Hamas: Israel Terus Gagal Memenuhi Kewajiban Gencatan Senjata

REPUBLIKA.CO.ID, GAZA CITY — Kelompok Perlawanan Palestina, Hamas, menyatakan, pihaknya masih menunggu Israel untuk menerapkan semua ketentuan protokol kemanusiaan yang terkait dengan gencatan senjata di Gaza.

Hamas pun menegaskan kembali kesiapan mereka untuk sepenuhnya menjalankan kesepakatan gencatan senjata itu dalam semua tahapannya.

Dalam sebuah pernyataan pada Kamis (20/2), juru bicara Hamas, Abdul Latif Al Qanoua, menegaskan bahwa kelompok tersebut bersiap untuk menindaklanjuti komitmennya sesuai dengan kesepakatan. Meski demikian, Al Qanoua menuduh Israel gagal memenuhi kewajibannya, terutama terkait kondisi kemanusiaan di Gaza.

Hamas melaporkan beberapa pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut, termasuk serangan Israel yang menyebabkan korban jiwa di pihak Palestina dan keterlambatan dalam mengizinkan warga sipil yang mengungsi untuk kembali ke Gaza utara.

Hamas juga menuduh Israel menghalangi bantuan kemanusiaan penting, termasuk bahan-bahan untuk pendirian tempat tinggal, bahan bakar, dan peralatan pembersihan puing yang diperlukan untuk mengambil jenazah.

Selain itu, Hamas menyatakan bahwa masuknya pasokan medis serta bahan untuk pemulihan rumah sakit dan infrastruktur kesehatan di Gaza telah tertunda secara signifikan.

Al Qanoua juga menuduh Israel menggunakan senjata yang dilarang secara internasional terhadap warga sipil Palestina, sementara pada saat yang sama menuntut perlucutan senjata perlawanan Palestina. Dia menyerukan pembentukan komite internasional untuk menyelidiki kejahatan perang yang dilakukan Israel di Gaza.

Hamas menegaskan kembali komitmennya terhadap kesepakatan gencatan senjata selama Israel mematuhinya. Namun, Al Qanoua mencatat bahwa negosiasi untuk tahap kedua perjanjian gencatan senjata belum dimulai.

Meski demikian, Hamas tetap siap untuk terlibat dalam pembicaraan berdasarkan ketentuan perjanjian tersebut. Ia menuduh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sengaja mengulur waktu pelaksanaan tahap kedua dari kesepakatan gencatan senjata.

Sementara itu, Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, mengatakan dalam siaran pers bahwa kelompok tersebut telah menunjukkan tingkat fleksibilitas tertinggi dalam merumuskan pendekatan politik dan administratif untuk mengelola pemerintahan Gaza dalam berbagai dialog, terutama dengan Mesir.

Qassem mencatat di antara pendekatan tersebut adalah menyetujui pembentukan pemerintahan konsensus nasional serta penerimaan penuh Hamas terhadap usulan Mesir mengenai Komite Dukungan Masyarakat.

"Hamas akan terus memprioritaskan kepentingan tertinggi rakyat Palestina dalam semua keputusan terkait pemerintahan Gaza pascaperang, memastikan bahwa keputusan tersebut tetap dalam kerangka konsensus nasional dan bebas dari campur tangan pendudukan atau Amerika Serikat," tambahnya.

Hamas juga menyerukan Liga Arab untuk mendukung sikap ini dan mencegah proyek-proyek yang dapat mengancam keamanan nasional Arab.

Ikuti Whatsapp Channel Republika