Tersangka Pencabulan Anak Jadi Anggota DPRD Singkawang, Padahal Ngaku Sakit Jantung

REPUBLIKA.CO.ID, SINGKAWANG -- Tersangka kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur, HA, mengikuti pengambilan sumpah atau janji jabatan Anggota DPRD Kota Singkawang 2024-2029. Proses pelantikan HA itu digelar di Balairung Kantor Wali Kota Singkawang, Selasa (17/9/2024).

Polres Singkawang Kalimantan Barat telah menetapkan HA Anggota DPRD terpilih sebagai tersangka kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur pada 26 Agustus 2024. Meski menyandang status sebagai tersangka, HA tetap dilantik sebagai anggota dewan.

Padahal, berdasarkan surat dari salah satu rumah sakit di Kota Pontianak, HA diminta beristirahat total hingga 27 September karena sakit. Namun saat ditanya wartawan, HA memilih tutup mulut.

Sekretaris DPRD Singkawang, Karim mengatakan, jumlah anggota DPRD Singkawang yang dilantik sebanyak 30 orang sesuai dengan SK Gubernur Kalbar. HA sebelumnya ditetapkan tersangka oleh Polres Singkawang atas dugaan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

Kasat Reskrim Polres Singkawang Iptu Deddi Sitepu saat dikonfirmasi menyatakan dalam penanganan kasus ini, Polres Singkawang telah memeriksa lima orang, termasuk saksi korban. "Bahkan kita juga sudah meminta saksi dari ahli psikologi untuk melakukan penelitian terhadap korban,” kata Sitepu.

Polres Singkawang sudah dua kali melakukan pemanggilan terhadap HA. Namun yang bersangkutan tidak hadir dengan alasan sakit yang dikuatkan dengan surat keterangan dari dokter salah satu rumah sakit di Kota Pontianak.

Kuasa hukum HA, Akbar Hidayatullah usai pelantikan anggota DPRD Kota Singkawang mengatakan perkara yang dialami kliennya sudah melalui gelar perkara khusus di wasidik Bareskrim Mabes Polri. "Tentu kita juga masih menunggu petunjuk atau arahan dari Bareskrim, sehingga sejak telegram rahasia yang dikirimkan dari Karo Wasidik maka tidak boleh ada upaya atau hukum apapun dari Polres Singkawang," katanya.

Permohonan gelar perkara khusus itu pihaknya daftarkan pada 23 Agustus 2024. Di dalam permohonan itu ada beberapa uraian fakta-fakta yang akan dijelaskan oleh rekan-rekannya.  

Mengenai kondisi kesehatan HA, katanya, berdasarkan hasil EKG dari salah satu dokter rumah sakit Harapan Kita, salah satu jantung HA mengalami pembengkakan bahkan ada kebocoran. Pihaknya merasa perlu mendaftarkan perkara ini ke Mabes Polri, karena menduga ada pelanggaran prosedural di dalam kasus ini.

Menurutnya, gelar perkara khusus diatur dalam Perkap Nomor 6 tahun 2019 dan turunannya ada di Perkap Nomor 5 tahun 2019. "Itu nomenklatur resmi yang sudah diatur dalam aturan internal Polri," ungkapnya. Dia juga mengaku keberatan atas status tersangka yang dialamatkan kepada kliennya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika