DPD RI: Permasalahan Sampah di Indonesia Mengkhawatirkan

REPUBLIKA.CO.ID, CIPANAS -- Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia dinilai sudah mengkhawatirkan. Terutama permasalahan sampah baik di darat, sungai, pantai, dan laut sehingga menciptakan pencemaran dan bencana.

“Bumi yang kita huni sudah 'SOS'. Tak tanggung-tanggung Indonesia negara nomor dua rawan plastik salah satunya di laut. Jadi wajar jika ikan yang kita makan ada plastiknya,” ucap Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Nono Sampono saat FGD "Pembangunan Bertumpu pada Kelestarian Lingkungan Hidup" di Istana Presiden Cipanas, Jawa Barat, Rabu (28/11).

Nono Sampono menjelaskan fakta kerusakan lingkungan di Indonesia. Dari 133 juta hektare hutan di Indonesia telah hilang. “Penurunan kualitas lingkungan ini, meningkatkan peristiwa bencana alam serta terancamnya kelestarian flora dan fauna,” cetus dia.

Ia mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan masalah lingkungan hidup seperti kependudukan, kemiskinan, kerusakan dan kebijakan. Selama ini, pembangunan di Indonesia hanya dilihat secara fisik atau infrastruktur. “Memang infrastruktur juga sangat diperlukan. Namun kita juga harus melihat dampak lingkungan yang sangat signifikan ini,” kata senator asal Maluku itu.

Sementara itu, Wakil Komite II DPD RI Pdt. Carles Simaremare menilai saat ini kelestarian sungai, laut, dan hutan di daerah-daerah telah terancam. Untuk penangananya harus dimulai dari perencanaan, amdal, pengawasan UU yang harus singkron. “Hal ini jangan sampai bersinggungan atau bertabrakan. Semua harus bersinergi” ujarnya seperti dalam siaran pers.

Menurutnya para investor juga harus mentaati peraturan yang berlaku. Jangan sampai para investor hanya memikirkan benefit, namun tidak memiliki kepedulian terhadap lingkungan. “Memang kebanyakan semua bergeser dari fungsinya masing-masing. Baik para investor atau kepala daerah,” kata senator asal Papua.

Dikesempatan yang sama, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menjelaskan sejauh ini tidak semua pemimpin yang mempunyai green leadership yang disebabkan oleh pemahaman atau kesengajaan. Kepala daerah menurutnya, banyak yang terjebak untuk memuaskan apa yang dirasakan cepat. Karena masalah lingkungan hidup tidak bisa dengan cepat dirasakan.

Selain itu, menurutnya kota-kota di Indonesia di desain untuk pengusaha dan penguasa. Maka tak heran bila di setiap kota berlomba-lomba membangun mall. “Sementar untuk lingkungan hidup tidak dipikirkan,” lontar Bima Arya.

Disisi lain, Staff Ahli Bidang Ekonomi SDA Kementerian Kehutanan dan Lingkungkan Hidup Laksmi Wijayanti membeberkan bahwa banyak perangkat peraturan yang bersifat konflik. Maka diperlukan peran dari green leadership yang mendorong pada lingkungan hidup. Kepala daerah seharusnya bisa me-review perizinan yang berkaitan dengan dampak lingkungan.

Seperti diketahui, pada acara tersebut hadir Wakil Bupati Sigi Paulina, S.E., M.Si, Bupati Sintang Jarot Winarno, Kepala Kebun Raya Bogor Didik Widyatmoko, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Pesisir Selatan Nelly Armidha, dan lainnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika