Ekspor Nikel Indonesia Melesat 745 Persen, Airlangga: Ini Kisah Sukses

Indonesia kini tak hanya kembangkan industri EV berbasis nikel tetapi juga lithium.

Dian Fath Risalah
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Acara IBC Business Competitiveness Outlook 2025 yang digelar oleh Indonesian Business Council (IBC), Senin (13/1/2025) sore.
Rep: Dian Fath Risalah Red: Lida Puspaningtyas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Indonesia memiliki posisi strategis dalam kolaborasi global, khususnya melalui kebijakan hilirisasi industri mineral kritis. Nilai ekspor nikel Indonesia telah mencapai 33,52 miliar dolar AS, meningkat tajam sebesar 745 persen dibandingkan hanya 4 miliar dolar AS pada tahun 2017.

Baca Juga


"Ini merupakan kisah sukses Indonesia dalam menarik investasi di sektor mineral kritis," ujar Airlangga saat membuka IBC Business Competitiveness Outlook 2025 yang digelar oleh Indonesian Business Council (IBC) di Jakarta, Senin (13/1/2025) sore.

Capaian ini dinilai sangat tepat waktu, mengingat dunia tengah beralih ke energi terbarukan dan ekosistem kendaraan listrik (EV). Menurut Airlangga, kendaraan listrik dan energi terbarukan tidak dapat terwujud tanpa baterai. Indonesia kini tak hanya mengembangkan industri EV berbasis nikel tetapi juga lithium.

"Indonesia mengimpor lithium dari DRC (Democratic Republic of Congo) dan sedang membahas aliansi mineral kritis dengan Australia, Kanada, dan Amerika Serikat dalam sidang IPEF," jelasnya.

Airlangga menegaskan, peran Indonesia dalam sektor mineral kritis sangat tidak dapat diabaikan. "Indonesia adalah salah satu pemain terbesar di dunia dalam sektor ini," tegasnya.

Dalam pengembangan ekonomi, kawasan ekonomi khusus (KEK) menjadi prioritas, seperti KEK Galang Batang yang difokuskan pada mineral kritis dan manufaktur strategis. Di KEK Weda Bay, investasi sebesar 16 miliar dolar AS telah dilakukan dalam enam tahun terakhir, menghasilkan ekspor tahunan sebesar 8 miliar dolar AS.

"ICOR (Incremental Capital-Output Ratio) di KEK sangat efisien, yaitu sekitar 2–3," kata Airlangga.

Namun, untuk mencapai ICOR sebesar 4 persen, diperlukan pengembangan lebih banyak KEK. Efisiensi yang dicapai di KEK perlu dimanfaatkan di daerah lain yang cenderung tertinggal akibat kesenjangan infrastruktur dan kegiatan ekonomi. Pada tahun 2024, investasi di KEK diproyeksikan mencapai Rp 82,6 triliun, menciptakan 42.930 lapangan pekerjaan baru.

Airlangga juga menyoroti target pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dalam lima tahun mendatang.

"Mencapai target ini tidaklah mudah, tetapi dengan kerja sama semua pemangku kepentingan, peluang-peluang ini dapat membuka era baru," ujarnya.

Target penurunan ICOR

Pemerintah sendiri menargetkan penurunan Incremental Capital-Output Ratio (ICOR) menjadi 4 dalam waktu 3–4 tahun mendatang. 

"Ya tentu itu perlu program lebih panjang karena ICOR kan terkait investasi, jadi tidak bisa instan. Target kita adalah mencapai ICOR ke 4 dalam 3–4 tahun ke depan," ujar Airlangga.

Dia juga menyebutkan, kawasan ekonomi khusus (KEK) menjadi prioritas utama dalam upaya ini. Di KEK, rata-rata ICOR berada pada angka 3–4, bahkan di kawasan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) hanya 2.

"Di Weda Bay ICOR-nya bahkan cuma 2. Kalau kita punya daerah seefisien itu, kita jadi world-class benchmark," tambahnya.

Airlangga menjelaskan, penggabungan efisiensi di KEK dengan daerah perekonomian lainnya akan menjadi kunci untuk mencapai target. Namun, ia mengingatkan daerah perekonomian umum membutuhkan waktu lebih lama untuk melihat dampak investasi, terutama karena adanya kebutuhan infrastruktur yang mendukung.

"Karena di daerah perekonomian kan nggak bisa langsung. Misal investasi waduk harus ada salurannya, investasi saluran sampai ke sawah. Nah, ini kan butuh waktu semua," jelasnya.

Selain sektor industri, Airlangga menyebut sektor pariwisata juga berpotensi memberikan hasil yang cepat. Namun, infrastruktur transportasi udara perlu mendapat perhatian khusus.

"Basis pariwisata yang paling penting angkutan udara. Nah, angkutan udara ini yang harus diselesaikan karena kapasitas kita pre dan post Covid itu beda jumlah pesawat yang dipakai," ungkapnya.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler