Danantara Resmi Diluncurkan Hari Ini, Siapa Saja Bosnya?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Danantara diluncurkan secara resmi hari ini pada Senin (24/2/2025) pada pukul 10.00 WIB di Istana Negara, Jakarta. Presiden RI Prabowo Subianto memimpin langsung peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara sekaligus mengumumkan siapa saja para pemimpin yang akan mengelolanya.

Menurut informasi yang diterima Republika, Danantara akan dipimpin oleh tiga orang direksi yang terdiri dari Chief Executive Officer (CEO), Chief Operating Officer (COO), dan Chief Information Officer (CIO). Board of Danantara atau dewan direksi ini akan bertanggung jawab langsung pada Presiden.

Selain bertanggung jawab pada Presiden, bos Danantara juga bertanggung jawab pada Dewan Pengawas, Dewan Penasihat, dan Oversight and Accountability Committee. Informasi yang beredar menyebut posisi CEO akan diisi oleh Rosan Roeslani yang kini menjabat Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM.Posisi COO akan diisi oleh Dony Oskaria yang saat ini menjabat Wakil Menteri BUMN dan CIO adalah Pandu Patria Sjahrir. 

Selain posisi Direksi, Danantara juga akan diperkuat dengan sejumlah jabatan teknis. Seperti pada Corporate Communication & Stakeholders berisi tiga posisi yakni Internal Audit, Human Resource dan CEO Office.

Kemudian, posisi Chief of Legal & Risk Management, Asset Management, Investment Management, Chief Financial Officer, Risk Committee, dan Investment & Portfolio Committee. 

Dewan Pengawas yang digadang-gadang akan dipimpin oleh Menteri BUMN, Erick Thohir akan memiliki tiga komite yakni Audit, Remuneration & HC, dan Ethical. 

Sebelumnya, pada Jumat (21/2/2025), Presiden Prabowo sempat memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan beberapa pejabat negara untuk santap siang bersama.

Beberapa pejabat yang diajak makan siang itu, di antaranya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

Hadir pula Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria.

Selain itu, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Kepala BIN M. Herindra, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudiyanto, Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa, dan keponakan Luhut Binsar Pandjaitan, Pandu Sjahrir.

Danantara, yang akan menjadi sovereign wealth fund Indonesia, disebut-sebut mengelola aset senilai lebih dari 900 miliar dolar AS. Sementara itu, proyeksi dana awal untuk Danantara mencapai 20 miliar dolar AS.

Dana-dana yang dikelola oleh Danantara, kata Presiden dalam acara World Governments Summit pada tanggal 14 Februari 2025, akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan produksi pangan.

Sementara itu, Presiden Prabowo saat menghadiri acara partainya pada tanggal 15 Februari 2025 juga meminta mantan-mantan presiden dan pimpinan organisasi keagamaan untuk ikut mengawasi pengelolaan Danantara.

"Danantara adalah kekuatan energi masa depan, dan ini harus kita jaga bersama. Oleh karena itu, saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini. Saya juga berpikir kalau perlu pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan mungkin dari KWI, dan sebagian lain-lain ikut juga membantu mengawasi," kata Prabowo.

Diketahui, gagasan pembentukan super holding company (SHC) bagi BUMN telah lama dibahas sejak 2007. Model seperti Khazanah Nasional Malaysia, Temasek Holdings Singapura, hingga SASAC China menjadi referensi utama dalam merancang Danantara. Namun, berbeda dengan Temasek dan Khazanah yang berbentuk limited company, Danantara tetap merupakan badan pemerintah, yang membuka peluang intervensi politik melalui DPR.

Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence (IEI), Sunarsip menilai Danantara sebaiknya mengadopsi model investasi China, di mana laba BUMN sepenuhnya diinvestasikan kembali untuk memperbesar skala usaha dan meningkatkan kontribusi ekonomi. Namun, pendekatan ini berpotensi mengurangi pemasukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp 85 triliun per tahun.

“Pemerintah perlu menyeimbangkan antara pembentukan kapital (capital formation) dengan kesejahteraan (welfare),” tambahnya.

Untuk menjaga keseimbangan ini, ia mengusulkan struktur Two-Tier dalam kebijakan dividen BUMN. Skema ini mencakup komponen tetap yang dialokasikan ke APBN serta komponen variabel yang dapat digunakan untuk investasi Danantara dan investor publik.

Sebagai perbandingan, sebelum SASAC didirikan pada 2003, China menerapkan kebijakan dividen nol persen agar keuntungan BUMN bisa direinvestasikan sepenuhnya. Pendekatan ini memungkinkan pertumbuhan ekonomi lebih dari 8 persen dalam dua dekade sejak 1990-an. Namun, setelah privatisasi BUMN di China, kebijakan dividen berubah untuk menarik minat investor publik. Indonesia dapat mempertimbangkan model serupa, tetapi tetap harus menjaga stabilitas fiskal negara.

Selain itu, Sunarsip menekankan pentingnya mengevaluasi efektivitas Indonesia Investment Authority (INA) sebelum Danantara mulai beroperasi penuh. Jika INA belum memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi, Danantara harus menerapkan strategi yang lebih efektif agar tidak hanya menjadi birokrasi tambahan dalam pengelolaan investasi negara.

Ia juga mengingatkan bahwa meskipun Danantara memiliki potensi besar, tata kelola yang transparan dan akuntabel tetap menjadi faktor krusial dalam keberhasilannya. “Hukum tetap memiliki kewenangan menyentuh kerugian BUMN apabila kerugian tersebut terbukti, misalnya karena kecurangan (fraud),” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika