REPUBLIKA.CO.ID, oleh Teguh Firmansyah*)
Sudah tiga pekan sebagian kantor di Jakarta menjalankan kerja di rumah. Ada juga yang baru mulai menjalankannya pekan-pekan ini atau mungkin resmi berjalan setelah pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Jumat (10/4).
Sebagian yang sudah kerja di rumah, mungkin merasakan bagaimana tantangannya. Bagi seorang guru misalnya, harus telepon sana-sini berkoordinasi dengan guru lain, kepala sekolah, atau orang tua wali murid.
Ia harus memastikan bahwa tugas yang diberikan ke anak murid di rumah benar-benar tersampaikan dan dikerjakan dengan baik. Bagaimana pun mereka butuh penilaian untuk standar kelulusan atau naik tingkat siswa
Yang sibuk tidak hanya guru. Orang tua wali murid pun kerepotan membantu anak-anak mengerjakan tugas dari sekolah. Bahkan tak jarang justru orang tua yang malah menuntaskan PR tersebut.
Belum lagi jika ibu atau ayah harus mengejarkan kerjaan dari kantor di rumah. Bisa kebayang bagaimana ribetnya membagi pikiran, waktu, dan tenaga.
Tidak ada yang tahu pasti kapan semua akan kembali normal. Ada yang memprediksi akhir Mei atau Juni. Hitungan ini berdasarkan waktu tiga bulan seperti yang diperlukan China untuk meredakan tekanan virus Corona Covid-19.
Namun patut dicatat China melakukan itu dengan cara lockdown. China benar-benar mengunci Kota Wuhan dan tak boleh ada yang keluar dari wilayah tersebut. China juga mengawasi dengan ketat daerah-daerah yang terpapar Corona dan mengerahkan tentara untuk mengawasi pergerakan orang.
Sementara di Indonesia, PSBB secara resmi baru akan dijalankan Jumat di Jakarta. Itu pun setelah berliku-liku dengan melewati birokrasi dan berbagai macam drama politiknya.
Dengan diberlakukannya PSBB ini, maka kerja maupun sekolah wajib dijalankan dari rumah kecuali sektor-sektor yang telah ditentukan seperti pangan, energi, komunikasi, keuangan-perbankan, logistik-distribusi barang, ritel, serta industri strategis dan kesehatan.
Kemudian kendaraan juga dibatasi. Motor dilarang boncengan, dan mobil sekelas avanza hanya boleh ditumpangi empat orang. Intinya, pergerakan dan aktivitas di ibu kota akan sangat benar-benar dibatasi.
PSBB akan dievaluasi kembali selama dua pekan, dan bisa diperpanjang sesuai dengan situasi serta kondisi di lapangan.
Tapi masalahnya, PSBB ini hanya baru berlaku di Jakarta. Padahal Jakarta bukanlah kota yang berdiri sendiri. Ada daerah penyangga yang selama ini saling terkait.
Banyak warga di Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) selama ini kerja di Jakarta. Mereka mencari nafkah setiap harinya di ibu kota.
Nah, kalau misalnya saja PSBB di Jakarta berakhir dalam dua pekan, dan warga di daerah penyangga kembali beraktivtas secara normal di ibu kota, apakah pembatasan berhasil mengekang Corona? Sementara warga di daerah penyangga bisa saja membawa virus-virus itu kembali.
Sama juga ketika Jakarta sudah selesai PSBB, dan Tangerang serta wilayah penyangga lainnya baru berjalan, apakah itu tidak aneh? Apakah dua pekan PSBB yang dijalankan di Jakarta nantinya malah akan percuma?
Lalu mengapa tidak dibarengkan saja Jakarta dan wilayah sekitarnya? Pertanyaan itu sebetulnya sudah secara implisit disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ia menyampaikan permohonan ke Wakil Presiden Ma'ruf Amin agar pemerintah pusat memfasilitasi koordinasi di wilayah Jabodetabek.
Belakangan Wapres melalui jubirnya mengaku setuju. Tapi, lagi-lagi keputusan itu tergantung oleh Presiden Joko Widodo.
Entah apa yang membuat sulit bagi pemerintah untuk menetapkan langkah bersama di Jabodetabek. Padahal Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur DKI Anies Baswedan, dan Gubernur Banten Wahidin Halim telah seiya sekata untuk PSBB ini.
Tapi pastinya, pemerintah punya standar khusus daerah yang boleh menerapkan PSBB sesuai dengan Permenkes 9 Tahun 2020. Dan setiap daerah harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan Terawan setelah melengkapi berbagai persyaratan yang ditetapkan Permenkes.
Masalah koordinasi
Harus diakui salah satu problem dalam penanganan Corona ini adalah
masalah koordinasi. Di sejumlah daerah seperti di Tegal sudah memberlakukan 'lockdown' terlebih dahulu sebelum aturan PSBB itu keluar. Meskipun belakangan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta wali kota tegal ikut aturan pusat.
Di DKI, Anies juga sempat melakukan beragam manuver. Dari mulai soal data Corona hingga pembatasan operasional bus Transjakarta. Terakhir soal larangan operasi bus antarkota dan provinsi yang akhirnya dijegal oleh Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan. Di Papua, pemda setempat juga menutup akses bandaranya.
Berbagai gerakan yang dilakukan pemda itu sejatinya tak akan terjadi jika sudah ada pemahaman sama antara pemerintah pusat dan daerah. Pemahaman dimaksud terkait dengan ancama virus Corona, dan langkah yang diperlukan untuk mengatasinya. Jadi tidak bergerak sendiri-sendiri untuk menyelamatkan daerah masing-masing.
Coba tengok, aturan Permenkes baru ditandatangani pada 3 April 2020. Jaraknya satu bulan sejak Presiden mengumumkan pertama kali kasus Corona di Tanah Air. Di antara waktu itu, virus telah bergerak cepat dan menelan banyak korban jiwa. Dalam kurun satu bulan sudah ada setidaknya 3.000 positif Corona dan 240 kasus kematian.
Pada saat bersamaan kita masih dipusingkan dengan aturan dan berbagai macam persyaratan. Wajar jika ada adegium yang kerap disematkan untuk birokrasi. "Kalau bisa susah kenapa harus dipermudah"
Sekarang sudah saatnya kita bergerak lebih cepat. Kita harus dua langkah lebih dulu di atas virus. Kita bertaruh banyak hal, dari mulai keselamatan jiwa hingga masalah ekonomi yang terpukul cukup berat akibat virus ini.
Kita tak bisa hanya pasrah menunggu virus itu mati dengan sendirinya atau berharap dari udara tropis Indonesia yang disebut menghalangi virus lebih cepat. Kita butuh langkah strategis dan tepat.
Langkah ini bisa dimulai dari PSBB bersamaan di wilayah Jabodetabek atau lebih bagus satu Pulau Jawa dilakukan secara berbarengan. Kita kunci virusnya bersamaan, biar gak bolak-balik ke sana ke sini.
*) penulis adalah jurnalis republika.co.id
Ikuti Whatsapp Channel Republika