Rp 11,6 Miliar APBD untuk Fasilitas Pimpinan DPRD Jabar
Amanat Presiden Prabowo dan KDM soal efisiensi harus menjadi landasan pejabat negara
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG – Sedikitnya Rp 11,6 miliar uang rakyat pada APBD Jabar 2024 dialokasikan untuk fasilitas lima orang pimpinan DPRD Jabar. Sejumlah tokoh Jawa Barat menilai kebijakan belanja fasilitas pimpinan DPRD Jabar itu belum dilandasai sense of crisis.
Berdasarkan penelusuran Republika, alokasi belanja pimpinan DPRD Jabar itu merupakan salah satu dari sekian pos belanja DPRD Jabar lainnya. Alokasi belanja fasilitas pimpinan DPRD Jabar itu tercantum pada kode rekening belanja APBD Jabar 4-02-02-1.08-00.
Tokoh dan Sesepuh Masyarakat Jawa Barat Abah Landung mengatakan, kebijakan belanja untuk pimpinan DPRD Jabar belum mencerminkan sense of crisis. Diakui dia, kebijakan belanja itu memang tidak melanggar aturan keuangan negara.
Namun, tegas Abah, walaupun tidak melanggar aturan, namun sense of crisis harus tertanam di benak para pimpinan DPRD Jabar. Apalagi, ungkap dia, saat ini Presiden RI Prabowo Subianto tengah gencar menggelorakan nilai kebangsaan kepada para pejabat negara dengan tidak memboros-boroskan uang negara.
Menurut Abah, sense of crisis pada pejabat negara merupakan salah satu instrumen penopang kemajuan bangsa ini. ‘’Pimpinan DPRD seharusnya lebih sensitif terhadap kondisi masyarakat saat ini. Orientasi menjadi pejabatnya harus lebih difokuskan untuk kepentingan rakyat,’’ ujar Abah kepada Republika, Jumat (20/12/2024).
Dalam upaya dan janji efisiensi uang negara, Abah juga mengapresiasi Gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi. Dalam sejumlah pidatonya, tutur dia, Kang Dedi Mulyadi (KDM) kerap mengingatkan semua pihak untuk memprioritaskan kepentingan masyarakat.
Amanat dari Presiden Prabowo dan KDM, tegas Abah, sebaiknya menjadi panduan moral bagi pejabat negara, khususnya di Provinsi Jabar. Dirinya yakin, pimpinan DPRD Jabar memahami betul jika saat ini masih banyak warga yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupya.
Abah yang merupakan relawan pemberantasan korupsi, mengajak semua pihak untuk termasuk pejabat negara untuk menumbuhkembangkan lagi gaya hidup sederhana, sesuai pesan leluhur bangsa ini. Dengan begitu, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan akan semakin menguat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika