Kemenag Perkenalkan Zakat dan Wakaf di Forum Internasional

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama (Kemenag) Prof Abu Rokhmad menjelaskan, pihaknya telah menjalankan berbagai program strategis untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Diantaranya adalah program pengelolaan zakat dan wakaf (Zawaf). 

Program unggulan Bimas Islam ini pun diperkenalkan dalam forum internasional Partnership on Religion and Development (PaRD) Leadership Meeting 2025 di kawasan Ancol, Jakarta, Senin (3/2/2025). Menurut Abu, optimalisasi zakat dan wakaf ini untuk mendukung kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan.

"Zakat dan wakaf adalah bagian integral dari filantropi Islam yang memiliki dampak besar dalam mengurangi kesenjangan ekonomi. Dengan distribusi yang tepat, dana ini dapat mendukung pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu," ujar Abu dalam forum tersebut. 

Program ini sejalan dengan SDG 1 (Tanpa Kemiskinan) dan SDG 10 (Mengurangi Ketimpangan). Pemerintah berharap, dengan pengelolaan yang lebih optimal, dana keagamaan dapat semakin berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan serta membangun ekonomi berbasis kemandirian umat.

Selain zakat dan wakaf, Abu juga mengungkapkan peran Kantor Urusan Agama (KUA) yang tersebar di lebih dari 5.900 lokasi di Indonesia. Menurut dia, KUA tidak hanya berfungsi sebagai pencatat pernikahan, tetapi juga memiliki peran penting dalam bimbingan keagamaan, penguatan keluarga, serta advokasi hak-hak perempuan dalam perkawinan.

"Layanan KUA tidak hanya berfokus pada administrasi pernikahan, tetapi juga menjadi pusat edukasi dan pemberdayaan keluarga. Hal ini mendukung SDG 5 (Kesetaraan Gender) dengan melindungi hak-hak perempuan dan memastikan keluarga memiliki fondasi yang kuat," ucap dia.

Di sisi lain, lanjut Abu, masjid juga didorong untuk lebih aktif dalam program sosial dan pemberdayaan ekonomi. Masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat pendidikan, konsultasi keagamaan, hingga kegiatan ekonomi berbasis komunitas. 

Sementara itu, Direktur Penerangan Islam Kemenag RI Ahmad Zayadi menjelaskan, forum internasional ini mempertemukan pemerintah, akademisi, dan organisasi berbasis keagamaan untuk membahas peran agama dalam pembangunan berkelanjutan

Beberapa organisasi keagamaan yang dilibatkan diantaranya Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI), dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN). 

"Jadi ini forum agama-agama tadi untuk mencari bagian peran agama dalam kaitan dengan pencapian SDGs," ujar Zayadi. 

Sebagai salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam mengelola keberagaman agama dan budaya. Dalam forum PaRD 2025 ini, Kemenag pun menegaskan komitmennya untuk menjadikan agama sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan.

"PaRD Leadership Meeting ini akan berlangsung dari mulai tanggal 3 hari ini sampai dengan tanggal 6 Februari di sini," kata Zayadi. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika