DPD Harapkan Sinkronisasi Pemerintah Pusat dan Daerah Makin Kuat
REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Farouk Muhammad mengharapkan terjadi sinkronisasi program antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/ kota.
Berbicara pada rapat koordinasi aspirasi daerah dalam rangka konsolidasi anggota DPD RI dengan pemangku kepentingan di daerah pemilihan untuk percepatan pembangunan, Jumat (20/11) di Palembang, Farouk mengatakan, “Dengan Sinkronisasi program antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/ kota sehingga program peningkatan kesejahteraan rakyat dapat terealisasi secara berkesinambungan.”
Menurut Farouk Muhammad, fungsi DPD RI sebenarnya sama dengan parlemen yakni fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran. “Selama ini kita coba lakukan menampung dan memperjuangkan aspirasi dengan langsung bertemu rakyat, segala macam aspirasi yang masuk. Baik menyangkut pusat, provinsi dan kabupaten,” kata guru besar PTIK ini.
Namun menurut purnawirawan perwira tinggi Polri tersebut, sering kali aspirasi yang dibawa oleh pemerintah tidak sinkron dengan aspirasi masyarakat. Banyak program pembangunan, misalnya rumah sakit dan jalan tol yang disuarakan oleh pemerintah, hampir tidak pernah disuarakan oleh rakyat.
“Mereka hanya menyuarakan BPJS dan Raskin. Artinya apa yang disuarakan pemerintah dan rakyat sangat berbeda. Inilah yang melatarbelakangi perlunya pembangunan sinergisitas,” kata Farouk Muhammad pada rapat koordinasi yang juga dihadiri Abdul Aziz anggota DPD dari daerah pemilihan Sumatera Selatan (Sumsel).
Kepada para peserta rapat koordinasi Farouk mengingatkan bahwa persoalan aspirasi daerah yang disuarakan rakyat kepada pemerintah, harusnya ditanggapi oleh pemerintah daerah. “Namun jika urusan tersebut merupakan bagian dari perencanaan pemerintah pusat, maka DPD RI yang akan membawa hal tersebut kepusat,” ujarnya.
Wakil Ketua DPD mengingatkan, daerah sering melakukan by pass. daerah mengusulkan sendiri dengan menggunakan pihak ketiga. “Kenapa tidak menggunakan DPD RI sebagai wakil daerah untuk pusat?” ujarnya.
Sementara itu anggota DPD RI Abdul Aziz mengatakan, Komite III DPD RI telah berupaya meningkatkan berbagai program untuk kesejahteraan. Baik dalam bidang pendidikan, pariwisata, dan lainnya. Kiprah yang dilakukan selama ini, yakni menguatkan kembali mutu pendidikan di Sumatera Selatan agar lebih baik lagi.
Seperti rencana Pemerintah Provinsi Sumsel membangun pariwisata daerah agar tercipta iklim ekonomi kreatif di masyarakat DPD akan membantu untuk merealiasikannya.Potensi wisata di Sumsel perlu dikembangkan secara maksimal agar mendorong pembangunan ekonomi kreatif di masyarakat. Perlu kerja bersama untuk mencapai tujuan tersebut.
Acara rapat koordinasi tersebut juga dihadiri tiga anggota DPD lainnya dari Sumsel, yaitu Asmawati, Hendri Zainuddin, dan Siska Marleni. ma
Ikuti Whatsapp Channel Republika