REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Joko Sadewo*

Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar, yang akan diikuti dengan Darurat Sipil. Sebuah kebijakan yang tentu berbeda dengan keinginan sejumlah pemerintah daerah, yang menginginkan Karantina Wilayah.

Kebijakan ini memunculkan sejumlah kritik. Tudingan dan dugaan bahwa pemerintah pusat dianggap enggan mengeluarkan dana yang besar pun mulai terdengar.

Ya, persoalan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Karantina Wilayah bukan sebatas perbedaan terminologi. Tetapi ada kewajiban negara yang berbeda atas konsekuensi dari kebijakan tersebut.