Menu MBG Cukup Meski tanpa Susu? Begini Kata Menkopolkam

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan menyebut menu makan bergizi gratis mengandung cukup gizi. Menu yang ada sudah cukup meski dalam penyajiannya di titik tertentu tanpa ada susu.

“Itu variatif karena masih baru mulai, tapi kan semua ada gizinya meski tanpa susu itu sudah memenuhi standar gizi minimal,” kata Menko Budi Gunawan di Denpasar, Bali, Senin malam (13/1).

Program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu saat ini terus diadakan dan secara bertahap di tanah air.

Selain menyasar anak sekolah, lanjut dia, program itu juga menyasar ibu hamil dan ibu menyusui untuk mendukung asupan gizi mereka sejak dalam kandungan maupun balita. “Itu (makan bergizi gratis) ada nanti khusus di titik tertentu akan melayani khusus yang ibu hamil dan ibu menyusui,” imbuhnya.

Program makan bergizi gratis perdana dilaksanakan serentak di 26 provinsi di Indonesia pada 6 Januari 2025. Ada empat sasaran dari program tersebut yakni menyiapkan sumber daya yang unggul, menurunkan angka tengkes (stunting), menurunkan angka kemiskinan dan menggerakkan ekonomi masyarakat sehingga mendukung cita-cita Indonesia Emas 2045.

Pemerintah menargetkan program tersebut dapat menyentuh tiga penerima manfaat selama Januari-Maret 2025 di antaranya balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil serta ibu menyusui.

Pemerintah menganggarkan dana senilai Rp71 triliun untuk program tersebut dan kemungkinan akan ditambah sebanyak Rp140 triliun untuk periode selanjutnya.

Program makan bergizi gratis itu juga diharapkan mendongkrak perekonomian masyarakat daerah.

Merata di seluruh SLB

Komisi Nasional Disabilitas (KND) berharap kepada pemangku kepentingan terkait agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa merata di seluruh Sekolah Luar Biasa (SLB) di Indonesia.

"Harapan kita tetap, semua (pelaksanaan MBG) itu merata lah ya, merata di seluruh SLB se-Indonesia," kata Komisioner KND Kikin Tarigan saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Dalam implementasi MBG di berbagai SLB, Kikin menekankan perlunya pelibatan multipihak, baik orang tua, maupun komunitas pemerhati disabilitas untuk melakukan monitoring dan evaluasi.

"Paling tidak mereka lebih memiliki perspektif disabilitas dalam pelaksanaan program ini," lanjutnya.

Kikin menyebutkan hal ini berfungsi agar program MBG benar-benar tepat sasaran, sehingga manfaatnya akan terwujud sesuai dengan apa yang dicita-citakan.

Ia mengapresiasi langkah pemerintah dalam upaya menerapkan prinsip tak ada satupun yang tertinggal (no one left behind) dalam pelaksanaan MBG, di mana sejumlah SLB di Indonesia sudah mulai dilibatkan dalam program ini.

Menurut Kikin, penyelenggaraan MBG di sekolah-sekolah luar biasa bisa menjadi semacam bentuk selebrasi dari kebersamaan mereka, di mana mereka yang memiliki keterbatasan diperlakukan setara dengan anak-anak pada umumnya.

"Mereka (siswa-siswi SLB) merasa disetarakan dengan teman-temannya yang bersekolah di sekolah reguler. Temannya dapat, mereka juga dapat, mereka setara dan tidak ada yang tertinggal," tuturnya.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan program prioritas Presiden-Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang bertujuan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa yang akan datang.

Program ini mulai dilaksanakan secara bertahap sejak 6 Januari yang lalu di berbagai sekolah di Indonesia, termasuk di antaranya di Sekolah Luar Biasa (SLB) B dan C Cahaya Jaya, Jakarta Utara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika