Banjir Mengguyur, Rakyat Tergusur, Butuh Solusi Manjur
Banjir terjadi lagi. Kebijakan mengenai alih fungsi lahan dipertanyakan menjadi penyebabnya.
Banjir Mengguyur, Rakyat Tergusur, Butuh Solusi Manjur
Oleh. Rochma Ummu SatirahBanjir terjadi lagi setelah hujan deras di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekase sejak Senin, 3 Maret 2025. Beberapa pihak pun kemudian mempertanyakan penyebab meluapnya sungai sampai menyebabkan banjir yang berdampak pada pemukiman, stasiun, dan juga mall. Penyebab BanjirBanjir yang terjadi ini sampai merendam area pemukiman setinggi 3 meter. Anggota Komisi 4 DPR RI, Firman Subagyo menuding bahwa yang menjadi pemicu banjir kali ini adalah adanya program pembukaan lahan 20 juta hektar hutan menjadi lahan untuk pangan energi dan air.
Pembukaan hutan menjadi lahan di Puncak Bogor ini membuat kawasan hutan menjadi gundul sehinga air hujan tak bisa terserap dengan baik (tirto.id/6-03-2025).Selanjutnya, Firman juga menghimbau agar pemerintah berhenti melakukan program bagi-bagi lahan hutan. Pembukaan hutan menjadi lahan ini telah membuat ekosistem menjadi rusak karena mayoritas digunakan menjadi lahan pertanian dan galian untuk penambangan golongan C atau galian C.Pembangunan yang dilakukan seakan abai pada aspek pelestarian lingkungan dan keselamatan manusia.
Semua tetap dilakukan demi mengejar keuntungan maksimal. Hutan yang seharusnya difungsikan untuk menjadi area serapan dan penopang air di kawasan Puncak ini telah hilang dan berubah fungsi menjadi lahan pertanian. Hal ini juga menghilangkan fungsinya untuk mencegah terjadinya banjir.Kalau sudah terjadi banjir seperti ini, tentu banyak pihak yang dirugikan secara material dan immaterial. Kerusakan lingkungan juga nyata terjadi di depan mata. Rakyat pun menjadi korban atas kebijakan yang kurang tepat ini.Arah Kebijakan yang Tak TepatKebijakan pembangunan dalam hal alih fungsi hutan ini menunjukan bagaimana penguasa tidak memprioritaskan kepentingan rakyatnya.
Justru yang diutamakan adalah kepentingan para pemilik modal yang berniat mempergunakan lahan tersebut. Tak ada lagi pertimbangan mengenai aspek lingkungan sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan. Inilah wajah kapitalisme yang menjunjung tinggi nilai materialism dalam penerapannya tanpa mempertimbangkan dampak bagi rakyatnya. Penguasa juga dengan mudah mendukung korporate menjalankan bisnis mereka tanpa melihat nasib rakyat. Pemerintah yang harusnya mengutamakan kepentingan rakyat dan menjaga rakyatnya agar tidak mendapatkan kesengsaraan justru melakukan sebaliknya. Hasil kebijakan yang tak tepat ini telah merugikan secara finansial, moral, dan bahkan jiwa.
Arah Pembangunan dalam IslamTujuan pembangunan adalah untuk memudahkan kehidupan manusia dan menjaga kelestarian alam. Islam mengharuskan adanya pembangunan yang dijalankan menurut konsep syar’i. Konsep pertama terkait dengan keberadaan dari penguasa. Penguasa hadir untuk menjalankan fungsinya sebagai roin atau pengurus urusan rakyat. Bukan untuk mendapatkan keuntungan semakimal mungkin untuk diri sendiri dan kelompok. Penguasa bertanggung jawab menjalankan amanah ini karena kelak akan ada pertanggungjawaban terhadap amanah yang telah diberikan.Kedua, konsep pembangunan dijalankan dengan prinsip syariah.
Pembangunan dalam negeri ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat bukan untuk kepentingan investor apalagi bagi-bagi jatah.Hal selanjutnya yang menjadi perhatian adalah kelestarian lingkungan yang akan menjadi hal yang sangat dipertimbangkan oleh Khilafah. Hal ini karena adanya larangan bagi manusia agar tidak manusia merusak alam.
Allah Taala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 205 yang artinya, “Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.” (QS. Al-Baqarah ayat 205)Islam juga memerintahkan bahwa pembangunan tak semata bernilai ekonomi dan ekologi saja. Tapi, pembangunan harus bervisi ibadah yakni pembangunan harus bisa menunjang visi penghambaan kepada Allah Taala.
Jika ada satu proyek pembangunan bertentangan dengan aturan Allah ataupun membuat terzaliminya manusia, maka pembangunan itu tidak harus dihentikan. Dengan paradigm yang tepat ini, pembangunan harus diawali dengan pengkajian terkait apa saja yang dibutuhkan rakyat dari pembangunan ini. Negara juga akan menunjuk tim ahli untuk melakukan pengkajian tentang kebutuhan rakyat ini serta membuat skala prioritas akan urgensi kebutuhan yang ada.
Pengkajian yang dilakukan mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan, geografi serta aspek lain yang terkait. Semuanya untuk memastikan bahwa kelak tidak akan ada efek negatif dari pembangunan yang dilakukan.Semua hal ini tercakup dalam mitigasi bencana yang kuat demi mencegah adanya kerusakan lingkungan dan kerugian bagi rakyat. Semuanya dilakukan dengan berlandas pada keimanan kepada Allah dan pemahaman akan amanah dari Allah terhadap amanah yang telah diberikan.
Tak ada persekongkolan dengan korporate demi keuntungan pribadi atau kelompok.Tentunya, pembangunan seperti ini hanya bisa dilakukan oleh satu negara yang menerapkan aturan Islam secara menyeluruh dalam aspek kehidupannya. Sehingga akan mampu menciptakan kehidupan yang sejahtera dan penuh barokah. Insyaallah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika