DPD RI Desak Agar UU Pangan Dikaji Ulang

Republika/ Tahta Aidilla
Suasana aktifitas pedagang Sembako di pasar Tradisonal, Tebet, Jakarta, Selatan, Jumat (26/6).
Rep: Eric Iskandarsjah Z Red: Dwi Murdaningsih

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Ahmad Nawardi mendesak agar undang-undang (UU) tentang pangan dikaji ulang. Menurutnya, UU itu mengarah pada pengaturan pangan yang liberal.

"UU pangan terlalu liberal. Ini sudah kebablasan," katanya dalam Dialog Kenegaraan bertema "Reshufle: Solusi Stabilkan Gejolak Harga Pangan? Rabu (19/8).

Terutama, lanjut Senator dari Jawa Timur itu, peraturan terkait kebijakan impor pangan. Ia mengatakan, kebijakan impor saat ini telah mengganggu keberlangsungan usaha pangan dalam negeri. "Dalam sepuluh tahun terakhir, angka impor pangan meningkat drastis," ujar dia.

Oleh karena itu, ia mendesak agar UU tentang pangan terutama yang berkaitan dengan kebijakan impor dapat segera dikaji ulang. Ia juga menekankan,pengkajian ulang ini perlu segera dilakukan mengingat beberapa tahun terakhir ini, harga pangan dunia telah meningkat hingga tiga ratus persen.


BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Berita Terpopuler

Ustadz di Blitar Lempar Kayu Berpaku ke Santri Akibatkan Kematian, Ini Kronologinya

Makin Kalap, Israel Bombardir Beirut

Skandal Guru Besar, Akreditasi Universitas Lambung Mangkurat Anjlok Jadi C

Indonesia Walkout Saat Netanyahu akan Pidato di Sidang Umum PBB

7 Hal yang Tidak Boleh Dilakukan di Dealer Mobil

Perwakilan Mabes TNI Kunjungi Ryamizard Ryacudu, Begini Kondisinya Terkini

Bahlil Sukses Pertemukan Arsjad dan Anindya: Keduanya Sudah Inshaf

Timnas U-20 Hanya Butuh Imbang untuk Lolos, Indra Sjafri Tetap Buru Kemenangan Atas Yaman

Tia Rahmania: Kritik Wakil Ketua KPK, Gelembungkan Suara, Dipecat PDIP

Pemeran Film Harry Potter, Dame Maggie Smith, Meninggal Dunia