Benarkah Danantara 'Kebal Hukum', Bahkan tidak Bisa Diaudit BPK?

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Dian Fath Risalah, Eva Rianti, Antara

Seiring dengan pendirian Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), muncul isu bahwa badan pengelola investasi dengan nilai aset kelola hingga 900 miliar dolar AS 'kebal hukum' dan bahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak bisa melakukan audit. Merespons isu itu, Kepala BPI Danantara Rosan P. Roeslani membantahnya.

"Tidak ada yang kebal hukum di negara ini. Jadi, KPK bisa periksa Danantara, apalagi kalau ada tindakan yang yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa," kata Rosan menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers selepas acara peresmian BPI Danantara di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Sementara itu, Rosan menyebut Danantara juga dapat diaudit BPK. Terutama untuk penggunaan APBN terkait dengan program kewajiban layanan publik (PSO).

"Itu juga bisa diaudit untuk perusahaan-perusahaan yang ada PSO. Jadi, berita Danantara kebal hukum ini harus diluruskan karena semua itu ikut awasi kami," kata Rosan.

Dalam sesi jumpa pers yang sama, Rosan menilai Danantara merupakan badan yang paling banyak diawasi karena semua terlibat, dan dirinya sebagai Kepala BPI Danantara melapor langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

"Kami lapor langsung kepada Bapak Presiden. Itu tidak ada yang paling, lebih tinggi lagi laporan pertanggungjawabannya kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden otomatis akan dibantu oleh seluruh perangkatnya untuk memastikan kami bisa berjalan dengan baik, dan ini saya meyakini juga akan melibatkan semua pihak dan seluruh perangkatnya," sambung Rosan.

Rosan lantas menjelaskan bahwa Danantara punya sistem pengawasan berlapis. Ia menegaskan komitmennya menjaga Danantara tetap terbuka dan transparan.

"Kami mempunyai struktur organisasi yang berlapis. Selain ada Dewan Pengawas, ada Dewan Penasihat, ada Oversight Committee juga, pemantau, ada Komite Audit, Komite Investasi, Komite Etik, dan masih ada lagi yang lainnya untuk memastikan bahwa kami menjalankan perusahaan ini dengan baik dan benar," kata Rosan.

Pada Senin, Presiden Prabowo meresmikan pembentukan BPI Danantara di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta. Dalam struktur organisasi BPI Danantara, Presiden Prabowo menunjuk Rosan P. Roeslani sebagai pimpinan BPI Danantara atau CEO Danantara. Rosan saat ini masih menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM.

Rosan dibantu oleh Pandu Sjahrir sebagai chief investment officer (CIO) yang bertugas mengelola holding investasi dan Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria sebagai chief operating officer (COO) yang bertugas mengelola holding operasional. Presiden Prabowo juga menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara, Muliaman Hadad sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawas, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai anggota Dewan Pengawas.

Dalam struktur Dewan Penasihat BPI Danantara, ada presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan presiden ke-7 RI Joko Widodo. Selain itu, Komite Pengawas BPI Danantara terdiri atas BPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), KPK, Kejaksaan Agung, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan lembaga lainnya.

Danantara ditargetkan menjadi salah satu sovereign wealth fund (SWF) terbesar di dunia, dengan proyeksi pengelolaan aset mencapai lebih dari 900 miliar dolar AS atau sekitar Rp 14.611 triliun. Salah satu sumber utama pendanaan Danantara berasal dari aset-aset tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) besar yang dikonsolidasikan untuk memperkuat investasi strategis nasional.

Pemerintah menargetkan dana awal sebesar 20 miliar dolar AS atau sekitar Rp 325 triliun, yang berasal dari efisiensi anggaran APBN dan dividen BUMN. Selain itu, modal awal Danantara diproyeksikan mencapai paling sedikit Rp 1.000 triliun, dengan dana yang dihimpun secara bertahap hingga Rp 750 triliun dari berbagai sumber internal negara. 

Menanggapi kekhawatiran penyalahgunaan dana di Danantara, Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara Dony Oskaria menegaskan, Danantara akan dikelola dengan transparansi penuh. Ia menekankan bahwa sovereign wealth fund ini tidak akan menggunakan modal yang berasal dari dana masyarakat, melainkan berasal dari aset BUMN dan efisiensi anggaran negara.

"Tadi kan sudah dapat penjelasan mengenai Danantara, pengawasan yang berlapis, dan bukan uang masyarakat yang dipakai untuk modal," ujarnya di Jakarta, Senin (24/2/2025).

Dony menegaskan, perbankan nasional saat ini dalam kondisi yang sangat baik dan solid. "Bahkan salah satu bank kita adalah yang terbaik di ASEAN. Ini harus disampaikan ke masyarakat," tambahnya.

Lebih lanjut, Dony menjelaskan bahwa seluruh BUMN akan masuk ke dalam struktur Danantara, bukan hanya tujuh BUMN tertentu. Konsolidasi ini ditargetkan selesai sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Maret 2025, dengan sektor yang dikonsolidasikan mencakup BUMN pangan hingga BUMN aviasi.

Untuk menenangkan kekhawatiran publik, Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa juga memberikan jaminan bahwa dana masyarakat di perbankan nasional tetap aman. "Tidak perlu ada kekhawatiran atau penarikan dana dari bank. Pertama, bank kita aman. Kedua, dana masyarakat dijamin oleh LPS," tegasnya.

Purbaya menyoroti transparansi pengelolaan Danantara dengan mengutip pernyataan Presiden Prabowo dalam pidatonya. "Ada banyak orang yang meragukan transparansi, tapi Pak Presiden tadi mengatakan, 'bisa diaudit dengan siapa saja'. Itu artinya pengawasan akan tetap didorong," jelasnya.

Dengan adanya sistem audit terbuka ini, masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir. "Kalau bisa diaudit dengan siapa saja, artinya transparansi akan tetap terjaga dan Danantara dikelola secara profesional," tegasnya lagi.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini menyoroti pengawasan terhadap BPI Danantara yang melibatkan Presiden RI terdahulu serta penasihat global. Menurutnya, keterlibatan orang-orang penting tersebut semestinya bisa menjadi tameng antisipasi terjadinya korupsi di lembaga tersebut.

“Danantara sendiri dari pihak pemerintah sudah berusaha pengawasnya lengkap, bahkan sampai ke DPR, walaupun dana itu terpisah dari APBN. Dan diantara dewan itu ada pengawas global nanti direncanakan Tony Blair, dan juga di situ ikut Pak SBY dan Jokowi. Kalau ada nama tiga presiden di situ dan masih ada korupsi itu keterlaluan, jadi nama-nama besar itu penting,” kata Didik dalam Diskusi Publik Indef bertajuk ‘Danantara: Bagaimana dan Untuk Siapa?’ yang digelar secara daring, Senin (24/2/2025).

Didik menekankan bahwa fondasi dari Danantara sebagai soverign wealth fund (SWF) anyarnya Indonesia adalah kepercayaan (trust). Sebab, dana jumbo yang dipergunakan oleh Danantara dari kumpulan perusahaan besar hingga kini masih menjadi persoalan akan dibawa kemana. Terlebih jika ada ikut campur kepentingan politik.

“Kalau ada Danantara sekaligus masuk cawe-cawe politik, itu sangat berat,” ungkapnya.

Didik mengatakan, Danantara harus fokus pada visi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju ke target Presiden Prabowo yakni 8 persen. Danantara harus bisa mengajak investor-investor, baik dalam negeri maupun luar negeri untuk bisa menguasai internasional dan memiliki daya saing yang kuat.

“Yang paling penting untuk digerakkan Danantara adalah sumber daya alam, industrialisasi yang punya nilai tinggi,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika