Komisi VIII Nilai Membangun Perkampungan Haji tak Mudah

Prabowo menginginkan perkampungan haji tak menggunakan APBN

ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Menteri Agama Nasaruddin Umar (kanan) bersama Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang (tengah) dan Ketua Panitia Kerja (Panja) Biaya Haji 2025 Abdul Wachid (kanan) berfoto bersama usai mengikuti rapat kerja penetapan biaya haji 2025 bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025). Panitia Kerja (Panja) Biaya Haji Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah menyetujui Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp89,4 juta dan jamaah calon haji membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp55,4 juta per orang.
Red: A.Syalaby Ichsan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menyambut baik ide Presiden Prabowo Subianto mengenai pembangunan perkampungan khusus untuk menampung jamaah haji asal Indonesia di Arab Saudi.

Baca Juga


"Tentang kampung haji merupakan ide cemerlang dan Pak Prabowo sudah bersuara juga," katanya di Jakarta, Kamis (9/1/2025).

Meskipun begitu, kata dia, pembangunan kampung haji itu bukan hal mudah. Ia memandang Pemerintah Indonesia harus membicarakan secara hati-hati dengan Pemerintah Arab Saudi.

"Pembangunan kampung haji tidak mudah karena lokasinya di negara Saudi. Membicarakannya harus hati-hati agar pihak negara tempat tidak sampai salah pandangan," kata dia.

Marwan mengatakan keberadaan kampung haji di Arab Saudi akan mempermudah jamaah asal Indonesia untuk menetap.

"Banyak kemudahan bagi jamaah haji jika terwujud. Karena itulah Presiden Pak Prabowo kami yakini Beliau ikut membicarakan ide mewujudkan kampung haji Indonesia di Saudi. Ide besar ini urusannya tingkat negara tentu Presiden yang berhak membicarakannya dengan Kerajaan Saudi," kata dia.

Ia mengatakan terbentuknya kampung haji ini dapat memangkas anggaran pembiayaan perjalanan haji."Iya, dampaknya akan memangkas anggaran dan tentu perbaikan layanan. Kebutuhan semua jamaah Indonesia bisa sampai 250 ribu," ujarnya.

Jika pembangunan perkampungan itu disetujui, pihaknya akan segera menyiapkan undang-undang (UU) yang mengatur hal tersebut."Kita menunggu arahan Presiden jika Beliau sudah membicarakannya dengan pihak Saudi. Jika Presiden mengambil kebijakan Indonesia punya kampung haji di Saudi, perangkat kebutuhan UU kita siapkan," ucap dia.

 

Presiden Prabowo Subianto ingin membuat perkampungan khusus untuk menampung jamaah haji asal Indonesia di Arab Saudi agar lebih efisien untuk penyelenggaraan haji pada masa mendatang.

Usai menghadiri rapat terbatas dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan bahwa wacana soal perkampungan jamaah haji Indonesia itu kembali dibahas.

"Presiden juga tetap mewacanakan untuk membuat perkampungan (jamaah) Indonesia yang bukan hanya dipakai nanti untuk jamaah haji, tetapi juga untuk dipakai di jamaah-jamaah umrah yang lain. Dan itu sangat efisien, sangat menghemat lah," kata dia.

Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan,  pembangunan kampung haji yang disebut sebagai Indonesian Village tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tekait hal ini, menurut dia, Prabowo juga sudah membicarakannya dengan investor dan Pemerintah Arab Saudi.   

"Nah, terkait dengan Indonesian Village ini, Pak Prabowo memang memiliki rencana untuk mendorong pembangunan Indonesia Village ini tanpa menggunakan APBN," ucap dia. 

"Prosesnya beliau sudah bicara banyak dengan berbagai pihak termasuk investor, termasuk dengan kerajaan Arab Saudi," kata Dahnil. 

Dia menambahkan, Badan Penyelenggara Haji selanjutnya akan mempersiapkan pembangunan Kampung Haji di Tanah Suci tersebut. Menurut dia, Menteri Agama RI Prof KH Nasaruddin Umar juga sudah diajak bicara terkait rencana Prabowo tersebut. 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler