Dishub Kaji Wacana Kenaikan Tarif Transjakarta, Ini Alasan Wakil Ketua DPRD Tegas Menolak
Tarif Transjakarta saat ini masih sebesar Rp3.500.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dinas Perhubungan DKI Jakarta saat ini tengah mengkaji wacana kenaikan tarif Transjakarta. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andriano menolak tegas wacana itu.
"Saya dengan tegas menolak wacana kenaikan tarif Transjakarta yang saat ini sedang dikaji oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (21/12/2024).
Penolakan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, terutama dengan situasi ekonomi yang masih sulit. Menurut dia, kenaikan tarif transportasi umum seperti Transjakarta akan menambah beban ekonomi masyarakat, khususnya mereka yang sangat bergantung pada moda transportasi publik ini untuk aktivitas sehari-hari.
Kemudian, kata Wibi, Transjakarta adalah layanan publik yang harus tetap terjangkau bagi seluruh masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.
"Saya percaya bahwa subsidi yang diberikan untuk layanan ini adalah bentuk investasi pemerintah untuk memastikan akses transportasi yang merata dan adil," kata Wibi.
Menurut dia, jika ada kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Transjakarta, seharusnya dilakukan tanpa membebankan biaya tambahan kepada masyarakat. "Optimalisasi manajemen dan alokasi anggaran yang lebih efisien harus menjadi prioritas," tegas Wibi.
Wibi menjelaskan, salah satu tujuan utama dari keberadaan Transjakarta adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, kemacetan dan polusi udara. Jika tarif dinaikkan, menurut dia, ada risiko sebagian masyarakat akan kembali menggunakan kendaraan pribadi sehingga dapat memperburuk kemacetan dan meningkatkan polusi udara.
Karena itu, dia mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dan pihak terkait untuk membatalkan wacana kenaikan tarif yang saat ini masih sebesar Rp3.500. Pihaknya akan terus mengawasi dan memastikan bahwa kebijakan transportasi di Jakarta tetap berpihak pada masyarakat, khususnya mereka yang paling membutuhkan.
"Jakarta membutuhkan solusi yang berpihak pada rakyat, bukan kebijakan yang memberatkan," kata Wibi.
Wacana kenaikan tarif Transjakarta sudah muncul sejak akhir 2023 dan menuai pro-kontra. Terakhir pada Mei lalu, Ketua Komisi B DPRD DKI Ismail menyatakan siap menyelenggarakan rapat khusus membahas kenaikan tarif TransJakarta pada pekan depan demi menjamin kepastian bagi pelanggan.
Kala itu, Ismail mengakui, wacana akenaikan tarif Transjakarta terus menjadi sorotan yang menimbulkan pro kontra. Terlebih, hingga kini, secara resmi belum ada pembahasan lebih lanjut antara Komisi B DPRD DKI dengan BUMD maupun Dinas Perhubungan DKI.
"Tujuannya nanti kita yakini untuk kebaikan bersama, baik masyarakat sebagai pengguna maupun menciptakan lingkungan yang lebih bersih lagi," ujarnya.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo menyatakan pihaknya masih melakukan kajian terkait wacana kenaikan tarif Transjakarta. "Memang sudah banyak usulan untuk kenaikan tarif, tapi kembali lagi kami terus melakukan kajian," kata Syafrin, belum lama ini.
Sejak beroperasi, tarif flat Transjakarta sebesar Rp3.500 hingga kini masih dinikmati oleh masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika