MPR: Pemerintah Perlu Perkuat TNI di Laut Natuna Utara
Karena beberapa waktu lalu terdapat nelayan-nelayan dari China di perairan Natuna
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan meminta Pemerintah memperkuat TNI dalam upaya meningkatkan sistem pertahanan laut dan udara di perairan Natuna Utara. Ini karena beberapa waktu lalu terdapat nelayan-nelayan dari China yang dijaga kapal bersenjata China memasuki Natuna Utara tanpa seizin Pemerintah Indonesia.
"Pemerintah harus memperkuat TNI, baik dari segi anggaran maupun alutsista, agar mampu memberi daya gertak kepada negara yang memasuki perairan Indonesia," kata Syarief Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (18/6).
Dalam web seminar yang dilaksanakan Asosiasi Profesor Indonesia (API) dalam rangka merespons situasi keamanan Laut Cina Selatan di tengah Pandemi Covid-19, Kamis.
Dia menilai Indonesia harus terus mendorong otoritas keamanan untuk melakukan pengawasan intensif di perairan Natuna. Menurut dia, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan TNI Angkatan Laut perlu meningkatkan sistem pertahanan laut dan udara di Perairan Natuna Utara.
Anggota Komisi I DPR RI itu mengatakan Indonesia harus mengambil sikap yang bijaksana melalui jalur diplomasi sebagaimana langkah yang pernah diambil di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Indonesia harus mampu mempersatukan dan menggalang dukungan seluruh negara-negara ASEAN. Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di ASEAN sekaligus penggagas berdirinya ASEAN harus menaikkan kembali pamor ASEAN dalam penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan yang melibatkan China dan beberapa negara Asia Tenggara," ujarnya.
Dia menilai Indonesia melalui solidaritas bersama ASEAN juga harus mampu meredam masuknya kekuatan lain dalam permasalahan Laut Cina Selatan, karena akan memunculkan potensi perang terbuka di perairan Cina Selatan.
Hal itu, menurut dia, ditambah dengan sikap Amerika Serikat juga turut memanaskan Laut China Selatan, sehingga jika terjadi perang terbuka, maka yang akan mengalami imbas dan kerugian besar adalah negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu, juga mendorong agar Pemerintah Indonesia menggiatkan peningkatan kapasitas nelayan dan pembudidaya ikan hingga mencapai tingkat kesejahteraan yang diharapkan di perairan Natuna Utara.
"Saya juga mendorong agar Pemerintah mengawal nelayan-nelayan Indonesia yang berada di Natuna Utara. Langkah ini akan menguatkan posisi Indonesia sebagai negara yang memiliki ZEE di perairan Natuna Utara," katanya pula.
Dia menilai penyelesaian masalah di Laut China Selatan yang berimbas pada Natura Utara tidak boleh dilihat hanya dari satu sisi, karena berhubungan dengan politik, hukum, hubungan luar negeri, sampai ekonomi dan pembangunan di wilayah yang sering dipersengketakan.
Ia menyatakan pemerintah harus mengedepankan diplomasi dengan semangat million friends and zero enemy, dan tetap memperkuat militer di perairan Natuna Utara.
"Mari jaga Natuna Utara, jaga Laut Indonesia," kata dia lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika