Janji Gebrakan Dedi Mulyadi, dari Bongkar Salah Kelola Dana Hibah Hingga Rekrut Jonan-Susi

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pelantikan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Jabar periode 2025–2030 dijadwalkan pada 6 Februari mendatang. Menurut Dedi, kepastian jadwal tersebut menjadi momentum yang sangat strategis untuk langsung melangkah ketika sudah dilantik.

"Karenanya saya bersyukur masyarakat Jawa Barat mendapat penjabat gubernur yang sehebat ini, punya visi, kemudian orientasinya bekerja, jujur berintegritas, dan memberikan ruang terbuka kepada saya untuk bekerja dalam setiap hari, merumuskan kebijakan-kebijakan yang nanti (saya) lakukan setelah menjabat," kata Dedi saat menghadiri Rapat Pimpinan Pemprov Jabar di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (22/1/2025).

Seperti dalam rapim kali ini, menurut Dedi, menjadi hal yang penting dalam usaha untuk merealisasikan janji kampanye dan haruslah diimplementasikan organisasi perangkat daerah (OPD) di Jawa Barat.

"Apa yang jadi prioritas? Yaitu kepentingan publik. Layanan dasarnya apa? Layanan pendidikan, gimana anak-anak Jabar sekolahnya minimal SMA, kemudian layanan kesehatan semuanya terlayani, dari tingkat puskesmas sampai rumah sakit nggak boleh lagi ada antrean orang di Hasan Sadikin untuk dapat operasi sehingga setiap rumah sakit harus punya kemampuan sama. Infrastruktur nggak boleh ada jalan rusak, kemudian rakyat Jabar harus dapat pasokan listrik, harus kelar 140 ribu. Kemudian jaminan air bersih dan perumahan," jelas Dedi.

Dedi Mulyadi pun menyatakan akan menggeser anggaran daerah yang dianggap berada di pos yang kurang efisien (inefisien) termasuk hibah, hingga sekitar Rp2 triliun untuk belanja publik yang akan direalisasikan pada APBD Perubahan 2025. Terkait dana hibah, Dedi mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya ada miss pengelolaan di mana ada admin yang menguasai sistem sehingga bisa memasukkan anggaran, memproses, dan mencairkan.

Sehingga ke depan, dia menekankan agar ke depan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jabar mengumumkan secara transparan anggaran dan kegiatan mereka pada masyarakat. "Nah ini kan ke depan harus segera ditertibkan, sehingga anggaran di Jabar itu terkontrol dengan baik dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, dan yang paling utama mulai saat ini seluruh OPD akan mengumumkan jumlah anggaran dan jenis kegiatan kepada masyarakat," ucapnya.

Namun demikian, Dedi mengatakan tidak akan menghilangkan dana hibah, namun akan dikoreksi karena pihaknya ingin memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Seperti jalan provinsi harus selesai 100 persen dengan kondisi mulus dan tidak berlubang, terbangunnya Ruang Kelas Baru terutama jenjang SMA, penataan puskesmas dan rumah sakit, dan memastikan 140 ribu kepala keluarga teraliri listrik.

"Jadi kita tidak akan memprioritaskan hibah. Kita akan memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Fokusnya penyelesaian jalan provinsi, penyelesaian 140 ribu warga yang tidak punya listrik, dan menambah RKB baru untuk SMA terutama," kata Dedi.

Kemudian, Dedi juga mengatakan untuk proyek perbaikan jalan itu, dirinya akan menunda bantuan keuangan bagi hasil untuk 27 kabupaten/kota dari pajak kendaraan bermotor. "Karena sekarang kan sudah menyebar ke 27 kabupaten/kota, itu kita akan tunda dulu. Saya sudah sampaikan tadi, itu akan diarahkan pada visi yang saya sampaikan. Misalnya bantuan bagi hasil Rp6 triliun yang diserahkan dalam bentuk bagi hasil dan kita sudah tegaskan bantuan bagi hasil tuh 100 persen untuk jalan dan kelengkapannya. Jadi kita semua saya targetkan di dalam 2 tahun 2025-2006 seluruh jalan provinsi dari provinsi, kabupaten, dan desa selesai," tutur Dedi.

Dedi Mulyadi juga berencana menggandeng mantan Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan dan dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk membenahi dan mengurusi transportasi dan kelautan di Jawa Barat. Keduanya bakal ditempatkan sebagai penasihat.

"Kita harus menggandeng orang yang ahli, pak Ignasius akan kita gandeng untuk sebagai penasehat di bidang transportasi," ucap Dedi sesuai bertemu Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin di Gedung Pakuan, Rabu (22/1/2025).

Dedi mengaku pada tanggal 1 Februari mendatang juga akan menemui Susi Pudjiastuti untuk meminta dirinya menjadi pakar di bidang kelautan. Ia menyebut Jawa Barat dikelilingi oleh laut.

Dedi mengaku akan mengundang banyak pakar untuk membangun Jawa Barat lebih maju ke depannya. Termasuk akan menggandeng Pak Gubernur Jabar Bey Machmudin di sektor birokrasi dan administrasi.

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin menitipkan proyek TPPAS Regional Legoknangka untuk diakselerasi oleh Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi. Perkembangan TPPAS Legoknangka yang secara administrasi masih ada di meja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk dibahas terkait produksi listrik yang akan dihasilkan.

"Masih ada proses di ESDM. Nanti saya titipkan ke Gubernur ke-18 Pak Dedi Mulyadi, karena beliau akan bertemu dengan Pak Bahlil supaya diakselerasi," kata Bey di Gedung Pakuan Bandung, Rabu.

Pembahasan yang masih cukup alot di ESDM yang belum bisa dicapai titik temu, kata Bey, yaitu perjanjian jual beli listrik dari TPPAS Legoknangka.

"Karena kan 2028 listrik masih oversupply. Tapi kan ini sebetulnya juga di sini (TPPAS Legoknangka) merupakan energi terbarukan. Jadi sesuai dengan kerangka besar tentang kelistrikan, energi terbarukan harusnya sih langsung," ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat Helmi Gunawan mengatakan untuk progres TPPAS Legoknangka pihaknya masih menindaklanjuti penandatanganan perjanjian kerja sama antara Provinsi Jawa Barat dan PT JES (Jabar Enviromental Solution) sebagai badan usaha pemenang lelang. Untuk diketahui, penandatangan telah dilakukan pada 28 Juni 2024 antara Provinsi Jabar dan PT JES selaku badan usaha pemenang lelang.

"Pada saat ini Jabar bersama dengan badan usaha secara simultan berupaya memenuhi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk dapat mencapai financial close," ucap Helmi, pekan lalu.

Diakui Helmi, dalam prosesnya pihaknya menemukan kendala. Di antaranya penugasan dari Kementerian ESDM kepada PT PLN. Lalu, pihak badan usaha pelaksana (BUP) sedang berupaya untuk pemenuhan persyaratan kepada lenders.

"Kami berharap proses tersebut dapat segera selesai," katanya.

TPPAS Regional Legoknangka dinilai memiliki peran yang penting karena setidaknya dapat mengurangi masalah sampah di Jabar, karena akan mengelola sampah dari enam kabupaten/kota yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Garut dan Sumedang dengan proyeksi total per hari sebesar 2.131 ton.

Ikuti Whatsapp Channel Republika