Rabu 08 Apr 2020 12:12 WIB

Butuh Waktu Hingga 2 Tahun Pulihkan Pariwisata Akibat Corona

400 juta orang di sektor pariwisata dunia kehilangan pekerjaan.

Rep: Antara/ Red: Qommarria Rostanti
Destinasi wisata sepi pengunjung (ilustrasi).
Foto: FIKRI YUSUF/ANTARA FOTO
Destinasi wisata sepi pengunjung (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Akademisi Universitas Andalas (Unand) Dr Sari Lenggogeni menilai butuh waktu setidaknya hingga dua tahun untuk memulihkan kembali sektor pariwisata di Tanah Air akibat wabah Covid-19. Dia mengatakan sektor pariwisata amat rentan terhadap bencana alam dan krisis.

"Saat ini yang terjadi adalah krisis bidang kesehatan yang membuat minat orang berwisata turun drastis," kata dia saat jumpa pers daring yang difasilitasi Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sumatera Barat (Sumbar), di Padang, Selasa (7/4).

Dia mengatakan, mengacu kepada data Organisasi Pariwsata Dunia (WTO), kondisi sekarang setara dengan penurunan turis selama tujuh tahun dari angka yang ada saat ini. "Ini juga mengakibatkan sekitar 400 juta orang di seluruh dunia yang bergerak di bidang pariwisata kehilangan pekerjaan," ujar ketua Tourism Development Centre Universitas Andalas ini.

Sari melihat saat ini dunia berada dalam ketidakpastian karena belum ada obat yang mampu mengatasi penyebaran virus corona. Alhasil, minat wisata pun turun. "Ini bukan hanya masalah Indonesia melainkan persoalan dunia," ujarnya. Oleh sebab itu, saat ini yang bisa dilakukan adalah mengevaluasi pengembangan pariwisata dan memprioritaskan keselamatan bersama.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Sumbar Alan Maulana Yusran mengakui, sektor pariwisata Sumbar terpuruk semenjak mewabahnya virus corona. "Dari 110 hotel yang terhimpun dalam PHRI di Sumbar sebanyak 26 ditutup sementara dan ada sekitar 2.500 karyawan yang dirumahkan," kata dia.

Terkait dengan rencana stimulus yang diberikan pemerintah berupa pembebasan pajak hotel, dia menilai pajak tersebut sebenarnya dipungut dari tamu yang menginap. "Kalau tamu tidak ada yang menginap apa yang mau dipungut, tetapi jika yang diberi keringanan pajak bumi bangunan atau keringanan pembayaran listrik baru sesuatu yang berarti," ujarnya.

Sejalan dengan itu pramuwisata juga mengalami dampak yang besar. Bahkan hampir seluruh pemandu wisata tidak lagi beraktivitas.

Ratusan anggota Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Sumbar kini terpaksa berada di rumah. "Karena tidak ada lagi wisatawan yang datang untuk dipandu," ujar Ketua HPI Sumbar, Buddy.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement