Nasib PSN Era Jokowi di 100 Hari Kerja Prabowo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) menjadi pembicaraan hangat dalam 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Subianto. Pemerintah ingin memastikan bahwa proyek strategis yang dijalankan nanti benar-benar bermanfaat dan tidak buang-buang anggaran.

Apalagi APBN 2025 terbilang sangat ketat mengingat beban pembiayaan utang yang cukup besar pada tahun ini. Total utang jatuh tempo pemerintah pada 2025 mencapai Rp 800,33 triliun. Utang itu terdiri dari utang jatuh tempo atas surat berharga negara (SBN) mencapai Rp 705,5 triliun dan utang pinjaman Rp 100,19 triliun

Namun terlepas dari besarnya beban yang harus dibayar, proyek PSN juga mesti sejalan dengan arah pemerintahan baru di dalam visi misi Asta Cita. Di antara misi tersebut seperti memantapkan sistem pertahanan, penciptaan lapangan kerja berkualitas, hilirisasi maupun industrialisasi serta pembangunan lapangan kerja.

Dari paparan misi Asta Cita ini, banyak pihak yang berspekulasi bahwa pemerintahan Prabowo tidak akan jor-joran membangunan infrastruktur seperti halnya di era Jokowi. Di era sebelumnya, Jokowi sejak awal ingin memperkuat infrastruktur di tanah air melalui visi Indonesia-Sentris. Dalam 10 tahun roda kepemimpinan Jokowi, tercatat telah dibangun 366 ribu kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol baru, dan 6.000 kilometer jalan nasional.

Sementara itu Prabowo terbilang masih terbatas dalam pembicaraan soal infrastruktur, terutama soal jalan. Justru, fokus utama yang ramai dibicarakan dalam 100 hari yakni penguatan SDM (sumber daya manusia) melalui Program Makan Bergizi Gratis. "Evaluasi PSN sudah dilakukan dan sedang dimintakan tindaklanjutnya ke seluruh K/L teknis yang menyampaikan usulan atau rekomendasi," ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso di Jakarta, Kamis.

Susiwijono menyatakan, evaluasi terhadap seluruh PSN dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengharuskan dilakukan evaluasi periodik, dan sejalan dengan arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi terhadap PSN. "Terutama untuk PSN yang capaian tingkat penyelesaiannya masih rendah, kementerian pengusul atau pemberi rekomendasi diminta melakukan evaluasi teknis dan rekomendasi keberlanjutannya," tegas Susiwijono.

Evaluasi ini dilakukan terhadap seluruh Proyek PSN, baik yang sudah selesai atau sudah beroperasi, akan selesai di tahun 2025 maupun proyek PSN yang akan selesai melewati tahun 2025.

Permintaan evaluasi teknis dan rekomendasi keberlanjutan dimintakan kepada para menteri dan gubernur yang mengusulkan atau memberikan rekomendasi teknis seluruh proyek PSN.

Namun harus diakui mencuatnya isu evaluasi PSN pada 100 hari kerja Prabowo juga tak terlepas dari gonjang-ganjing pembicaraan di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. Sejumlah pihak mempertanyakan seberapa besar dan urgensi sehingga program tersebut masuk di dalam PSN.

PSN di PIK 2 mencuat setelah permasalahan Pagar Laut yang dilaporkan membentang sepanjang 30,16 kilometer di pesisir perairan Kabupaten Tangerang. Pagar Laut ini telah menjadi buah bibir dan disangkutpautkan dengan PSN PIK 2. Meskipun, belakangan pemerintah dan pengembang memastikan bahwa pagar laut tidak ada sangkutnya dengan pengembangan PIK 2. Pun demikian juga dari pengembang Agung Sedayu yang menepis terlibat dalam pembangunan PIK 2.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, Proyek Strategis Nasional (PSN) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di Tangerang, Banten, hanya yang terkait dengan pengembangan ekowisata Tropical Coastland.

“Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di ekowisata Tropical Coastland akan dibiayai dengan dana yang bersumber dari non-APBN dan disertai dengan komitmen dari Badan Usaha Pengusul untuk melakukan pembangunan secara bertahap,” kata Airlangga dalam keterangannya.

Proyek dengan nilai investasi sekitar Rp65 triliun tersebut diharapkan dapat menyerap sekitar 6.235 tenaga kerja langsung dan 13.550 tenaga kerja sebagai efek pengganda.

PSN tersebut merupakan pengembangan Green Area dan Eco-City di kawasan PIK 2 yang berlokasi di Provinsi Banten. Pengembangan wilayah berbasis hijau dengan rencana luas lebih kurang 1.755 hektare (ha) serta ditujukan sebagai destinasi pariwisata baru yang berbasis hijau. Kendati demikian Airlangga mengakui bahwa PSN di PIK 2 masuk dalam evaluasi yang akan dilakukan oleh pemerintahan Prabowo.

Sejak 2016

Daftar PSN sejatinya sudah mulai digulirkan sejak 2016 silam di bawah Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Daftar itu pertama kali ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 yang kemudian mengalami beberapa kali perubahan.

Di antaranya melalui Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018, dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020.

Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional daftar proyek dalam PP Nomor 109 Tahun 2022 kembali dilakukan evaluasi. Dilakukan penambahan PSN menjadi 208 proyek dan 10 program PSN. '

Selanjutnya berdasarkan Permenko Nomor 9 Tahun 2022 daftar PSN lagi-lagi berubah dengan total 200 proyek dan 12 program yang ditetapkan sebagai PSN dengan estimasi total nilai investasi sejumlah Rp5.481,4 Triliun

Terakhir, diatur melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 tahun 2024 Kembali perubahan. Tercatat ada 228 proyek nasional, dan 16 program strategis nasional.

PSN tersebut dari mulai pengembangan jalan dan jembatan-termasuk jalan tol, pembangunan kawasan, Pelabuhan, bandara, perumahan, bendungan hingga sektor energi.

Daftar PSN tersebut Sebagian sudah ada yang dituntaskan, dan tidak sedikit juga yang masih menjadi pekerjaan rumah. Di antara yang sudah dituntaskan seperti Jalan Tol Cengkareng-Batu Ceper/Kunciran dan Jalan Tolong Serpong Cinere.

Sementara beberapa PSN yang belum berjalan sesuai target di antaranya, Pembangungan Pelabuhan Palembang Baru, Pelabuhan Ujung Jabung, dan Tol Getaci (Gedebage, Tasikmalaya, Ciamis).

Pada November 2024, Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) pernah melansir total ada 43 PSN yang tidak rampung pada 2024. Terdiri dari 32 PSN jalan tol, 5 bendungan, 2 daerah irigasi, dan 1 pengerjaan air baku. Sejumlah kendala menghambat dari mulai pengadaan lahan, anggaran yang terbatas, persoalan konflik sosial maupun agraria.

Seperti dalam pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat Palembang, pengerjaan molor karena lahannya masih berproses dalam pembuatan dokumen Hak Pengelolaan Lahan. Pun dalam proyek PSN di Ibu Kota Nusantara (IKN) persoalan pembebasan lahan belum sepenuhnya dituntaskan.

Persoalan lahan ini juga yang tak jarang memicu konflik social.

Dalam catatan KPA, sejak 2020 hingga Juli 2024, sedikitnya telah terjadi 134 letusan konflik di berbagai lokasi dengan seluas 571.156,87 hektar. KPA meminta presiden menyetop PSN yang melahirkan konflik agraria dan kerusakan lingkungan.

Tak sesuai peruntukan

Penyelesaian PSN memang tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah sendiri. Keterlibatan investor dibutuhkan dalam penyelesaiannya. Investor bisa terlibat langsung dalam menanamkan modal atau melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha.

Ada sejumlah keunggulan atau keuntungan bagi investor jika terlibat dalam proyek ASN. Suatu proyek atau program yang masuk dalam PSN akan mendapatkan sejumlah benefit dari mulai insentif, kemudahan perizinan hingga jaminan dari pemerintah.

Misal, dalam pengadaan tanah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2021, pemerintah mesti memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam perizinan berusaha dan pengadaan tanah.

Pun halnya perihal dampak sosial. Pada Pasal 45 Ayat 1 menyebutkan pemerintah akan memberikan penanganan dampak sosial atas proyek-proyek PSN.

Inilah mengapa PSN menjadi tawaran menggiurkan buat para pengusaha besar, termasuk pengembang di PIK 2, dengan beragam keuntungan yang diberikan.

Namunu menurut Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan PSN banyak yang tidak sesuai peruntukannya, bahkan ada beberapa yang ditengarai dijadikan tukar guling dengan program pemerintah lainnya.

Huda mencontohkan pembangunan proyek PSN ecowisata tropical coastland yang dijadikan PSN. Diduga hal itu terkait tukar guling dalam membantu pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Dengan mereka masuk sebagai PSN, maka urusan administrasi jauh lebih mudah dan 'dibantu' oleh pemerintah," ujar Huda saat dihubungi Republika di Jakarta, Senin (27/1/2025).

Huda menilai PSN bisa menjadi akal-akalan pemerintah untuk bisa menekan masyarakat yang tidak sesuai dengan keinginan penguasa. Huda mengambil contoh proyek Rempang Eco City yang ditentang masyarakat setempat namun karena endorse pemerintah, pelaksana proyek jalan terus.

Karena itu Huda tak heran jika banyak PSN tidak berjalan sesuai rencana awal. Pasalnya, lanjut Huda, hal ini disebabkan perencanaan yang asal dan tidak adanya keterlibatan masyarakat yang membuat banyak PSN jalan di tempat.

"Ini didasarkan pada perencanaan proyek yang asal ada yang bangun. Kita tahu proyek PSN IKN yang perencaaan asal-asalan dan menimbulkan biaya yang tidak sedikit," ucap Huda.

Huda menyebut faktor tersebut yang membuat investor tidak ingin masuk ke IKN dan berujung mengandalkan APBN. Padahal, lanjut Huda, APBN difokuskan kepada pembangunan manusia di era pemerintahan Prabowo Subianto. "Maka dari itu, Prabowo harus mengevaluasi pembangunan proyek PSN, termasuk IKN agar uang yang dikeluarkan dapat dipertanggung jawabkan dan memberikan dampak yang signifikan ke ekonomi masyarakat," sambung Huda.

Langkah wajar

Namun menurut analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai, keputusan untuk mengkaji ulang PSN tidak serta merta dapat diartikan sebagai upaya Prabowo menjauhi Jokowi. Menurut dia, langkah yang dilakukan Prabowo itu merupakan sesuatu yang wajar sebagai presiden. Pasalnya, setiap presiden pasti memiliki program prioritas masing-masing.

“Saya yakin setiap program pemerintah selalu ada masanya, tapi kan perkembangannya tentunya berbeda dengan era Pak Prabowo. Bisa macam-macam pertimbangannya. Bisa tentang finansial, bisa tentang keadilan, bisa tentang kebutuhan, jadi memang disesuaikan dengan kebutuhan negara," kata dia melalui keterangannya, Sabtu (25/1/2025).

Hensa --sapaan Hendri Satrio-- menilai, evaluasi yang dilakukan Prabowo tak serta merta menandakan bahwa komunikasi antara keduanya memburuk. Apalagi, evaluasi itu disesuaikan dengan situasi negara.

“Saya yakin walaupun nanti keputusannya ditunda, itu bukan berarti komunikasi antara Presiden ke-7 dan ke-8 ini memburuk, menurut saya tetap baik,” ujar dia.

Ia pun meyakini bahwa Jokowi tidak akan kecewa jika Prabowo mengevaluasi PSN yang telah dicanangkannya. Menurutnya, Jokowi sebagai mantan presiden akan memaklumi keputusan Prabowo demi kemaslahatan bangsa,

“Saya yakin Pak Jokowi juga tidak akan marah dan kecewa bila ada keputusan-keputusan menunda PSN bila nanti Pak Prabowo menginstruksikan demikian atau memutuskan demikian,” kata dia.

Sebelumnya, Jokowi mengaku legawa jika PSN saat dirinya menjabat dievaluasi oleh Prabowo l. Ia juga menilai koreksi ataupun evaluasi tentunya akan baik. "Ya enggak apa-apa. Kan baik, dievaluasi akan baik, dikoreksi akan baik, gitu lo," kata Jokowi saat ditemui di kediamannya, Selasa (14/1/2025).

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan bahwa Pemerintah saat ini terus mengembangkan PSN dengan tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, namun juga memastikan peningkatan pemerataan ekonomi, penyediaan pangan, pengembangan perbatasan, teknologi, pariwisata hingga pendidikan.

"Apa yang disampaikan Pak Menko Airlangga menurut kami sudah sangat jelas bahwa PSN di kawasan PIK 2 hanya yang terkait dengan pengembangan Kawasan Ekowisata Tropical Coastland. Luas kawasan PSN yang akan dikembangkan sebagai PSN hanya 1.755 ha dan tentunya sama sekali tidak terkait dengan keberadaan pagar laut yang akhir-akhir ini sering diberitakan," kata Haryo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika