Negara Arab Islam Kumpul, Pangeran Saudi Bela Iran, Nyatakan Kemarahan Terhadap Israel

REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman Senin (11/11/2024) menegaskan kembali sikap kemarahan Kerajaan terhadap serangan Israel di Gaza dan pelanggaran kedaulatan Lebanon.

Dalam pernyataan pembukaannya pada pertemuan puncak luar biasa Arab dan Islam, yang diselenggarakan di Riyadh, ia mengecam terhambatnya upaya bantuan oleh lembaga-lembaga kemanusiaan di Gaza dan menolak segala bentuk pengurangan peran Otoritas Palestina.

“Kerajaan mengutuk terhambatnya upaya bantuan Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat di wilayah Palestina, serta terhambatnya kerja organisasi kemanusiaan yang memberikan bantuan kepada rakyat Palestina,” kata Salman dilansir dari laman Arab News. 

Israel secara resmi memberi tahu PBB pekan lalu tentang keputusannya untuk memutuskan hubungan dengan UNRWA setelah para politisi Israel memberikan suara mendukung langkah tersebut pada 28 Oktober.

"Komunitas internasional harus segera menghentikan tindakan Israel terhadap saudara-saudara kita di Palestina dan Lebanon,” kata putra mahkota, sambil menggambarkan kampanye Israel di Gaza sebagai 'genosida'.

Dia melanjutkan Arab Saudi mengutuk operasi militer Israel yang menargetkan wilayah Lebanon dan menolak segala sesuatu yang mengancam stabilitas dan keamanan Beirut serta segala sesuatu yang melanggar integritas wilayahnya.

“Tindakan kriminal Israel yang terus berlanjut terhadap orang-orang yang tidak bersalah, pelanggaran terhadap kesucian Masjid Al-Aqsa, dan melemahnya peran penting Otoritas Palestina di seluruh wilayah Palestina akan menghambat upaya untuk mengamankan hak-hak sah rakyat Palestina dan membangun perdamaian regional. ”

Putra mahkota juga mengutuk serangan terhadap Iran, dengan mengatakan bahwa komunitas internasional harus memberikan tekanan pada Israel untuk menghormati 'kedaulatan Republik Islam Iran' dan menghentikan semua tindakan permusuhan terhadap wilayahnya.

“Kami juga mendukung saudara-saudara kami di Palestina dan Lebanon, dan menegaskan kembali bahwa Palestina memenuhi syarat untuk menjadi anggota penuh di PBB," katanya seraya menekankan perlunya pembentukan negara Palestina.

“Kami meluncurkan inisiatif global untuk mendukung solusi dua negara,” tambahnya, merujuk pada seruan otoritas Saudi agar lebih banyak negara cinta damai untuk secara resmi mengakui negara Palestina, melalui Majelis Umum PBB.

Putra mahkota memuji keberhasilan upaya bersama negara-negara yang diwakili dalam pertemuan tersebut untuk mendorong sembilan negara tambahan mengakui Negara Palestina sejak 7 Oktober 2023, termasuk Spanyol, Irlandia, Norwegia, Trinidad dan Tobago, Jamaika, dan Bahama.

Hal ini tercermin dalam resolusi Majelis Umum PBB yang menegaskan kelayakan Palestina untuk menjadi anggota penuh organisasi tersebut dan menuntut diakhirinya pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina, katanya.

“Dalam semangat ini, kami menegaskan pentingnya melanjutkan upaya bersama untuk mendirikan negara Palestina, sesuai perbatasan tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya,” tambah putra mahkota.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan pada pertemuan puncak tersebut bahwa tujuan Israel adalah membangun pemukiman di Jalur Gaza dan mencaplok Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

“Sejauh ini, 50.000 warga Palestina telah menjadi martir, 70 persen di antaranya adalah anak-anak dan perempuan, dalam pembantaian yang dilakukan Israel di Gaza dan wilayah Palestina lainnya,” ujarnya.

"Sangat penting bagi kita untuk melanjutkan upaya terkoordinasi untuk mengambil tindakan koersif terhadap mereka yang melakukan tindakan genosida di Palestina, berdasarkan hukum internasional dan Piagam PBB. Kita tidak bisa membiarkan perbedaan pendapat dan posisi di antara kita menghalangi tujuan kita bersama.”

Erdogan juga mengatakan bahwa sebanyak mungkin negara harus mendukung kasus Afrika Selatan melawan Israel di Mahkamah Internasional atas tindakannya di Gaza.

Dalam pernyataannya pada KTT tersebut, Hissein Brahim Taha, Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), menekankan perlunya implementasi penuh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2735, yang diadopsi pada 10 Juni tahun ini. Resolusi ini menyerukan perjanjian gencatan senjata, cukup dan pengiriman bantuan kemanusiaan yang berkelanjutan ke seluruh Gaza, penarikan pasukan pendudukan Israel, dan upaya untuk memungkinkan pemerintah Palestina memenuhi tanggung jawabnya di Gaza.

Senada dengan pernyataan putra mahkota Saudi, Taha menegaskan kembali perlunya solusi dua negara yang mencakup negara Palestina merdeka, dan haknya untuk menjadi anggota penuh PBB. Dia juga menyerukan gencatan senjata segera dan total di Lebanon sejalan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB.

Sekretaris Jenderal Liga Arab, Ahmed Aboul Gheit, mengatakan tindakan Israel mencerminkan rencana mereka untuk menghancurkan masyarakat Palestina di Gaza, menggusur masyarakatnya dan mendekonstruksi seluruh komunitas dan tatanan sosialnya, dengan sengaja menghancurkan segala kemungkinan restorasi dan pembunuhan. harapan apapun untuk negara Palestina merdeka.

Banyak pemimpin Arab dan Islam melakukan perjalanan ke Riyadh pada Senin untuk menghadiri pertemuan puncak tersebut. Mereka termasuk Erdogan; Sheikh Mansour bin Zayed Al-Nahyan, wakil presiden UEA, wakil perdana menteri dan ketua Pengadilan Kepresidenan; Shavkat Mirziyoyev, presiden Uzbekistan; Abdel Fattah Al-Burhan, presiden Dewan Kedaulatan Transisi Sudan; Bashar Assad, presiden Suriah; Mohammed Shia Al-Sudani, perdana menteri Irak; Sheikh Khalid bin Abdulla Al-Khalifa, wakil perdana menteri Bahrain; dan Abdel Fattah El-Sisi, presiden Mesir.

Mereka bergabung dengan Raja Abdullah dari Yordania; Penguasa Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani; Putra Mahkota Kuwait Sheikh Sabah Al-Khaled Al-Hamad Al-Sabah; wakil presiden pertama Iran, Mohammad Reza Aref; Menteri Luar Negeri Oman, Sayyid Badr bin Hamad bin Hamood Albusaidi; dan Bakary Yaou Sangare, menteri luar negeri Niger.

Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, tiba di Kerajaan Arab Saudi pada Ahad, begitu pula Perdana Menteri Lebanon, Najib Mikati; Menteri Luar Negeri Aljazair, Ahmed Attaf; menteri luar negeri Guinea, Morissanda Kouyate; presiden Senegal, Bassirou Diomaye Faye; Presiden Chad, Mahamat Idriss Deby Itno; presiden Tajikistan, Emomali Rahmon; Presiden Nigeria, Bola Ahmed Tinubu; dan wakil perdana menteri ketiga Uganda Lukia Isanga Nakadama. Presiden Mauritania, Mohammed Ould Ghazouani, juga tiba pada Ahad, setelah melaksanakan umrah dan shalat di Masjid Nabawi di Madinah pada Sabtu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika