DPD: Paket Kebijakan Ekonomi Belum Pro Daerah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba menilai paket kebijakan ekonomi hanya berpihak kepada pengusaha-pengusaha besar di pusat pemerintahan. Hal ini dikhawatirkan tidak akan memberikan banyak dampak positif bagi pengusaha dan masyarakat di daerah.

"Paket kebijakan ekonomi belum pro terhadap industri di daerah," katanya kepada Republika.co.id pada Jumat (2/9).

Beberapa poin penting dalam paket kebijakan itu adalah pemberian kemudahan bagi pengusaha-pengusaha besar yang mayoritas beroperasi di pusat pemerintahan. Ia menilai, kemudahan itu sama sekali tidak dirasakan oleh industri di daerah.

"Contohnya adalah perijinan. Di daerah, banyak indsutri yang kegiatanya harus rela terkendala oleh persoalan perijinan," ujarnya.

Ia juga mengatakan, kendala perijinan itu terjadi karena belum terintegrasinya kebijakan di pusat dengan kebijakan di Pemerintah Daerah (Pemda). Oleh karena itu, Senator dari Sumatera Utara itu berharap agar Pemerintah Pusat dapat meningkatkan koordinasi dengan Pemda.

Meskipun, ia menyadari paket kebijakan ekonomi itu sudah merupakan langkah yang cukup tepat, namun ia berharap agar pemerintah juga memberikan perhatian terhadap industri-industri di daerah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika