Prabowo Resmi Umumkan PPN 12 Persen Berlaku per 1 Januari 2025
Pemerintah berkomitmen memberi paket stimulus senilai Rp 38,6 triliun imbas PPN naik.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto resmi memutuskan untuk menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen. Aturan itu terhitung berlaku per 1 Januari 2025.
"Jadi kenaikan PPN 12 persen merupakan amanah perintah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, jadi sesuai kesepakatan pemerintah Indonesia dengan DPR Tahun 2021. Kenaikan tarif dilakukan secara bertahap dari 10 persen jadi 11 persen tahun 2022 ini sudah dilaksanakan," kata Prabowo di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, Selasa (31/12/2024).
Menurut Prabowo, kenaikan PPN dari 10 persen menjadi 12 persen dilakukan secara bertahap agar tidak memberi dampak terhadap daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Dia memahami, setiap pemerintahan, termasuk pendahulu, dalam mengambil kebijakan perpajakan selalu mengutamakan kepentingan daya beli rakyat serta mendorong pemerataan ekonomi.
"Komitmen kita adalah selalu berpihak kepada rakyat banyak berpihak, kepada kepentingan nasional, dan berjuang dan bekerja untuk kesejahteraan rakyat," kata ketua umum DPP Partai Gerindra tersebut.
Prabowo mengaku, seperti yang pernah disampaikan dalam kesempatan sebelumnya dan hasil koordinasi dengan DPR RI, pemerintah harus memutuskan kenaikan PPN menjadi 12 persen. Dia menekankan, PPN naik hanya ditujukan terhadap barang dan jasa mewah.
"Yaitu barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah terkena barang PPN barang mewah yangg sudah dikonsumsi masyarakat berada masyarakat mampu contoh pesawat jet pribadi itu barang mewah yg digunakan, kapal pesiar, kemudian rumah yang sangat mewah yang nilainya di atas golongan mewah," ucap Prabowo.
Artinya, sambung dia, untuk barang dan jasa yang tergolong selain barang mewah tidak terkena kenaikan PPN. Prabowo menyebut, untuk barang dan jasa yang selama ini diberi fasilitas pembebasan atau tarif PPN 0 persen masih tetap berlaku.
"Saya ulangi, barang dan jasa yg tergolong selain barang mewah tidak terkena PPN yang telah berlaku sejak 2022. Untuk barang dan jasa yang selama ini diberi fasilitas pembebasan atau tarif PPN 0 persen masih tetap berlaku," kata Prabowo.
Untuk itu, menurut dia, pemerintah telah berkomitmen memberi paket stimulus senilai Rp 38,6 triliun sebagai dampak kenaikan PPN. Langkah itu dilakukan untuk menjaga daya beli dan ekonomi masyarakat tetap terjaga.
Prabowo menyatakan, seperti yang pernah diumumkan sebelumnya, stimulus yang diberikan mencakup bantuan beras untuk 16 juta penerima bantuan pangan 10 kilogram (kg) per bulan, diskon 50 persen untuk pelanggan listrik dengan daya maksimal 2.220 volt, serta pembiayaan industri padat karya.
"Insentif PPH Pasal 21 bagi pekerja dengan gaji sampai dengan Rp 10 juta per bulan. Kemudian bebas PPH bagi UMKM beromzet kurang dari Rp 500 juta per tahun. Dan lain sebagainya jadi paket ini semua nilainya Rp 38,6 triliun," ujar Prabowo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika