Alasan Hasto Baru akan Buka Video Korupsi Libatkan Pejabat Negara Menurut Jubir PDIP

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto disebut telah menyiapkan perlawanan dalam menghadapi kasus hukum yang menjeratnya.

Salah satu bentuk perlawanan yang akan dilakukan adalah dengan menyiapkan sejumlah video yang berisi keterlibatan petinggi negara dalam kasus korupsi.

 Juru Bicara PDIP Guntur Romli mengatakan, saat ini Hasto sedang menyiapkan sejumlah bukti bentuk puluhan video sebagai bentuk perlawanan. Video-video itu disebut akan membongkar keterlibatan petinggi-petinggi negara dalam kasus korupsi di Indonesia.

Ia mengatakan, Hasto sengaja baru akan merilis video-video itu usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Karena itu perlawanan dari Mas Hasto dan solidaritas pada Pak Yasonna yang dicekal," kata dia saat dikonfirmasi Republika, Sabtu (28/12/2024).

Guntur menambahkan, puluhan video itu bukan hanya akan membongkar skandal korupsi. Lebih dari itu, video yang akan segera dirilis itu akan menunjukkan penyalahgunaan wewenang dan pemakaian alat-alat negara untuk tujuan politik.

Tujuan politik yang dimaksud di antaranya adalah membunuh karakter lawan politik dengan kasus hukum, penyalahgunaan petinggi penegak hukum untuk menyelesaikan masalah pribadi anak penguasa, bukti-bukti rencana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Bahkan, kata ia, pengambilalihan partai-partai politik dengan kasus hukum.

Diketahui, Hasto telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK dalam kasus suap yang dilakukan Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Selain menjadikan Hasto sebagai tersangka, KPK juga melakukan pencegahan terhadap Yasonna Laoly agar tidak berpergian ke luar negeri. 

 Silahkan dibuka ... 

Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio menilai, sudah semestinya setiap bukti kasus korupsi diungkap ke publik. Menurut dia, hal itu tentu akan membantu penegak hukum melakukan tugasnya dalam pemberantasan korupsi. Di sisi lain, dengan keterbukaan itu, tidak akan ada lagi penyanderaan dalam politik.

"Kalau ada, dibuka saja, sehingga misteri di balik ini selesai, termasuk tugasnya KPK menemukan Harun Masiku," kata dia melalui keterangannya, Sabtu (28/12/2024).

Founder Lembaga Survei KedaiKOPI menilai, penyanderaan politik sering kali dilakukan oleh mantan penguasa dan penguasa saat ini. Apalagi, ketika kedua belah pihak sedang berseteru.

"Sanderaan-sanderaan politik ini, hanya bisa dilakukan oleh mantan penguasa dan penguasa. Karena yang punya rahasia tuh, yang punya kartu-kartu truf itu biasanya penguasa kan,” kata dia.

Menurut dia, aksi saling serang itu semestinya bisa dihentikan. Pasalnya, hal itu akan membuat iklim politik di Indonesia menjadi tidak sehat. Pasalnya, politik sandera seringkali digunakan untuk mengancam lawan politik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika