Sumber Dana Danantara Terungkap, Bukan dari Bank BUMN, Tapi Dividen
Dana Danantara berasal dari dividen setiap tahun yang dihasilkan oleh semua BUMN.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Chief Executive Officer (CEO) atau Kepala Eksekutif Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani menegaskan sumber dana dari badan yang dipimpinnya berasal dari dividen yang diperoleh BUMN setiap tahun, bukan dari dana perbankan BUMN yang selama ini membuat masyarakat resah.
Rosan dalam Indonesia Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu (26/2/2025), menjelaskan dana yang digunakan untuk investasi oleh BPI Danantara adalah dividen tahunan yang dihasilkan oleh seluruh BUMN, dan bukan dari operasional atau dana yang ada di bank BUMN.
"Dana yang kita dapatkan, ini kan adalah dana dari dividen setiap tahun yang dihasilkan oleh semua BUMN ini. Nah ini biar pemahamannya sama dulu nih. Jadi kita investasi ini di level Danantara ini, bukan kita ambilin dari misalnya operasional BUMN, bukan, salah. Ini pengertian yang benar-benar salah," katanya.
Ia menekankan anggapan terkait dana yang digunakan berasal perbankan seperti Bank Mandiri atau Bank BNI untuk investasi adalah pemahaman yang keliru dan tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan BPI Danantara. "Biar ini sama dulu nih, clear dulu, bukan kita bilang oh dana bank-bank diambilin untuk investasi, dari dana masyarakat, itu benar-benar sangat-sangat menyesatkan," tegasnya.
Menurut Rosan, dana yang diperoleh bukanlah dana masyarakat yang ada di bank BUMN, tetapi dividen yang sebelumnya disetorkan ke Menteri Keuangan dan sekarang dikelola secara mandiri oleh Danantara. "Nanti duit dari Bank Mandiri, Bank BNI, kita ambilin buat investasi, itu adalah pengertian yang salah, salah total. Justru kita bisa berinvestasi dari dividen dari keuntungan yang dibagikan kepada yang selama ini diberikan kepada Menteri Keuangan. Sekarang dapat kami kelola sendiri, untuk apa? Untuk investasi," jelasnya.
Rosan juga menjelaskan bahwa dengan pengelolaan dana dividen yang lebih terstruktur, BPI Danantara dapat lebih optimal dalam melakukan investasi, terutama di sektor-sektor strategis seperti energi dan ketahanan pangan. "Kita bisa investasikan ke bidang-bidang tentunya hilirisasi, energi baru terbarukan, ketahanan pangan, ketahanan energi, yang intinya mempunyai dampak yang besar terhadap perekonomian Indonesia," ucapnya.
Rosan menambahkan bahwa pengelolaan dana investasi dilakukan dengan hati-hati dan transparan, bukan hanya keputusan sepihak, melainkan melalui proses yang melibatkan berbagai pihak dalam struktur organisasi Danantara.
Dalam proses pengelolaan investasi, BPI Danantara memiliki komite investasi yang terdiri atas berbagai level, termasuk CEO, Chief Investment Officer, hingga pengawas internal yang bertugas memastikan prinsip kehati-hatian. Pengelolaan yang berlapis ini dimaksudkan untuk menjaga efisiensi dan produktivitas dalam menjalankan investasi, sembari tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian yang sangat penting dalam sektor ini.
Rosan menegaskan dengan struktur pengawasan yang jelas, BPI Danantara dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia, seperti penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan sektor energi baru terbarukan. "Jadi ini memang kita buat berlapis untuk asas kehati-hatian, kita selalu utamakan. Tapi tanpa mengurangi dari segi efisiensi dan juga produktivitas," katanya.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro membenarkan semua Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) bakal dikelola Danantara pada Maret 2025. “Ya, menurut keterangan kan per Maret nanti semuanya (BUMN) masuk,” kata Bambang saat ditemui wartawan dalam acara Digital Economic Forum di Jakarta, Selasa (25/2/2025) lalu.
Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan Danantara sebagai Sovereign Wealth Funds (SWD) di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin lalu (24/2/2025). Danantara akan mengelola aset hingga lebih dari 900 miliar dolar AS, dengan proyeksi dana awal mencapai 20 miliar dolar AS. Danantara akan memegang dua holding, yakni operasional yang dipimpin oleh Dony Oskaria yang juga Wakil Menteri BUMN, serta bidang investasi yang dipimpin oleh Pandu Sjahrir.
Presiden Prabowo juga menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara, yang dibantu Wakil Ketua Dewan Pengawas Muliaman Hadad. Adapun Wakil Menteri BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan, untuk langkah awal pemerintah baru memasukkan tujuh perusahaan pelat merah ke Danantara, yakni Bank Mandiri, BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia dan MIND ID.
“Sebelum RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) harus sudah diinbrengkan ke Danantara. (RUPS) bulan Maret ini, akhir Maret sudah masuk,” ujar Dony.
Pada kesempatan yang sama, Bambang menegaskan bahwa efisiensi anggaran Rp300 triliun yang disebut Presiden Prabowo Subianto bukanlah suntikan modal operasional untuk Danantara, melainkan ditujukan untuk diinvestasikan.
Ia menjelaskan, Danantara sudah memiliki modal dari aktivitas perusahaan-perusahaan BUMN yang dinaungi saat ini. Superholding tersebut dibentuk dengan mengalihkan kepemilikan saham BUMN yang sebelumnya dikuasai Kementerian BUMN menjadi langsung di bawah Danantara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika