Trump Berencana Terapkan Tarif Timbal Balik pada Negara yang Kenakan Tarif Impor AS 

Apapun biaya yang dibebankan ke AS, akan dibebankan balik.

AP Photo/Evan Vucci
Presiden Donald Trump berbicara kepada wartawan saat menandatangani perintah eksekutif di Ruang Oval Gedung Putih, Jumat, 31 Januari 2025, di Washington. Trump akan memberlakukan tarif tinggi pada Uni Eropa, Meksiko, Kanada, dan China.
Rep: Eva Rianti Red: Friska Yolandha

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dikabarkan menugaskan tim ekonominya pada Kamis untuk merancang rencana tarif timbal balik pada setiap negara yang mengenakan tarif impor AS. Hal itu meningkatkan prospek perang dagang global dengan teman sekaligus musuh Negeri Paman Sam. 

Baca Juga


“Mengenai perdagangan, saya telah memutuskan untuk tujuan keadilan, bahwa saya akan mengenakan tarif timbal balik, artinya apapun biaya yang dibebankan negara kepada Amerika Serikat, kami akan mengenakannya. Tidak lebih, tidak kurang,” kata Trump, Jumat (14/2/2025). 

Trump menandatangani memo yang memerintahkan timnya untuk mulai menghitung bea masuk agar sesuai dengan yang dikenakan negara lain dan untuk melawan hambatan nontariff, seperti aturan keselamatan kendaraan yang mengecualikan mobil AS dan pajak pertambahan nilai yang meningkatkan biayanya.

Arahan pada hari Kamis itu tidak hanya memberlakukan tarif baru, tetapi juga memulai penyelidikan yang mungkin memakan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan terhadap pungutan yang dikenakan pada barang-barang AS oleh mitra dagang lain. 

Targetnya termasuk China, Jepang, Korea Selatan, dan Uni Eropa. Putaran tarif terbaru yang mengguncang pasar dari presiden Republik tersebut telah meningkatkan kekhawatiran akan meluasnya perang dagang global dan mengancam akan mempercepat inflasi AS.

Hal yang dikhawatirkan bahwa tarif dapat menambah inflasi dan mencegah Federal Reserve memangkas suku bunga lebih lanjut, dengan saham AS menambah keuntungan hari itu. Indeks saham global menyentuh rekor tertinggi, dan imbal hasil surat berharga pemerintah AS turun.

Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick mengatakan, pemerintah akan menangani setiap negara yang terkena dampak satu per satu, dan mengatakan studi tentang masalah tersebut akan selesai pada 1 April mendatang. Itu juga merupakan tenggat waktu yang ditetapkan Trump pada hari pertamanya menjabat bagi Lutnick dan penasihat ekonomi lainnya untuk melapor kepadanya dengan rencana untuk mengurangi ketidakseimbangan perdagangan kronis yang dilihat Trump sebagai subsidi AS untuk negara lain.

Trump, yang berkampanye dengan janji untuk menurunkan harga konsumen, mengatakan harga bisa naik dalam jangka pendek sebagai akibat dari langkah-langkah tersebut. “Tarif itu bagus,” kata dia.

Seorang pejabat Gedung Putih, yang berbicara kepada wartawan sebelum acara Trump di Ruang Oval (tempat kerja Presiden AS) mengatakan, pemerintah akan mempelajari negara-negara dengan surplus perdagangan terbesar dan tarif tertinggi terlebih dahulu.

Tarif Trump akan menyamai bea masuk yang lebih tinggi yang dikenakan oleh negara-negara lain, dan akan bertujuan untuk melawan peraturan yang memberatkan, pajak pertambahan nilai, subsidi pemerintah, dan kebijakan nilai tukar yang dapat menimbulkan hambatan terhadap arus produk AS ke pasar luar negeri.

“Mereka secara efektif tidak mengizinkan kami berbisnis. Jadi kami akan menetapkan angka yang wajar. Kami dapat secara akurat menentukan biaya hambatan perdagangan non-moneter ini,” kata Trump.

Terbuka untuk Berbicara 

Pengumuman luas tersebut tampaknya dirancang setidaknya sebagian untuk memicu pembicaraan dengan negara lain. Pejabat Gedung Putih mengatakan Trump akan dengan senang hati menurunkan tarif jika negara lain menurunkan tarif mereka. Tarif baru akan menghindari pendekatan ‘satu ukuran untuk semua’ untuk pungutan yang lebih disesuaikan, meskipun ia tidak mengesampingkan tarif global yang tetap.

“Merupakan suatu kelegaan bahwa pemerintah tidak terburu-buru untuk mengenakan tarif baru, dan kami menyambut baik presiden yang mengambil pendekatan antarlembaga yang lebih bernuansa,” kata Tiffany Smith, wakil presiden perdagangan global di National Foreign Trade Council. 

“Idealnya, proses ini akan menghasilkan kerja sama dengan mitra dagang kami untuk menurunkan tarif dan hambatan perdagangan mereka, bukannya meningkatkan tarif dan hambatan perdagangan kami sendiri,” lanjutnya. 

Trump, yang mulai menjabat pada 20 Januari, telah mengumumkan tarif untuk semua impor baja dan aluminium mulai 12 Maret, mengenakan tarif 10 persen untuk barang-barang dari China, dan menunda tarif yang direncanakan selama 30 hari untuk barang-barang dari negara tetangga Kanada dan Meksiko.

Trump mengatakan pada Senin bahwa ia juga sedang mempertimbangkan tarif terpisah untuk mobil, semikonduktor, dan farmasi. Adapun pada Kamis ia mengatakan tarif mobil akan segera diberlakukan.

“Ini sudah di luar negosiasi. Ini harus ditanggapi dengan sangat serius,” kata Josh Lipsky, direktur Pusat GeoEkonomi Dewan Atlantik dan mantan penasihat Dana Moneter Internasional yang juga bertugas di Gedung Putih Obama.

“Saya pikir setiap negara telah diberi tahu. Dan jika Anda akan menerapkan tarif timbal balik pada skala yang dibicarakannya, ini sebenarnya cara yang akan Anda lakukan,” tambahnya. 

Perdana Menteri India Narendra Modi, yang berada di Washington untuk bertemu dengan Trump, mengawasi pemerintahan yang mengenakan tarif tertinggi pada ekspor AS dari semua mitra dagang utama AS. Trump mengakui hal itu pada Kamis.

Para ahli perdagangan mengatakan, menyusun tarif timbal balik yang diinginkan Trump menimbulkan tantangan besar bagi timnya, yang mungkin menjelaskan mengapa bea masuk terbaru tidak diumumkan lebih awal minggu ini.

Para ahli pun mengatakan Trump dapat beralih ke beberapa undang-undang, termasuk Bagian 122 Undang-Undang Perdagangan tahun 1974, yang hanya akan mengizinkan tarif tetap maksimum 15 persen selama enam bulan, atau Bagian 338 Undang-Undang Tarif tahun 1930, yang memberikan kewenangan untuk bertindak melawan diskriminasi perdagangan yang merugikan perdagangan AS, tetapi belum pernah digunakan.

Trump juga dapat menggunakan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional yang sama yang digunakan untuk membenarkan tarif yang dikenakan pada China dan tertunda untuk Kanada dan Meksiko.

Pejabat Gedung Putih mengatakan bahwa tindakan tersebut dan tindakan lainnya dapat digunakan. 

“Jika tidak ada IEEPA (International Emergency Economic Powers Act), akan diperlukan semacam tindakan lembaga terlebih dahulu sebelum tarif perbaikan perdagangan dapat diberlakukan, tetapi semuanya tampaknya berjalan cepat,” kata Damon Pike, spesialis perdagangan dan kepala divisi AS dari firma akuntansi BDO International, seraya menambahkan bahwa biasanya tarif akan ditetapkan oleh Kongres. 

sumber : Reuters
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Berita Terpopuler