Di Komisi HAM ASEAN, RI Protes Malaysia Terkait Penembakan WNI

REPUBLIKA.CO.ID, LANGKAWI – Wakil Indonesia pada ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), Anita Wahid menyampaikan protes atas penembakan nelayan Indonesia oleh otoritas Malaysia. Pihak Malaysia juga dituntut mengusut tuntas insiden tersebut.

"Kami menyampaikan keprihatinan mendalam atas penembakan yang mengakibatkan dua WNI meninggal dunia. Kami menghormati kedaulatan Malaysia, namun kami juga meminta otoritas Malaysia melakukan penyelidikan menyeluruh atas kejadian tersebut" kata Anita Wahid, pada Jumat (14/02). 

Pernyataan Anita Wahid tersebut disampaikan pada Sidang ke-40 Komisi HAM ASEAN, di Langkawi, Malaysia, 11-14 Februari 2025. Sidang yang dihadiri 10 Negara Anggota ASEAN serta Timor Leste sebagai observer tersebut dipimpin oleh Malaysia sebagai Ketua ASEAN. Anita menambahkan bahwa Indonesia juga meminta kepada otoritas Malaysia untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa depan. 

Tahun lalu, menurut Anita, AICHR atas inisiasi Indonesia baru saja menggelar the 1st ASEAN Dialogue on Human Rights and Policing yang dihadiri para aparat penegak hukum dari ASEAN. Salah satu rekomendasi dalam kegiatan tersebut adalah pentingnya pengarusutamaan HAM dalam praktek penegakan hukum. Tindakan berlebihan terhadap para Pekerja Migran Indonesia tersebut menurut Anita, tidak sesuai dengan semangat yang dihasilkan dari dialog tersebut. 

Anita Wahid jug meminta otoritas penyelidikan Malaysia untuk melakukan investigasi menyeluruh atas kejadian penembakan WNI di Malaysia. “Kami menghormati kedaulatan Malaysia, namun kami juga meminta otoritas Malaysia melakukan penyelidikan menyeluruh atas kejadian tersebut,” kata Anita.

Sebelumnya pada 24 Januari, lima WNI menjadi korban penembakan yang dilakukan oleh aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, Malaysia, yang mengakibatkan dua WNI meninggal dunia.

Penyelidikan atas kejadian tersebut masih terus dilakukan Polisi Diraja Malaysia (PDRM), termasuk memeriksa enam aparat APMM yang diduga terlibat kejadian penembakan tersebut dengan mengenakan pelanggaran Akta Senjata Api 1960. Hasil penyelidikan akan disampaikan kepada KBRI Kuala Lumpur, menurut pernyataan dari Perdana Menteri Malaysia.

Sedangkan di dalam negeri, kementerian/lembaga terkait juga sedang melakukan pendalaman terkait kemungkinan adanya WNI yang melakukan tindakan penyelundupan manusia.

Diketahui bahwa dalam kapal yang membawa WNI tersebut tidak semuanya merupakan penumpang WNI, tetapi ada juga yang secara aktif melakukan penyelundupan manusia ke Malaysia.

AICHR merupakan singkatan dari ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, yaitu Komisi Hak Asasi Manusia Antarpemerintah ASEAN, dan merupakan lembaga hak asasi manusia regional di Asia Tenggara. AICHR dibentuk pada 2009 dan merupakan bagian dari ASEAN, organisasi berbasis aturan dan proses pembangunan Komunitas ASEAN, serta memiliki tujuan untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di wilayahnya.

Janji PM Anwar

Pada Jumat (31/1/2025) Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menitahkan agar kasus tersebut tak merusak hubungan baik dengan Indonesia. Anwar mengatakan, dirinya sudah memerintahkan otoritas kepolisian di Malaysia memastikan pengusutan tuntas kasus tersebut.

“Saya ikuti kenyataan Presiden Prabowo Subianto, yang tentunya prihatin, tetapi minta supaya ada siasatan (penyelidikan) yang rapi,” kata Anwar, Jumat (31/1/2025) yang dikutip Republika dari laman resmi Pejabat Perdana Menteri Malaysia, Sabtu (1/2/2025).

Anwar, pun mengaku sudah mendapatkan laporan awal terkait dengan masalah tersebut. Kasus penembakan lima WNI yang dilakukan personel Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) itu terjadi di perairan Selangor beberapa waktu lalu.

Kasus tersebut Anwar akui menjadi isu nasional di Malaysia, maupun di Indonesia. Kasus tersebut membuat kedua kepala pemerintahan turut bersuara di media-media. APMM adalah satuan bersenjata di bawah Kementerian Dalam Negeri-Polisi Diraja Malaysia.

Anwar mengungkapkan, APMM sebelum peristiwa melakukan penyelidikan terkait dugaan penyelundupan manusia dari Indonesia ke perbatasan Malaysia. “(APMM) cuba mengangkap orang-orang terlibat yang masuk keluar tanpa kebenaran, tanpa visa. Jadi ini berlaku penyelundupan,” kata Anwar.

Pun dari laporan yang diterimanya, aksi-aksi penyelundupan manusia untuk tenaga kerja tersebut, melibatkan para cukong-cukong yang bekerja sama di Indonesia, pun juga di Malaysia. “Sindikat bawa orang masuk keluar, tauke-tauke besar terlibat sama ada Indonesia atau Malaysia,” ujar Anwar.

Saat upaya penangkapan yang dilakukan APMM para pelaku disebut melakukan perlawanan. “Ada tuduhan diganggu pasukan keselamatan, berlaku tembakan, dan ada warga negara Indonesia yang meninggal dunia dan cidera,” kata Anwar.

Tapi kata Anwar, apapun latar belakang ceritanya, agar kasus tersebut dapat terungkap. Menurut Anwar, agar Kepolisian Diraja Malaysia tetap mengusut tuntas kasus penyelundupan manusianya. Pun juga mengusut tuntas kasus penembakan yang dilakukan oleh personel keamanannya. Anwar menegaskan, agar kepolisian tak melindungi siapapun yang terlibat.

“Indonesia adalah negara sahabat. Jadi saya ingin bagi jaminan siasatan kita akan cukup rapi, cukup telus (terbuka), dan tidak untuk melindungi sesiapa,” kata Anwar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika