Diskusi ToT Makassar Bahas Permasalahan Bangsa

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dengan metode Training of Trainers ( ToT ) atau pelatihan untuk pelatih, di kota Makassar masih berlangsung hingga Sabtu ( 12/9 ). ToT memasuki sesi diskusi kelompok.  Satu kelompok beranggotakan 20 peserta dengan didampingi tiga orang fasilitator dari anggota MPR RI dan dua orang staf pendamping dari Sekreariat Jenderal MPR RI.

Banyak permasalahan bangsa yang dibahas masing-masing kelompok terkait dengan sistem ketatanegaraan, pemerintahan sampai masalah rakyat yang menjadi wacana dan dijadikan bahan diskusi. Beberapa diantaranya antara lain, Kelompok 1 yang difasilitatori oleh tiga anggota MPR RI Hardisoesilo dari fraksi Golkar, Khatibul Umam Wiranu dari fraksi Demokrat dan Mohammad Toha dari fraksi PKB, membahas dua soal bahasan yakni kedaulatan rakyat di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UU dan soal hilangnya GBHN dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dalam diskusi tersebut, keluar sinyalemen bahwa karena Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR maka GBHN sebagai haluan negara tidak ada lagi. Seharusnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia harus ada satu lembaga yang merepresentasikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat yakni MPR RI. Para peserta diskusi dari kelompok satu memberi pesan kepada MPR RI dilakukan pengkajian secara mendalam oleh Lembaga Pengkajian MPR RI soal-soal tersebut.

Pada diskusi kelompok dua yang difasilitatori anggota fraksi PDIP Yosep Umar Hadi PDIP dan anggota fraksi Gerindra Supratman Andi Agtas keluar pembahasan soal pentingnya nilai-nilai luhur yang ada dalam Empat Pilar MPR RI dalam kurikulum pendidika nasional. Khusus di perguruan tinggi, pendidikan Pancasila dimasukkan dalam pendidikan kewiraan. Sangat tidak efektif mengingat betapa pentingnya Pancasila buat generasi muda bangsa. Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi seharusnya dipisah dan menjadi mata kuliah tersendiri.

Selain itu, pemahaman Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa yang lainnya harus dipahami lebih dahulu oleh para pejabat tinggi. Pejabat-pejabat Indonesia harus menjadi teladan untuk rakyat Indonesia. Pahami dulu dan imlementasikan dulu Pancasila baru berbicara kepada rakyat.

Di diskusi kelompok empat yang difasilitatori pimpinan fraksi PPP MPR Zainuttauhid Saadi dan anggota fraksi PDIP MPR Andi Ridwan Wittiri dibicarakan soal pendapat sebagain masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa Pancasila adalah agama sehingga banyak sekali terjadi gesekan pemahaman di antara masyarakat dan berpotensi menimbulkan konflik horizontal.

Ikuti Whatsapp Channel Republika