DPD: Pemerintah harus Mengubah Pendekatan Daratan Menjadi Kelautan

Yogi Ardhi/Republika
DPD
Rep: c57 Red: Muhammad Hafil

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPD RI asal Maluku, Jacob Jack Ospara, menyatakan kebijakan pemerintah selama ini lebih menggunakan pendekatan daratan atau kontinental daripada pendekatan kemaritiman atau lautan.


"Sejak 1957, Dunia internasional telah mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan berdasarkan "United Nations Convention of the Law of the Sea (UNCLOS)"," tutur Jacob kepada Republika, Senin (4/8), di Gedung DPD RI.

Namun, kebijakan pemerintah sejak awal kemerdekaan tidak tepat karena menggunakan pendekatan daratan dalam program pembangunan negara.

Menurut Jacob, upaya pengesahan RUU Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah Kepulauan (PPdDK)bertujuan untuk mewujudkan 'affirmasi' (dukungan) pembangunan di daerah kepulauan. 

RUU PPdDK juga bertujuan mengkoreksi pendekatan daratan dengan pendekatan kelautan dalam pembangunan Indonesia di masa depan....!

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler

Secara Mengejutkan Kalah Hitung Cepat oleh Andra Soni di Banten, Ini Respons Tim Airin

Hasil Sementara, Jagoan Keluarga Atut Bertumbangan di Pilkada Banten

Jagoan PDIP Kalah di Banten, Megawati Singgung Intimidasi Aparat

Mengejutkan, Airin Hampir Pasti Tumbang di Banten, Ini Pernyataan Resmi Andra Soni-Dimyati

Selain Jakarta, Calon PDIP Babak Belur di Provinsi Besar dalam Hitung Cepat, Ini Daftarnya

Pilkada 2024, Akhir dari Dua Dekade Hegemoni PKS di Kota Depok?

Ini Hasil Quick Count Pilkada Sumsel Versi LSI

Nasihat Ibnu Abbas: Jaga Lisan dan Pertemanan

Ini Hasil Quick Count Pilkada Sumbar Versi Voxpol

Begini Cerita Terpukulnya Pasukan Andika-Hendi Melihat Hasil Hitung Cepat Pilgub Jateng