Kepala BPS Jawa Barat Ungkap Angka Kemiskinan di Depok, Begini Penjelasannya

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Kota Depok mencatatkan angka kemiskinan terendah se-Jawa Barat pada tahun 2024 yaitu 2,34 persen, jauh di bawah angka kemiskinan Provinsi Jawa Barat yakni 7,46 persen. Data tersebut berdasarkan rilis yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok menurut Data Profil Kemiskinan Kota Depok volume 4, tahun 2024.

Kepala BPS Kota Depok Agus Marzuki di Depok, Selasa, mengatakan bahwa angka tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. "Persentase penduduk miskin Kota Depok tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,4 persen poin, dari 2,38 persen menjadi 2,34 persen," katanya.

Menurut dia, persentase penduduk miskin di Kota Depok periode 2004 sampai 2019 cukup fluktuatif namun menunjukkan kecenderungan menurun. Sejak tahun 2004, angka kemiskinan secara konsisten melandai dari 4,84 persen di tahun 2004 menjadi 2,07 persen di tahun 2019.

Kemudian, pandemi COVID-19 yang merebak pada tahun 2020 memberikan dampak pada peningkatan kemiskinan di Kota Depok. Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin Kota Depok meningkat di kisaran 2,45 persen dan tahun 2021 meningkat lagi menjadi 2,58 persen.

Agus menjelaskan seiring dengan pandemi COVID-19 yang mulai mereda dan kehidupan masyarakat berangsur normal, persentase kemiskinan di Kota Depok pun mulai mengalami penurunan kembali. "Angka kemiskinan Depok mengalami penurunan menjadi 2,53 persen di tahun 2022, menurun kembali pada tahun 2023 sebesar 2,38 persen, dan tahun 2024 ini sama dengan persentase sebelum pandemi COVID-19 pada tahun 2016-2017 yaitu di kisaran 2,34 persen," jelasnya.

Dikatakannya, Kota Depok merupakan salah satu kota penyangga Jakarta yang merupakan pusat perekonomian Indonesia. "Hasil listing Sensus Ekonomi (SE 2016) menunjukkan bahwa Kota Depok adalah kota yang digerakkan oleh sektor perdagangan, penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, industri pengolahan, dan real estate," katanya.

"Seluruh sektor ini tentunya akan berdampak pada tingkat ekonomi masyarakat," demikian Agus.

Program

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik menunjukkan penurunan persentase penduduk miskin di 2024 sebesar 1,84 persen atau mencapai 23,96 persen bila dibandingkan dengan angka kemiskinan di 2023 yang mencapai 25,80 persen.

"Angka kemiskinan pada 2022 sebesar 25,93 persen menjadi 25,80 persen pada 2023 dan pada 2024 angka kemiskinan menjadi 23,96 persen," kata Bupati Lombok Utara Djohan Sjamsu saat menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun anggaran 2024 pada sidang paripurna di DPRD Lombok Utara, Senin.

Selain itu, indeks pembangunan manusia juga mengalami peningkatan, pada 2023 sebesar 68,02 menjadi 68,64 dengan peningkatan sebesar 0,62 persen dan pada 2024 Kabupaten Lombok Utara telah keluar dari daerah tertinggal.

"Capaian kinerja pemerintah daerah sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas yang dapat dilihat dari data," katanya.

Bupati Djohan membeberkan hasil capaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Lombok Utara tahun anggaran 2024 secara garis besar untuk pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp1,158 triliun dapat terealisasi melebihi target yaitu sebesar Rp1,218 triliun dengan persentase sebesar 105,16 persen.

"Capaian pendapatan daerah pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 15 persen," katanya.

Ia mengatakan untuk pengelolaan belanja daerah Lombok Utara ditetapkan sebesar Rp1,17 triliun, terealisasi sebesar Rp1,08 triliun dengan persentase sebesar 92,58 persen yang terdiri atas belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Masih kata Djohan berdasarkan gambaran capaian APBD Lombok Utara tahun anggaran 2024 tersebut, masih terdapat sisa lebih pembiayaan (Silpa) sebesar Rp149,97 miliar.

“Kami menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Lombok Utara," katanya.

Oleh karena itu, pihaknya mengharapkan peran serta dan kerjasama yang baik dari seluruh pihak untuk memberikan kontribusi guna mendapatkan hasil yang optimal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika