REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat dan praktisi pendidikan Indra Charismiadji meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memaksimalkan platform Rumah Belajar. Menurut dia, hal itu lebih penting daripada memperbolehkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) digunakan untuk membayar layanan pendidikan daring berbayar.
"Apa sih hebatnya platform pendidikan daring berbayar sehingga Kemendikbud melalui Permendikbud Nomor 19/2020 pada pasal 9A ayat 1, memperbolehkan dana BOS untuk membeli layanan ini? Bukankah Kemendikbud sudah punya platform gratis untuk siapapun yaitu Rumah Belajar?" kata Indra, Sabtu (18/4).
Ia mengatakan, Rumah Belajar memiliki manfaat yang sama persis dengan layanan pendidikan daring berbayar. Namun, platform tersebut dapat dimanfaatkan oleh guru dan siswa tanpa harus membayar. Hal ini tentunya lebih diunggulkan daripada platform layanan pendidikan berbayar.
Indra menilai, pasal tersebut mendorong untuk menghamburkan uang rakyat. "Mengapa harus menghamburkan uang rakyat untuk membeli sesuatu yang sudah dimiliki pemerintah dan digunakan untuk kepentingan bersama tanpa membebani APBN?" kata Indra lagi.
Ia kemudian mempertanyakan kenapa Kemendikbud tidak mendorong penggunaan Rumah Belajar. Indra juga mempertanyakan apakah Rumah Belajar tidak siap dan tidak bagus apabila dibandingkan dengan layanan pendidikan berbayar.
Apabila terkait konten yang ada, menurut Indra tidak akan berbeda. Sebab, penyusun konten di layanan pendidikan berbayar seperti Ruang Guru adalah guru. Ia berpendapat, apabila masalahnya adalah konten, pemerintah bisa saja membayar guru pembuat konten di platform berbayar untuk mengisi Rumah Belajar.
"Mana komitmen untuk membangun SDM Unggul? Dengan cara-cara seperti ini alih-alih membangun SDM Unggul malahan merusak dan membodohi bangsa sendiri," kata dia lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika