Mendagri: Partisipasi Masyarakat pada Pilkada Relatif Tinggi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak 2020 masih relatif tinggi. Menurutnya, Pilkada di 270 daerah juga berlangsung aman dan lancar meski digelar di tengah pandemi.

"Pilkada kita adalah election kedua terbesar di dunia, dari 96 election yang ada Tahun 2020, dengan dihadiri dari 100,3 juta potensi pemilih, atau pemilih yang terdaftar tingkat partisipasi yaitu mencapai lebih kurang 76 persen, artinya 76 juta lebih orang yang hadir, mengalahkan 94 negara lainnya," ujarnya seperti dikutip dalam siaran pers Kemendagri, Selasa (29/12).

Tito mengakui menggelar Pilkada di tengah pandemi bukanlah pekerjaan yang ringan. Namun, berkat dukungan, kekompakan para pemangku kepentingan, pelaksanaan pesta demokrasi di 270 daerah itu dapat berlangsung aman dan lancar.

"Kita menjadi bagian dari sejarah itu, sejarah yang mungkin belum tentu akan terulang. Ini saya kira kalau kita merefleksi semua karena kekompakan kita, kerja keras dari semua unsur secara internal dan tentunya kerja sama dengan sejumlah pihak eksternal dan bagaimana untuk menggalang (dukungan) masyarakat yang besar," ujar Tito.

Karena itu, dalam acara pelantikan sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), berpesan kepada pejabat yang dilantik, untuk mengemban tugas sebaik-baiknya sebagai amanah dan jalan dari Tuhan.

Ia meminta dukungan kepada para pejabat yang dilantik sebagai modal sosial untuk bersama melaksanakan tugas, mengabdikan diri kepada bangsa, di Kemendagri maupun BNPP. Ia juga mencontohkan keberhasilan dan kesuksesan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 sebagai agenda besar yang mendapat dukungan banyak pihak.

"Kita bersyukur dengan semua kerja keras dari semua teman-teman mendukung tugas besar yang tidak gampang dan pertama kali dilaksanakan dalam sejarah bangsa Indonesia dari Tahun ‘45. Pilkada yang tidak ringan karena separuh dari pemerintah daerah, 309 yang terdampak. Itu pekerjaan yang tidak ringan," ujarnya.

Adapun para pejabat yang dilantik adalah Dr. Drs. Yusharto Huntoyungo, M.Pd sebagai Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri; Dr. Eko Prasetyanto Purnomo Putro, S.Si, M.Si, MA sebagai Staf Ahli Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa Kemendagri ; Dr. Drs. Sugeng Hariyono, M.Pd sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga Kemendagri; serta Ir. Restuardy Daud, M.Sc sebagai Sekretaris BNPP.

Ikuti Whatsapp Channel Republika