Asyik! Kelas Menengah Mau Dapat Insentif Pajak dari Pemerintah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan akan mendorong potensi kelas menengah dalam berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Diantara stimulus yang diberikan oleh pemerintah adalah insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP).

Airlangga mengatakan Indonesia tetap optimis meskipun kondisi ketidakpastian ekonomi global masih tinggi. Optimisme itu didukung kuat dari realisasi pertumbuhan ekonomi pada Kuartal II 2024 sebesar 5,05 persen secara year on year (yoy) dan tingkat inflasi pada Juli 2024 dalam rentang sasaran 2,13 persen (yoy). Pemerintah kemudian menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2025 berkisar di angka 5,2 persen.

"Kelas menengah Indonesia menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi karena konsumsi kelompok ini tumbuh sekitar 12 persen setiap tahun sejak 2002, dan mewakili hampir setengah dari total konsumsi rumah tangga nasional," kata Airlangga dalam keterangan pers, dikutip Kamis (29/8/2024).

Menurut catatannya, saat ini jumlah kelas menengah jika diakumulasi dengan aspiring middle class mewakili 64 persen dari populasi Indonesia dengan jumlah sekitar 167,7 juta orang. Sehingga jelas potensi besar pada kelas tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi.

Airlangga menuturkan, karakteristik utama kelas menengah di Indonesia mencakup pola konsumsi beragam dengan pengeluaran terbesar dialokasikan untuk makanan, diikuti oleh perumahan, kendaraan, kesehatan, pendidikan, hingga hiburan. Berdasarkan karakteristik pekerjaan, sebagian besar pekerja dari kelas menengah memiliki pekerjaan formal, dan lainnya menjalankan bisnis produktif atau menjadi wirausaha.

Airlangga menilai, kelas menengah mempunyai peran krusial untuk mendorong pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Juga untuk menjaga demokrasi terkait stabilitas sosial, di antaranya menumbuhkan kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja, mendongkrak human capital dan tingkat tabungan. Selain itu juga mendorong investasi, terutama pada kualitas produksi yang lebih baik, mendorong perubahan sosial dan kebijakan terkait anti korupsi, demokrasi, pelayanan publik, serta pengentasan kemiskinan.

"Menjaga ketahanan kelas menengah menjadi tantangan yang tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga pertumbuhan kelas menengah sangat penting untuk dilakukan pemerintah," terangnya.

Sebagai bentuk dukungan bagi kelas menengah, Airlangga menyampaikan, pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan. Diantaranya berupa program perlindungan sosial, insentif pajak, Kartu Prakerja, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta subsidi dan kompensasi energi.

Langkah strategis yang diambil itu selain untuk menjaga daya beli kelas menengah, juga untuk mencegah penurunan kelas menengah ke kelompok rentan, serta memastikan pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

"Pemerintah memutuskan memberikan kembali insentif PPN DTP sebesar 100 persen untuk September 2024 sampai Desember 2024. Insentif tetap diberikan paling banyak atas bagian DPP (dasar pengenaan pajak) sampai dengan Rp 2 miliar dari harga jual rumah paling tinggi Rp 5 miliar," ungkapnya.

"Selain itu, dukungan pemerintah pada sektor perumahan juga tetap diberikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2024 dari 166 ribu unit menjadi 200 ribu unit," lanjutnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika