REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Hukum dan Advokasi Satgas Lawan Covid 19 DPR, Habiburokhman membantah pihaknya mengimpor obat dari China. Hal itu terkait protes yang dilayangkan oleh Gabungan Pengusaha (GP) Jamu yang mengatakan Satgas Lawan Covid 19 mengimpor Herbavid-19 yang merupakan jamu atau obat herbal dari China.
"Tidak benar jika obat herbal disebut impor dari Cina. Herbavid-19 adalah obat herbal yang juga dibuat industri lokal, dibuat di Indonesia dan diproduksi oleh orang Indonesia," ujar Habiburokhman kepada wartawan, Selasa (28/4).
Habiburokhman menjelaskan, pembuatan Herbavid-19 terdiri dari 11 jenis bahan. Terdiri dari delapan jenis yang ada di Indonesia dan tiga jenis lainnya dari Cina. "Karena memang tidak ada di Indonesia tiga bahan obat tersebut harus digunakan. Karena mengacu kepada publikasi jurnal ilmiah internasional untuk obati Covid 19," ujarnya.
Ketiga bahan dari Cina tersebut juga ditegaskannya tak dilarang di Indonesia. Pihaknya juga sudah mengaku berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait hal tersebut. "Saat ini sedang berproses izin edar di Badan POM. Namun sudah konsultasi dan tidak ada bahan baku yang dilarang," ujar Habiburokhman.
Ia juga membenarkan bahwa Satgas Lawan Covid 19 DPR memberikan Herbavid-19 ke rumah sakit rujukan Covid 19 secara gratis. Namun, pengadaan obat herbal tersebut ditegaskan tak menggunakan APBN.
"Biaya produksi jamu tersebut bukan anggaran negara karena Satgas Lawan Covid-19 memang bentuk charity atau aksi kemanusiaan anggota DPR," ujar politikus Partai Gerindra itu.
Diketahui, Herbavid-19 merupakan obat herbal yang diklaim Dasco membuat dirinya sembuh dari infeksi virus corona (Covid 19). Kabar itu juga dibagikan dalam cuitan di akun Twitter Satgas Lawan Covid-19 DPR RI.
"Alhamdulilah, setelah mengkonsumsi Obat Herbal Herbavid19 dari kami, hasil swap pasien covid 19 ini dan orang tuanya berubah menjadi negatif dalam waktu yang cukup cepat." tulis akun @Satgaslawanco19.
Namun, GP Jamu memprotes Satuan Tugas (Satgas) Lawan Covid-19 DPR yang mengimpor jamu dari Cina. Padahal, produsen jamu di Indonesia dapat membuat hal serupa, tanpa perlu mengimpornya dari negara lain.
"Saya keberatan dengan hal ini, yang saya tahu formula yang ada di jamu impor yang diberikan Satgas DPR kami juga bisa membuat," ujar Ketua Umum GP Jamu, Dwi Ranny Pertiwi Zarman.
