Yogyakarta Pionir Birokrasi Masa Depan, MenpanRB: Prestasi Rerata Nilai A
Yogyakarta harus terus berinovasi.
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menilai Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki capaian reformasi birokrasi yang sangat baik sehingga berpeluang menjadi pionir birokrasi masa depan di Indonesia.
"DIY punya peluang baru, yaitu menjadi pionir birokrasi di masa depan," ujar Rini Widyantini saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Daerah (Rakordal) TW I 2025 Pemda DIY di Gedhong Pracimasana, Kepatihan, Yogyakarta, Senin malam.
Rini mengatakan Pemda DIY selama ini telah mencatatkan prestasi rata-rata nilai reformasi birokrasi yang sangat baik dengan predikat A.
Selain itu, indeks ber-AKHLAK ASN DIY juga dinilai cukup sehat meski menurutnya masih terdapat ruang untuk perbaikan.
Karena itu, dia menekankan perlunya strategi pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk memperkuat keunggulan DIY di masa depan.
Menurut Rini, ada tujuh sektor prioritas pengembangan SDM yang dikelompokkan ke dalam empat bidang utama, yakni kompetensi digital dan inovasi, sosial dan budaya, adaptasi perubahan serta kolaborasi, dan pemahaman ekonomi hijau untuk mendukung keberlanjutan wilayah.
"Strategi pengembangan kompetensi untuk ASN, tentunya, dan ini perlu kita lakukan untuk mendapatkan pemimpin yang transformasional yaitu pemimpin yang mampu menggerakkan, menginspirasi, serta mempercepat perubahan," jelasnya.
Ia juga mendorong percepatan transformasi digital di sektor pelayanan publik DIY yang meskipun sudah menunjukkan capaian positif melalui nilai baik dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), masih perlu peningkatan pada aspek mindset, proses bisnis, dan integrasi layanan.
"Mari kita wujudkan ASN yang kompeten, yang berdaya saing, kemudian birokrasi yang kolaboratif dan melayani, serta pelayanan publik yang terhubung dengan cepat dan berakar kepada kebutuhan masyarakat. Mari bersama-sama kita wujudkan DIY sebagai lentera reformasi birokrasi," kata dia.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan DIY telah memiliki modal kuat untuk membangun birokrasi yang profesional dan lincah.
Capaian reformasi birokrasi Pemda DIY hingga 2024 mendapat predikat A, SAKIP tingkat nasional dengan predikat AA untuk ketujuh kalinya, serta berbagai penghargaan lain seperti penerapan sistem merit terbaik hingga indeks profesionalitas ASN terbaik secara nasional.
Namun, Sultan mengingatkan tantangan yang tengah dihadapi, yakni semakin menuanya ASN di lingkungan Pemda DIY dengan 40 persen ASN berada dalam kelompok usia tua dan 21 persen di antaranya akan segera pensiun.
Selain itu, keterbatasan kapasitas fiskal daerah juga menjadi kendala dalam meningkatkan kompetensi pegawai.
"Menyikapi hal itu, saya berharap seluruh ASN Pemda DIY segera bertransformasi menjadi 'smart' ASN yang pandai menguasai teknologi informasi, berjiwa wirausaha, memiliki literasi bahasa asing yang baik, berjejaring luas, dan ramah serta responsif dalam melayani masyarakat," ujar Sultan HB X.
Pemda berkinerja tertinggi
Pemerintah Kota Yogyakarta meraih penghargaan penyelenggaraan pemerintahan daerah berkinerja tinggi secara nasional di Hari Otonomi Daerah (Otda) XXIX Tahun 2025, Jumat.
Penghargaan diberikan dalam Upacara Peringatan Hari Otda XXIX di Balikpapan, Kalimantan Timur, kepada Pemerintah Kota Yogyakarta bersama 10 kota lainnya di Indonesia.
"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," ujar Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan usai menerima penghargaan tersebut di Balikpapan, Kaltim, sebagaimana keterangan tertulis yang diterima di Yogyakarta, Jumat.
Wawan menuturkan bahwa capaian tersebut merupakan buah kerja kolektif seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.
Dia berharap penghargaan berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) tahun 2024 itu dapat mendorong peningkatan kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) pada tahun mendatang.
"Kami berharap pada tahun depan LPPD Kota Yogyakarta bisa jauh lebih baik lagi daripada capaian saat ini," ujar dia.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Yogyakarta Subarjilan menjelaskan bahwa EPPD menilai dua aspek utama yakni kinerja makro dan capaian indikator kinerja kunci (IKK) dalam LPPD.
Pemerintah kabupaten/kota, kata dia, harus mengisi data dari 126 indikator yang mencakup berbagai urusan pemerintahan.
"Untuk Kota Yogyakarta, capaian tinggi terlihat pada urusan pendidikan, kesehatan, dan sosial," kata Subarjilan.
Dia menyebutkan pada urusan pendidikan, indikator partisipasi warga dalam PAUD, pendidikan dasar, dan menengah pertama menunjukkan capaian tinggi.
Di bidang kesehatan, capaian 100 persen diraih pada pelayanan ibu hamil, persalinan, skrining kesehatan sesuai standar, serta penanganan penderita diabetes. Sementara pada urusan sosial, kebutuhan dasar penyandang disabilitas, anak, dan lansia terlantar telah terpenuhi secara optimal.
Wakil Mendagri Bima Arya dalam sambutan daring yang disiarkan melalui kanal YouTube Kemendagri RI menyampaikan apresiasinya kepada daerah-daerah penerima penghargaan.
Ia berharap pemerintah daerah tidak berhenti melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
"Tantangan otonomi daerah hari ini adalah tantangan memajukan sumber daya manusia dan membangun sistem meritokrasi di semua tingkatan dalam unsur pemerintah daerah. Sentralisasi dan desentralisasi bukan soal kewenangan pembagian kekuasaan. Tapi persoalan sinkronisasi dan sinergi untuk pengembangan potensi daerah dan kesejahteraan rakyat," ujar Bima Arya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika