Kecelakaan Beruntun, DPD: Jangan Sampai Rakyat Takut Kapal

Pemerintah harus evaluasi total sistem dan regulasi keselamatan penumpang.

Antara
Sejumlah warga berusaha membantu evakuasi korban yang selamat saat KM Lestari Maju tenggelam di Perairan Selayar, Sulawesi Selatan, Selasa (3/7). KM Lestari Maju yang membawa penumpang 139 orang berangkat dari Pelabuhan Bira, Bulukumba, menuju Kabupaten Kepulauan Selayar tenggelam.
Rep: Ali Mansur Red: Muhammad Hafil

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kecelakaan beruntun berupa tenggelamnya dua kapal di perairan Indonesia yaitu Kapal Motor (KM) Sinar Bangun di perairan Danau Toba dan Kapal Feri Lestari Maju di Sulawesi Selatan dalam sebulan terakhir menjadi peringatan keras bagi semua pemangku kepentingan. Terutama institusi yang terkait dengan moda transportasi air dan angkutan penyeberangan di pusat maupun di daerah.

Ketua Komite III DPD, Fahira Idris mengatakan, jika tidak ada langkah konkret dari pemerintah, dikhawatirkan masyarakat dihinggapi rasa takut menggunakan transportasi air. Pemerintah harus evaluasi total sistem dan regulasi keamanan dan keselamatan penumpang, karena pasti ada yang salah dengan penyelenggaraan transportasi air dan angkutan penyeberangan kita. Jangan sampai rakyat takut naik kapal, karena ini akan merugikan semua pihak.



"Kita ini negara kepulauan, sebagain besar rakyat mengandalkan transportasi air,” kata Fahira, Kamis (5/7).

Fahira mengungkapkan, tragedi yang terjadi di Danau Toba dan musibah yang menimpa Kapal Feri Lestari Maju, tidak hanya meninggalkan luka dan trauma mendalam bagi keluarga korban. Tetapi juga oleh masyarakat di berbagai wilayah Indonesia yang mengandalkan moda transportasi air dalam beraktivitas sehari-hari.

"Saya harap, pemerintah menangkap efek psikologis ini. Lakukan tindakan yang benar-benar konkret agar kecelakaan seperti ini tidak terulang kembali. Kembalikan kepercayaan publik bahwa moda transportasi air dan angkutan penyeberangan kita, aman dan nyaman,” ujar Fahira.

Menurut Fahira, instruksi Presiden Jokowi bahwa peristiwa seperti yang terjadi di Danau Toba tidak terulang lagi, ternyata belum sepenuhnya dilaksanakan para pemangku kepentingan di bidang transportasi. Jargon Pemerintahan Jokowi yang ingin menjadikan Indonesia poros maritim dunia, harusnya menunjukkan kemajuan signifikan terhadap penyelenggaraan transportasi air dan angkutan penyebarangan, bukan malah sebaliknya.

"Sebagus apa pun infrastruktur yang disiapkan, tidak akan bermakna jika sistem dan regulasi keamanan dan keselamatan penumpangnya tidak mantap," tuturnya 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler