Ketua MPR: Demokrasi Indonesia Perlu Norma

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan demokrasi itu tak bisa tanpa batas. Dengan kata lain demokrasi di Indonesia punya norma dan falsahnya yang tersendiri.

‘’Demokrasi kita demokrasi Pancasila. Ini sudah pernah dikatakan Bung Karno ketika berpidato di PBB pada tahun 1960-an. Jadi demokrasi Indonesia tak bisa berpaham liberal, sebab blla ini diterapkan maka hanya akan membuat masalah bagi rakyat dan bangsa  Indonesia,’’ kata Zulkifli, ketika melakukan acara ‘Ngobrol Bersama MPR’ dengan para ratusan blogger yang berkumpul di Yogjakarta, (18/3).

Zulkifli memaparkan memaparkan bahwa di  era reformasi ini ada sisi positif ada pula sisi yang dirasa tidak sesuai dengan harapan. Naun yang pasti demokrasi di Indonesia tidak diperuntukan bagi kepentingan elit atau pihak tertentu.

“Jadi demokrasi Indoensia harus berdasarkan Pancasila yang berati harus berlandaskan nilai ketuhanan, budaya, dan musyawarah. Demokrasi Indonesia tak bisa hanya berdasarkan siapa yang punya massa yang banyak dialah yang menang. Sebab, bila ini terjadi maka demokrasi hanya akan menjadi pelayan bagi elit atau pihak yang punya modal saja,’’ katanya.

Diungkapkan Zulkifli,  setelah hampir dua puluh tahun reformasi maka harus diakui  bahwa demokrasi yang berkembang saat ini sudah menganut sistem serba liberal seperti pasar bebas. Akibatnya, amanat konstitusi bahwa demokrasi harus mampu mencerdaskan, melindungi, dan memakmurkan bangsa terabaikan.

''Demokrasi yang berprinsip seperti inilah yang menguntungkan para elit. Sekali lagi jangan sampai demokrasi kita disamakan dengan demokrasi ala Barat. Sebab Barat itu kultur, bahasa, dan agama sama sedang Indonesia berbeda dan beragam. Kita tidak ingin ikut ideologi Blok Barat maupun Blok Timur. Kita punya ideologi sendiri, yakni Pancasila,’’ tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika