REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Yayasan Pusat Perfilman H Usmar Ismail bekerjasama menyelenggarakan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dalam rangkaian acara peringatan Hari Film Nasional pada tanggal 30 Maret 2020, di komplek Usmar Ismail Hall, Jakarta. Kerjasama tersebut merupakan langkah taktis MPR RI menyentuh para penggiat industri perfilman.
Selain Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, Bamsoet juga akan meresmikan pembangunan monumen Hari Film Nasional. Disamping memberikan penghargaan Legend Award kepada sineas yang berjasa dalam memajukan perfilman Indonesia.
"Di berbagai negara, film seringkali dijadikan sebagai propaganda membesarkan negaranya. Di Indonesia sudah menghasilkan banyak film sebagai media menumbuhkembangkan nasionalisme. Antara lain Sang Kyai, Sang Pencerah, 3 Srikandi, atau Garuda di Dadaku. Kerjasama MPR RI dengan Yayasan Pusat Perfilman H. Usmar Ismail akan semakin menstimulus lahirnya film-film yang menggugah kesadaran publik untuk lebih mencintai Indonesia," ujar Bamsoet saat menerima Yayasan Pusat Perfilman H. Usmar Ismail, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Rabu (11/3).
Pengurus Yayasan Pusat Perfilman H. Usmar Ismail yang hadir antara lain Sonny Pudjisasono, Aklis Suryapati, Wina Armanda Sukardi, Oktaf Chaniago, Berbie Komala Sari, Anna Tarigan, Asrie dan Alicia Johar.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menilai tingginya minat masyarakat menonton film hasil karya anak bangsa harus diimbangi dengan semakin lahirnya berbagai film berkualitas. Jangan sampai kualitas perfilman menjadi turun lantaran tidak adanya dukungan dari pemerintah maupun stimulus dari berbagai stakeholder.
"Di tahun 2018 dan 2019, jumlah penonton film Indonesia selalu menembus diatas angka 50 juta penonton. Pertumbuhan layar bioskop juga selalu meningkat. Dari 1.600 layar pada 2017, menjadi 2.000 layar pada 2018, dan naik sedikit menjadi 2.060 hingga kuartal I 2020. Tingginya antusiasme penonton terhadap film Indonesia harus dibarengi dengan peningkatan kualitas film. Sehingga, akan menarik banyaknya penonton dan akan menggeliatkan industri perfilman," tutur Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini juga mengapresiasi langkah pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menutup sekitar seribu situs website streaming illegal yang menyajikan film Indonesia. Selain merugikan sineas dan pertumbuhan industri perfilman, keberadaan situs illegal tersebut juga merugikan negara karena bisa memangkas pendapatan melalui pajak.
"Walaupun pertumbuhan penonton bioskop sudah tinggi, bukan berarti kita bisa berpuas diri. Apalagi sekitar 63 persen masyarakat masih banyak yang mengakses situs web streaming illegal untuk menonton film. Menutup situs tersebut selain menjamin keberlangsungan industri perfilman tanah air, sekaligus penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual," pungkas Bamsoet.
