersosialisasi, bekerja sama, dan gotong royong dengan semua rekan yang ada di sini. Adik-adik sekalian akan belajar secara nyata tentang keberagaman Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, belajar bagaimana bersama-sama mempersiapkan diri untuk melaksanakan tugas merawat dan menjaga konsensus ber-Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjaga NKRI, dan ber-Bhinneka Tunggal Ika”, paparnya.
Dia mengatakan, Paskibraka yang terpilih dari perwakilan 38 Provinsi ini merupakan calon pemimpin Bangsa yang memiliki karakter Pancasila juga sebagai penerus perjuangan para pemimpin saat ini dan para pendiri bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Dalam kesmepatan yang sama Wakil Kepala BPIP Dr. Rima Agristina, S.H., S.E., M.M mengatakan tujuan dari Program Paskibraka ini tidak lain adalah untuk mengarusutamakan Pancasila bagi putra-putri terbaik bangsa, menguatkan jiwa kepemimpinan, keterampilan, dan kedisiplinan untuk menjunjung nilai-nilai kebangsaan dan cinta Tanah Air, menanamkan dan menumbuhkan semangat patriotisme serta nasionalisme bagi para calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila.
Rima juga menegaskan Paskibraka tingkat pusat tahun 2024 ini dipastikan akan bertugas mengibarkan Bendera Merah Putih di IKN pada peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79.“Iya, kemarin kami sudah melakukan survei lapangan dan hunian juga untuk adik-adik dan semuanya sudah siap”, tegasnya.
Calon Paskibraka tingkat pusat tahun 2024 ini akan mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan pada tanggal 12 juli sampai dengan 10 agustus di Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur, Depok, Jawa Barat kemudian selanjutnya akan berangkat ke IKN.
Materi yang akan di berikan selama di pemusatan pendidikan dan pelatihan yaitu, Pendekatan Pembelajaran Pemusatan Diklat ini, terdiri atas pembelajaran aktif, pelatihan, dan pengasuhan. Dalam kesempatan tersebut juga hadir Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan BPIP.
Tudingan dari Purna Paskibraka Indonesia..
Wakil Sekretaris Jenderal Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Pusat, Irwan Indra menduga, pelarangan penggunaan jilbab bagi petugas Paskibraka Muslimah tahun ini dilakukan oleh BPIP. "Pasti BPIP, karena sekarang yang bertanggung jawab mengurusi Paskibraka 2024 adalah BPIP," ujar Irwan ketika dikonfirmasi Republika.co.id di Jakarta, Rabu (14/8/2024).
Dia pun heran, mengapa BPIP sampai harus mewajibkan Paskibraka 2024 yang perempuan mencopot jilbab. Hal tersebut tampak saat para anggota paskibraka berfoto di depan ibu kota negara (IKN) dimana tak ada satu pun anggotanya mengenakan jilbab. Padahal, profil mereka sebelumnya mengenakan jilbab.
Dia menjelaskan, sudah sejak lama, pasukan Paskibraka Muslimah sudah boleh berjilbab. Dia mendapat kesempatan menjadi pasukan Paskibraka pada 2001 sebagai perwakilan dari Sumatra Utara. "Saat itu sudah dibolehkan berjilbab di daerah. Di nasional sudah sejak 2002. Dulu zaman Orde Baru memang tak boleh," ujar dia, Rabu (14/8/2024).
Irwan mendapat informasi, sebenarnya ada 18 perwakilan Paskibraka perempuan yang mengenakan jilbab. Namun, semuanya harus mencopot penutup kepala tersebut karena aturan yang dikenakan BPIP. "Bahkan ada yang sudah sejak SD dan SMP memakai jilbab harus dicopot karena ikut Paskibraka 2024," ucap Irwan.
Dia menyebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang sebelumnya bertanggung jawab atas Paskibraka pasti tidak terlibat dalam urusan itu. Karena Irwan mendesak agar BPIP bisa menjelaskan ke publik atas kebijakan diskriminasi copot jilbab bagi Paskibraka perempuan.