REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR Bambang Soesatyo merespons sejumlah isu aktual selama sepeka. Salah satunya sehubungan dengan rencana Pemerintah Daerah (Pemda) dan relawan menggelar tes Covid-19 secara cepat dan masal di pemukiman padat penduduk dengan target uji sampel 1.200 orang per harinya.
Ketua MPR mendukung rencana Pemda dan relawan tersebut, serta menyarankan agar pelaksanaan tes cepat/rapid test bekerja sama dengan kepala desa tingkat camat, lurah dan RT/RW serta tetap mengacu pada protokol Covid-19, yakni menjaga social/physical distancing selama pemeriksaan terhadap warga berlangsung. Bamsoet mendorong Pemda memetakan terlebih dahulu daerah padat penduduk yang akan digelar tes Covid-19 massal, dengan memprioritaskan zona merah sebagai sasaran utama pelaksanaan tes Covid-19 tersebut, sebagai upaya mencegah penularan Covid-19 yang berpotensi besar terjadi di pemukiman dengan warga yang sulit menjaga jarak/padat penduduk.
"Mendorong Pemda bersama Relawan Indonesia Bersatu mempersiapkan sarana prasarana untuk pelaksanaan tes Covid-19 di pemukiman padat penduduk secara matang, seperti menyiapkan mobil unit yang akan digunakan untuk menggelar rapid test gratis ataupun menyiapkan mobil laboratorium yang digunakan untuk melakukan tes polymerase chain reaction (PCR), sehingga dapat memberikan layanan tes Covid-19 dengan baik dan sesuai target," ujarnya dalam siaran pers.
Bamsoet mendorong Pemerintah Pusat mempercayai penuh pelaksanaan tes cepat kepada gugus tugas daerah, mengingat semua kepala daerah adalah komandan dari percepatan penanganan Covid-19 dan mempunyai kewenangan penuh atas pengendalian penyebaran Covid-19.
Sementara terkait penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di kawasan Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi (Jabodetabek) dinilai belum efektif memutus mata rantai penyebaran Covid-19, sebab angka pasien positif Covid-19 di Jabodetabek masih tetap tinggi. Bamsot mendorong Pemerintah Pusat harus mendukung kebijakan Pemerintah Daerah yang melaksanakan PSBB dalam mengimplementasikan peraturan, sehingga tidak terjadi salah pengertian dan tumpang tindih kebijakan yang merupakan salah satu faktor penghambat ketidakefektifan PSBB.
Bamsoet mendorong agar dalam penerapan PSBB tahap kedua, harus ada ketegasan dari Gugus Tugas, Kepolisian dan TNI untuk melaksanakan aturan yang ditetapkan, agar masyarakat dapat melaksanakan PSBB secara konsekuen, disiplin dan bertanggung jawab. Ia mendorong pemerintah meningkatkan sinergi dengan TNI dan Kepolisian untuk memberlakukan tindakan represif dan pemberian sanksi bagi para pelanggar PSBB, sebagai upaya mencegah situasi semakin memburuk.
"Mendorong seluruh lapisan masyarakat, khususnya daerah yang menerapkan PSBB agar membantu dan mematuhi PSBB sebagai upaya percepatan penanganan dan pencegahan penyebaran virus Covid-19," ujarnya.
Pandemi Covid-19 yang turut berdampak ke sektor pertanian dan perikanan sehingga berdampak pada nasib petani dan nelayan. Bamsoet meminta Pemerintah dapat memberikan bantuan kepada petani dan nelayan yang masih tetap harus produktif di tengah situasi saat ini, melalui kelompok tani maupun nelayan agar bantuan tersebut tepat sasaran.
Ia mendorong Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan/KKP dapat mencari solusi dari menurunnya harga ikan yang cukup drastis, misalnya dengan memberdayakan koperasi nelayan dan mengajak masyarakat menengah untuk dapat membeli ikan melalui belanja online, karena sejumlah nelayan saat ini mengalami kesulitan karena harga ikan yang turun drastis dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, khususnya yang tinggal di daerah kepulauan. Serta mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian/Kementan untuk dapat selalu membantu kesejahteraan dan kebutuhan petani, agar kebutuhan pangan dalam negeri tetap terjaga meskipun sedang wabah corona.
Bamsoet juga meminta Pemerintah memberikan bantuan secara merata kepada seluruh nelayan dan petani, baik berupa bantuan tunai, sembako, relaksasi, maupun keringanan biaya listrik dan BBM, karena hingga saat ini banyak petani dan nelayan yang terkena dampak signifikan akibat mewabahnya virus corona.
Terakhir terkait Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Sedunia yang diperingati setiap tanggal 28 April. Dengan diperingatinya hari K3 untuk dijadikan momen bagi seluruh perusahaan, terutama yang masih beroperasi di tengah pandemi Covid-19, dapat memberikan sosialisasi kepada seluruh pegawainya mengenai budaya K3 di lingkungan kerja yang sesuai dengan standar kesehatan dan keamanan Covid-19. Hal tersebut diharapkan mampu mengurangi angka kematian akibat kecelakaan kerja, terlebih di situasi pandemik Covid-19 seperti saat ini.
Bamsoet mendorong Pemerintah dan pihak swasta berperan dalam penentuan kebijakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja di lingkungan kerja, dikarenakan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja merupakan hak dari seluruh pekerja. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pekerja di garda terdepan saat ini, seperti pekerja di sektor kesehatan, perdagangan, dan lainnya, agar tetap mengedepankan keselamatan dan kesehatan dalam bekerja. Serta mendorong Pemerintah turut dapat menjamin keselamatan dan kesehatan para pekerja tersebut.
"Mendorong Pemerintah dapat mengatur strategi pengendalian yang konkrit, efektif, dan efisien, terutama saat masa status darurat corona di Indonesia masih diterapkan, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja maupun penyakit yang ditimbulkan akibat pekerjaan yang dijalani," kata Bamsoet.
