Strategi Bea Cukai dan Pomdam IM Aceh Berantas Penyelundup

Pomdam Aceh menilai sinergi dengan Bea Cukai mampu hilangkan penyeludup barang ilegal

Bea Cukai
Kantor Wilayah Bea Cukai Aceh berkolaborasi bersama Polisi Militer Daerah Militer Iskandar Muda (Pomdam IM) wujudkan komitmen untuk memajukan ekonomi Provinsi Aceh melalui strategi yang dibahas kedua instansi, pada Kamis (6/8).
Red: Ichsan Emrald Alamsyah

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Kantor Wilayah Bea Cukai Aceh berkolaborasi bersama Polisi Militer Daerah Militer Iskandar Muda (Pomdam IM) wujudkan komitmen untuk memajukan ekonomi Provinsi Aceh melalui strategi yang dibahas kedua instansi, pada Kamis (6/8).


Kepala Kanwil Bea Cukai Aceh, Safuadi yang menerima langsung kunjungan Pomdam IM, membahas misi yang diembannya dalam memberantas penyelundupan barang-barang ilegal yang akan dimasukkan dari luar negeri melalui wilayah Provinsi Aceh.

Safuadi menyampaikan bahwa kegiatan penyelundupan dilakukan karena tidak adanya pilihan pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga masyarakat yang memiliki pengetahuan kurang, nekat melakukan penyelundupan. Maka dari itu masyarakat perlu mengetahui bahwa Aceh memiliki sumber daya alam yang luar biasa dan berpotensi untuk ekspor jika dikelola dengan baik.

"Aceh memiliki SDA yang luar biasa bahkan sempurna, yang jika dikelola akan menghasilkan produk yang sangat berpotensi untuk diekspor sehingga mendongkrak kemajuan perekonomian Aceh,” tutur Safuadi.

Menurutnya, kesejahteraan masyarakat di Provinsi Aceh akan semakin meningkat dan angka kemiskinan di Aceh menjadi menurun. “Sejalan dengan hal tersebut, angka kriminalitas di tengah masyarakat akan menurun dan jumlah penyelundupan barang-barang ilegal di Provinsi Aceh akan semakin berkurang karena masyarakat mendapatkan cukup pengetahuan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari," tutur Safuadi.

Danpomdam IM, Letkol CPM Dony Tri Windiarto turut mengutarakan bahwa sinergi harus terus dilakukan antara aparat penegak hukum di Aceh dalam mewujudkan upaya tersebut.

“Luasnya daerah pengawasan di Aceh yang meliputi darat, udara, dan laut, menjadi pedoman untuk terus bersinergi agar tercipta keamanan dan berkurangnya pemasukan barang-barang ilegal yang membahayakan generasi penerus. Hal tersebut mutlak menjadi tanggung jawab dan wajib dilakukan oleh aparat penegak hukum di Aceh ini,” ungkapnya.

Dony berharap jalinan tali silaturahmi ini bisa terus dirajut demi mewujudkan Aceh yang semakin maju dan kedepannya tidak lagi dijuluki sebagai provinsi termiskin di Pulau Sumatera.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler