Bamsoet: Indonesia dan Muhammadiyah Kesatuan tak Terpisahkan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai perjalanan 108 tahun Persyarikatan Muhammadiyah menunjukan pengabdiannya terhadap bangsa Indonesia sudah dilakukan jauh sebelum negara Indonesia merdeka. Kontribusi Muhammadiyah terhadap kemerdekaan Indonesia pun tak perlu diragukan. Paling besar terlihat dari peran Ketua Umum Muhammadiyah ke-5, Ki Bagoes Hadikoesoemo, sebagai perwakilan kalangan agama di Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang tak memaksakan Piagam Jakarta, dan menerima Pancasila sebagai ideologi negara.

"Indonesia dengan Muhammadiyah adalah satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan, layaknya orang tua dan anak. Sejak awal perjuangan dan mengisi kemerdekaan, Muhammadiyah menyadari bahwa kemajemukan bangsa adalah fitrah sekaligus rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Nilai inilah yang harus terus disuburkan, mengingat Indonesia didirikan bukan atas satu agama tertentu, melainkan atas sumbangsih berbagai kalangan umat beragama," ujar Bamsoet saat menghadiri Milad ke-108 Persyarikatan Muhammadiyah, di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (18/11).

Turut hadir baik secara fisik maupun virtual, antara lain Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Maruf Amin, Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Agama Fachrul Razi, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah dan Zulkifli Hasan.

Ketua DPR RI ke-20 ini mengapresiasi kiprah dakwah Muhammadiyah yang selalu mengedepankan tanwir (mencerahkan) dan tabsyir (menggembirakan). Tak pernah menggunakan cara kekerasan, apalagi menjadikan agama sebagai sumber konflik dan perpecahan.

"Tak mengherankan jika dalam membangun Indonesia melalui dakwah, Muhammadiyah menempuh tiga jalur utama yang dikenal dengan Amal Usaha Muhammadiyah. Pertama, pendidikan dengan mendirikan sekolah dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Kedua, mendirikan balai pengobatan dari mulai klinik hingga rumah sakit. Dan Ketiga, mendirikan panti, baik untuk anak-anak hingga orang tua/jompo," tandas Bamsoet.

Bamsoet yang merupakan warga kehormatan Muhammadiyah ini memaparkan, Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK) Pimpinan Pusat Muhammadiyah pernah merilis aset yang dimiliki Persyarikatan Muhammadiyah. Amal usaha pendidikan tercatat 3.370 TK, 2.901 SD/MI, 1.761 SMP/MTs, 941 SMA/MA/SMK, 67 pondok pesantren, dan 167 perguruan tinggi.

"Amal usaha kesehatan tercatat sebanyak 47 rumah sakit, 217 poliklinik, dan 82 klinik bersalin. Sedangkan amal usaha pelayanan sosial memiliki lebih 318 panti asuhan, 54 panti jompo, dan 82 rehabilitasi cacat. Berbagai amal usaha tersebut jumlahnya pasti akan terus bertambah. Jika ditaksir, seluruh aset yang dimiliki Muhammadiyah bisa mencapai Rp 320 triliun. Ini menunjukan betapa dahsyatnya kekuatan Muhammadiyah," papar Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mengingatkan, sebagaimana juga sering disampaikan Presiden Joko Widodo, saat ini Indonesia sedang dihadapkan pada maraknya penyalahgunaan ajaran agama. Dimana individu hingga kelompok memakai agama untuk menyebarkan kebencian dan memecah belah bangsa. Tak jarang, penyalahgunaan agama ini masuk ke berbagai instansi pemerintahan.

"Sebagai contoh, BUMN Watch pada tahun 2019 mengindikasikan terdapat 15 sampai 20 persen pegawai BUMN terpapar radikalisme. Bahkan para tokoh radikal diberikan kesempatan menyampaikan orasi di masjid-masjid BUMN. Pemerintah tak boleh abai terhadap hal ini. Pemerintah perlu bekerjasama dengan Muhammadiyah agar pengisi ceramah di masjid BUMN maupun di berbagai masjid instansi pemerintahan, diisi oleh kader Muhammadiyah yang sudah terbukti jiwa nasionalisme dan patriotismenya," pungkas Bamsoet.

Ikuti Whatsapp Channel Republika