Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD, PPP: Momentum Perbaikan Sistem Pemilihan Kita

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memandang opsi melakukan pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD sebagai momentum perbaikan. PPP menilai opsi itu tetap perlu dipertimbangkan.

Hal tersebut dikatakan oleh Sekjen PPP Arwani Thomafi merespons gagasan Prabowo yang mengusulkan Kepala Daerah dipilih melalui DPRD kembali. Arwani menyebut pernyataan Prabowo ialah potret realitas proses.

"Inilah praktik demokrasi kita di pelbagai tingkatan, mulai Pilkades, Pilkada, Pemilu Legislatif, dan Pemilu Presiden," kata Arwani kepada Republika, Jumat (13/12/2024).

Arwani tak menampik pernyataan Prabowo soal Pilkada menyedot dana yang tak sedikit. Masalah ini diperparah dengan politik uang yang terjadi saban Pilkada.

"Semua pemilihan itu padat biaya. Termasuk yang disebabkan oleh praktik politik uang," ujar Arwani.

Oleh karena itu, Arwani menilai refleksi atas model pemilihan umum yang padat modal tersebut harus dijadikan momentum perbaikan sistem pemilihan. Sehingga diharapkan ke depannya calon kepala daerah dapat ikut Pilkada dengan kecil modal, meminimalkan politik uang, dan memastikan penguatan kedaulatan rakyat melalui pemilihan langsung.

"Perbaikan sistem yang sudah jelas menjadi perintah konstitusi misalnya adalah Putusan MK No 116/PYY-XXI/2023. Ini momentum perbaikan sistem pemilihan kita," ujar Arwani.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto melempar wacana kepala daerah seperti gubernur hingga bupati dan wali kota kembali dipilih oleh DPRD. Prabowo menilai sebagaimana yang diterapkan di negara lain sistem itu dinilai lebih efisien dan tak menelan banyak biaya.

"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati," kata Prabowo di pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul, Kamis (12/12) malam WIB. Rizky Surya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika