DPD RI Dukung Maluku Sebagai Lumbung Ikan Nasional
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Provinsi Maluku dianggap mempunyai potensi kekayaan bahari yang sangat besar, hanya saja karena belum meratanya pembangunan, kekayaan tersebut kurang optimal untuk dimanfaatkan, dan akibatnya adalah di Maluku banyak masyarakat yang masuk dalam kategori miskin.
"DPD selalu berteriak, siapapun presidennya, yang akan berhasil adalah yang memperhatikan pembangunan di Indonesia Timur. Sebenarnya banyak masyarakat dengan kategori miskin di daerah Indonesia timur yang memiliki potensi kekayaan alam yang tinggi di daerah tersebut, hanya saja belum bisa dioptimalkan karena belum tersentuhnya pembangunan yang menyeluruh," ujar Wakil Ketua DPD RI, GKR Hemas, dalam Rapat Konsolidasi Aspirasi Daerah DPD RI untuk penyerapan aspirasi daerah di Swiss-Belhotel, Ambon Senin (12/10) dalam rilis yang diterima Republika.co.id.
Sementara menurut John Pieris, Senator DPD RI dari Provinsi Maluku, dirinya mendukung pembangunan di Provinsi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) ataupun perwujudan konsep bahari seperti pembangunan pelabuhan dan maritim dapat terwujudkan.
"Adanya pembangunan jalur tol laut dan Maluku sebagai wilayah LIN, dapat menjadi jawaban atas pembangunan di Maluku. Dan kami berharap Perpres segera turun untuk dapat mewujudkan Maluku sebagai LIN," ucapnya.
Senator yang tergabung dalam Komite IV DPD RI tersebut juga mengatakan bahwa pembangunan di Provinsi Maluku selain memfokuskan pada sektor pertanian, juga harus memprioritaskan pada sektor perikanan dan kelautan. Pembangunan tersebut juga harus didukung dengan adanya peningkatan kualitas pendidikan dalam pembangunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) agar dapat mencetak sumber daya manusia yang mampu mengembangkan sektor maritim di Maluku.