Menhub Wacanakan WFA Sepekan Jelang Lebaran, Menaker Bicarakan dengan Pengusaha

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengusulkan pemberlakuan bekerja di mana saja atau work from anywhere (WFA) mulai 24 Maret. Wacana agar WFA dilakukan sepekan sebelum lebaran itu diharapkan bisa membantu kelancaran mudik Lebaran 2025.

"Dengan adanya momen dua hari raya besar keagamaan yang berdekatan dan mempertimbangkan tren pergerakan masyarakat pada saat mudik yang cukup banyak, maka akan kami rekomendasikan agar pemerintah maupun perusahaan menerapkan WFA mulai 24 Maret" ujar Dudy dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, kemarin.

Hal ini diharapkan dapat membantu dalam mengantisipasi kepadatan saat arus mudik. Utamanya pada titik penyeberangan Ketapang-Gilimanuk dan Bandara Ngurah Rai yang akan ditutup selama Hari Raya Nyepi pada 29 Maret atau dua hari sebelum Idul Fitri.

"Kalau kami memberikan ilustrasi bahwa libur cuti bersama telah dimulai dari 28 Maret 2025 itu cuti bersama Hari Raya Nyepi, kemudian libur Lebaran kalau tidak ada perubahan akan jatuh pada 30 Maret, selanjutnya adalah cuti bersama Lebaran sampai dengan tanggal 7 April. Kami melihat bahwa tanggal 28 Maret hingga 30 Maret sepertinya agak sedikit menantang, mengingat kita hanya punya tiga hari untuk mengurai para pemudik dan rasanya waktunya sangat menantang," kata Dudy.

Itulah sebabnya, Dudy akan mengusulkan pemberlakuan WFA dan tentu juga kami akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain yang nanti kami sampaikan kepada Presiden RI.

"Mohon izin ini kami belum sampaikan kepada Presiden RI dan kami sedang melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga lain, bahwa kami akan mengusulkan dari tanggal 24 Maret hingga 27 Maret untuk diberlakukan WFA. Jadi mungkin dari pihak kementerian dan lembaga lainnya bisa memberlakukan WFA bagi pegawai-pegawai, sehingga mereka bisa bekerja dari mana saja. Dan untuk pihak swasta, kami harus berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja maupun dengan para pelaku usaha apakah memungkinkan untuk (WFA) ini diberlakukan," katanya.

Kalau ini diberlakukan, lanjutnya, maka hal itu akan sangat menolong bagi para pemangku kepentingan yang mengelola angkutan Lebaran untuk dapat mengurai kepulangan dari para pemudik di Lebaran 2025.

Sebagai informasi, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar dan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Puwagandhy membahas wacana WFA atau bekerja dari mana saja menjelang libur Nyepi dan Idul Fitri 2025 dengan tujuan mengantisipasi lonjakan arus mudik. Menhub mengusulkan sistem bekerja di mana saja yang dimulai sejak 24-27 Maret 2025. Usulan ini untuk mengurai kepadatan arus mudik agar tidak terfokus hanya pada tiga hari libur menjelang Idul Fitri.

Hari Raya Nyepi tahun ini jatuh pada Sabtu 29 Maret, didahului cuti bersama Hari Raya Nyepi hari Jumat 28 Maret. Apabila sesuai prediksi, Hari Raya Idul Fitri bertepatan 31 Maret. Dengan waktu libur yang berdekatan, Menhub menilai kebijakan WFA dapat membantu mengurai lonjakan arus mudik.

Kementerian Ketenagakerjaan siap berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan dalam menyukseskan mudik Lebaran tahun 2025. Kemenaker menilai langkah itu bisa diambil agar masyarakat mendapatkan manfaat mudik gratis serta tidak menimbulkan kemacetan di jalan.

Menaker Yassierli saat melakukan pertemuan dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di kantor Kemenaker Jakarta, Jumat (25/1/2025), menyambut baik usulan Kemenhub terkait WFA. Namun, isu ini akan dibahas terlebih dahulu pada forum LKS Tripartit Nasional yang terdiri dari serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah.

Dia menambahkan, pihaknya selalu berupaya menghadirkan mudik gratis bagi pekerja/buruh menjelang Idul Fitri dengan mengoordinasikan sejumlah perusahaan dan pihak lain seperti BPJS Ketenagakerjaan untuk menyelenggarakan mudik gratis.

“Mudik gratis juga menjadi kewajiban kami karena ini adalah amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di mana mudik gratis ini merupakan bagian dari bentuk fasilitas kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya,” kata Menaker dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Pada 2024, lanjut dia, Kemenaker berhasil mengkoordinasikan sejumlah pihak sehingga dapat menggelar mudik gratis bagi 5.400 pekerja/buruh dan keluarganya. Selain mudik gratis, pada libur Natal dan Tahun Baru 2024, Kemenaker juga mencoba memberikan servis kendaraan secara gratis bagi para pemudik yang diselenggarakan di BBPVP Bandung.

Ke depan, hal serupa diharapkan dapat kembali dilaksanakan di daerah-daerah yang terdapat Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) Kemenaker, sehingga dapat membantu memastikan kendaraan para pemudik dalam kondisi prima. Selain pelaksanaan mudik gratis, dalam pertemuan ini juga dibahas sejumlah kebijakan yang melibatkan kedua kementerian, di antaranya Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi pekerja pada layanan berbasis aplikasi.

“Terkait perlindungan bagi pekerja pada layanan berbasis aplikasi ini merupakan bagian dari Astacita Presiden Prabowo. Oleh karenanya, ke depan kita akan duduk bersama dengan Komdigi dan Kemenhub untuk membahas hal ini,” ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika