Lembaga-Lembaga PBB Berusaha Cairkan Dana Iklim untuk Afghanistan

REPUBLIKA.CO.ID, BAKU -- Dua orang sumber dari PBB mengatakan lembaga-lembaga PBB berusaha membuka pendanaan iklim untuk Afghanistan. Afghanistan merupakan salah satu negara yang paling rentan terhadap perubahan iklim, tapi tidak pernah mendapatkan pendanaan baru sejak dikuasai Taliban pada 2021.

Afghanistan yang dilanda kekeringan dan banjir mematikan tidak dapat mengakses dana iklim PBB karena masa politik dan prosedur sejak Taliban berkuasa. Tetapi, karena masyarakat semakin frustrasi dengan bencana-bencana terkait perubahan iklim, PBB berharap dapat membuka proyek-proyek pendanaan ke negara rentan itu untuk meningkatkan ketahanannya.

Bila berhasil, maka ini pertama kali bantuan iklim internasional masuk ke negara itu selama tiga tahun. "Tidak ada yang skeptis terhadap perubahan iklim di Afghanistan, anda melihat dampak perubahan iklim dan dampaknya pada lingkungan di mana-mana," kata Direktur Badan Pangan dan Pertanian PBB (FAO) di Afghanistan Dick Trenchard, Rabu (20/11/2024).

Saat ini dua lembaga PBB sedang menyusun proposal bersama dengan harapan dapat diajukan tahun depan untuk memperkuat pendanaan hampir 19 juta dolar AS dari Fasilitas Lingkungan Global PBB (GEF) yang merupakan bagian dari mekanisme keuangan Perjanjian Paris PBB 2015 tentang perubahan iklim.

FAO berharap dapat menggunakan dana sebesar 10 juta dolar AS untuk memulihkan padang rumput, hutan dan pengelolaan badan air di empat provinsi di Afghanistan. Tanpa memberi dana langsung ke pemerintah Taliban.

Sementara itu, Program Pembangunan PBB, berharap mendapatkan dana sebesar 8,9 juta dolar AS untuk meningkatkan ketahanan masyarakat pedesaan yang mata pencahariannya terancam pola cuaca yang semakin tidak menentu. Jika berhasil, mereka berencana untuk mencari proyek senilai 20 juta dolar AS lagi.

“Kami sedang melakukan pembicaraan dengan GEF, Dana Iklim Hijau, Dana Adaptasi, semua badan-badan pendanaan iklim besar ini, untuk membuka kembali jalur pendanaan dan mengalirkan sumber daya ke negara ini, sekali lagi, dengan melewati pihak berwenang secara de facto,” kata perwakilan residen UNDP untuk Afghanistan Stephen Rodriques.

Pemerintah nasional sering kali bekerja sama dengan badan-badan terakreditasi untuk mengimplementasikan proyek-proyek yang menerima dana iklim PBB. Namun karena pemerintah Taliban tidak diakui negara-negara anggota PBB, badan-badan PBB akan mengajukan permohonan dan berfungsi sebagai mitra di lapangan untuk melaksanakan proyek tersebut.

Juru bicara pemerintahan Taliban tidak menanggapi permintaan komentar.

“Jika salah satu negara yang paling terkena dampak perubahan iklim di dunia tidak dapat mengakses (dana iklim internasional), berarti ada sesuatu yang tidak berjalan,” kata Rodriques.

Ia menambahkan dana apa pun harus dibarengi dengan dialog yang berkelanjutan mengenai hak-hak asasi manusia dan hak-hak perempuan. Banjir bandang yang melanda Afghanistan tahun ini menewaskan ratusan orang.

Tahun lalu, negara yang sangat bergantung pada pertanian itu juga mengalami salah satu kekeringan terburuk dalam beberapa dekade yang berakhir. Banyak sebagian besar populasi yang berprofesi sebagai petani subsisten menghadapi kerawanan pangan terburuk di salah satu negara termiskin di dunia. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika